- Beranda
- The Lounge
Menurut Kalian Gimana Kalau Wajib Militer Di Indonesia Diberlakukan??
...
TS
cyoga17
Menurut Kalian Gimana Kalau Wajib Militer Di Indonesia Diberlakukan??
Dalam sistem demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap tidak lagi menarik dan sudah usang. Apakah warga negara muda perlu diikutkan wajib militer (wamil) ataukah tidak perlu? Atau dengan alternatif lain, misalnya dengan pembekalan kesadaran bernegara dengan menjadi pembayar pajak yang baik. Bagaimana menurut Anda?
Mungkin jika dilihat secara keseluruhan kegiatan yang saya maksud sudah dilakukan, namun saya lebih menekankan pada kegiatan teknisnya. Ibaratnya kegiatan bela Negara yang sekarang lebih ditingkatkan intensifitasnya. Karena menurut saya orang sekarang sudah jarang sekali menggaungan nilai bela Negara ini, ibaratnya nasionalismenya menurun karena globalisasi. Maka dari itu Konsep kegiatan bela Negara ini lebih ditekankan atau diintensifkan. Contohnya ada suatu peraturan perundangan yang berisi tentang kegiatan bela Negara pada tingkat segala bidang di Negara ini. Jadi kesimpulan saya sebenarnya Wamil ini tidak perlu perlu sekali, cuman penanaman nilai dasar tentang bela Negara harus lebih digodok lagi.
Menurut saya konsep kegiatan “Wajib” ini harus ada di Negara Indonesia. Pelaksanaannya dibawah Kementrian Pertahanan yang bekerja sama dengan Kementrian Pembangunan Sumber Daya Manusia. Kegiatan seperti ini menurut saya wajib diatur dalam suatu peraturan khusus yang nantinya bisa diaplikasikan di lapangan. Bentuk kegiatannya tidak harus militer karena semakin berkembangnya Era, militer hanya dijadikan kekuatan diplomatis suatu Negara.Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bisa mengembangkan nilai dari bela Negara itu sendiri. Kebutuhan militer sangat penting namun dalam semakin berkembangnya era lebih ditekankan pada karakter diri terhadap nilai bela Negara. Sehingga nilai dasar bela Negara dapat ditanamkan pada setiap warga negaranya. Mungkin jika sistemnya demokrasi, warga negaranya bisa diberikan pilihan kegiatan wajib militernya dengan benefitnya sendiri sendiri. Jika demokrasi dijadikan alasan untuk tidak bisa mengatur warga negaranya maka lama kelamaan akan hancur Negara itu, sistem demokrasi bukan sebagai senjata untuk melawan otoriter pemerintah yang mempunyai maksud baik. Jadi menurut saya dibentuk suatu kegiatan wajib yang diatur dalam peraturan perundang undangan dan dalam pelaksanaannya memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai dasar dari kegiatan.
Mungkin jika dilihat secara keseluruhan kegiatan yang saya maksud sudah dilakukan, namun saya lebih menekankan pada kegiatan teknisnya. Ibaratnya kegiatan bela Negara yang sekarang lebih ditingkatkan intensifitasnya. Karena menurut saya orang sekarang sudah jarang sekali menggaungan nilai bela Negara ini, ibaratnya nasionalismenya menurun karena globalisasi. Maka dari itu Konsep kegiatan bela Negara ini lebih ditekankan atau diintensifkan. Contohnya ada suatu peraturan perundangan yang berisi tentang kegiatan bela Negara pada tingkat segala bidang di Negara ini. Jadi kesimpulan saya sebenarnya Wamil ini tidak perlu perlu sekali, cuman penanaman nilai dasar tentang bela Negara harus lebih digodok lagi.
iskrim dan 259 lainnya memberi reputasi
256
18.3K
533
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•104.1KAnggota
Tampilkan semua post
User telah dihapus
#53
1. Terkait Wamil
Aku kurang setuju diberlakukan wamil dalam bentuk apapun, baik militeristis maupun nonmiliteristis. Wamil akan banyak menggunakan anggaran yang semestinya bisa buat belanja barang-barang bidang pertahanan dan riset teknologi militer.
Lebih baik mendata identitas warga negara yang masuk usia militer aja buat reservist atau mempermudah mobilisasi umum jika emergency terjadi. Kalau pelatihannya, optimalkan pendidikan masyarakat dan pendidikan formal.
2. Terkait kelembagaan
Kementerian Pembangunan SDM itu kan kemenko. Seharusnya nggak boleh ada bikin kegiatan praktis. Lagi pula, aku kurang suka kemenko karena nggak dikenal dalam UUD kita. Lebih baik bubarkan saja Kemenko dan tugas koordinasi kementerian itu Kepresidenan. Presiden jangan seolah lepas tanggung jawab sebagai koordinator para pembantunya.
Kementerian kita terlalu banyak. Kurangi sampai jadi 20 kementerian saja maksimal. TNI juga mestinya jadi badan di bawah Kemenhan. Ah, kurasa birokrasi pusat perlu reorganisasi besar-besaran.
3. Soal nilai kebangsaan
Kita punya sekolah formal. Optimalkan itu dulu. Selain itu, pendidikan berbasis masyarakat juga bisa.
Just my opinion
Aku kurang setuju diberlakukan wamil dalam bentuk apapun, baik militeristis maupun nonmiliteristis. Wamil akan banyak menggunakan anggaran yang semestinya bisa buat belanja barang-barang bidang pertahanan dan riset teknologi militer.
Lebih baik mendata identitas warga negara yang masuk usia militer aja buat reservist atau mempermudah mobilisasi umum jika emergency terjadi. Kalau pelatihannya, optimalkan pendidikan masyarakat dan pendidikan formal.
2. Terkait kelembagaan
Kementerian Pembangunan SDM itu kan kemenko. Seharusnya nggak boleh ada bikin kegiatan praktis. Lagi pula, aku kurang suka kemenko karena nggak dikenal dalam UUD kita. Lebih baik bubarkan saja Kemenko dan tugas koordinasi kementerian itu Kepresidenan. Presiden jangan seolah lepas tanggung jawab sebagai koordinator para pembantunya.
Kementerian kita terlalu banyak. Kurangi sampai jadi 20 kementerian saja maksimal. TNI juga mestinya jadi badan di bawah Kemenhan. Ah, kurasa birokrasi pusat perlu reorganisasi besar-besaran.
3. Soal nilai kebangsaan
Kita punya sekolah formal. Optimalkan itu dulu. Selain itu, pendidikan berbasis masyarakat juga bisa.
Just my opinion
Diubah oleh User telah dihapus 10-05-2020 16:26
okkydookky dan 9 lainnya memberi reputasi
10
Tutup