Jawab soal Konten YouTube Turunkan Jokowi, Refly Harun: Kita Tak Tahu Itu Keinginan Rakyat atau Dia

Selasa, 21 April 2020 18:51

   


TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan soal kontennya di YouTube yang memiliki judul sensasional.

Konten tersebut berjudul, "INGIN JOKOWI MUNDUR, BAGAIMANA CARANYA?!".

Refly mengatakan konten tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan dari pertanyaan para warganet yang ia tampung, dan diolah menjadi konten.

Presiden Jokowi saat menyampaikan tentang larangan mudik bagi masyarakat di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2020). (YouTube Sekretariat Presiden)

Dikutip dari YouTube Macan Idealis, Minggu (19/4/2020), awalnya pemilik kanal Macan Idealis, Vasco menanyakan mengapa Refly membuat konten tersebut.

"Ini di channel abang juga, abang menyatakan 'Ingin Jokowi Mundur, Bagaimana Caranya?', maksudnya apa ini bang?," Tanya Vasco sembari tertawa.

Refly menjawab bahwa konten tersebut adalah acara yang berasal dari berbagai pertanyaan warganet.

"Di channel saya itu ada rubrik yang namanya RAYU, RAYU itu adalah 'Refly Answer, You Understand'," kata Refly.

Ia menjelaskan ada seorang warganet yang mengatakan pada Refly bahwa ia ingin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar turun dari posisinya, lantaran dianggap tidak mampu menangani kondisi pandemi Virus Corona (Covid-19).

Melihat pernyataan tersebut, Refly lantas membuat konten bagaimana cara-cara menurunkan presiden secara legal, sesuai dengan aturan.

"Salah satunya adalah ada yang bertanya, karena Presiden Jokowi dianggap tidak mampu menangani Covid-19, maka kata dia saya pengennya (Jokowi) mundur saja," kata Refly.


Refly sedikit berkelakar, bahwa tidak ada yang tahu apakah pernyataan tersebut mewakili keinginan masyarakat Indonesia.

"Keinginan dia, kita tidak tahu itu keinginan rakyat atau keinginan dia saja," ucapnya.

Refly lalu membahas soal pemakzulan atau impeachment.

"Saya bilang kalau mau memundurkan presiden itu harus dengan cara yang konstitusional, itu yang namanya impeachment," kata Refly.

"Impeachment itu kan ada syarat-syaratnya, syaratnya sudah saya sebutkan, presiden melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya," paparnya.

Jokowi Layak Diturunkan?

Refly lalu menjawab ada dua cara untuk melihat apakah presiden pantas untuk diturunkan atau tidak.

"Perspektifnya ada dua, perspektif politis, dan perspektif legal," jelas Refly.

Pertama adalah penilaian dari anggota DPR.

"Kalau perspektif politik ya itu serahkan kepada DPR untuk perspektif politik," terang Refly.

Kemudian dari sisi legal, harus dilihat apakah Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang menyebabkan dirinya bisa diturunkan.

"Tapi kalau perspektif legal konstitusional, saya mengatakan, kita harus mengatakan apakah ada tuduhan presiden mengkhianati negara atau tidak, kalau tidak, tidak bisa," kata Refly.

"Apakah ada tuduhan presiden melakukan korupsi atau tidak, kalau tidak, tidak bisa."

"Apakah presiden melakukan penyuapan, melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat."

Refly mengatakan selama Jokowi tidak terbukti melakukan kejahatan, maka ia tidak bisa diturunkan.

"Sepanjang itu tidak bisa dibuktikan semua, secara legal konstitusional ya tidak bisa memundurkan presiden," kata Refly.


Singgung Penurunan Soeharto

Refly lalu menyinggung ada cara diluar kedua cara tersebut dalam upaya menurunkan presiden.



Ia merujuk terhadap kasus penurunan Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto yang terpaksa turun karena desakan masyarakat Indonesia.

Refly mengatakan cara tersebut berada di kategori ekstra konstitusional, yakni di luar konstitusi.

"Misalnya tuntutan untuk memundurkan Pak Harto dulu itu ekstra konstitusional, tapi kemudian Pak Harto mundur secara konstitusional," ujarnya.

"Jadi walaupun langkahnya eksra konstitusional, karena dilakukan oleh rakyat, bukan parlemen, tetapi mundurnya secara konstitusional," pungkasnya.

Jabatan BUMN Refly Harun Dicopot

Dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (21/4/2020), Refly Harun kini telah dicopot dari jabatan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pelindo I.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pencopotan Refly tidak ada kaitannya dengan aksi Refly yang kerap mengkritik pemerintah.

"Perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti empat orang. Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini mudah-mudahan membuat Pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya," kata Arya, Senin (20/4/2020).

Selain Refly, Menteri BUMN Erick Thohir melalui Kementerian BUMN juga mencopot tiga komisaris lainnya.

Mereka adalah Heryadi, Bambang Setyo Wahyudi dan Lukita Dinarsyah Tuwo. Dengan demikian, ada empat komisaris Pelindo I yang diberhentikan dari jabatannya pada hari Senin (20/4/2020).


https://wow.tribunnews.com/2020/04/2...akyat-atau-dia

Keliatannya nanti di saat demo May day bisa sekalian demo turunkan Jokowi karena telah gagal atasi corona dan indo jadi memiliki korban jiwa terbanyak virus corona

Jokowi juga telah gagal mensejahterakan rakyat, banyak yg kelaparan di tengah wabah corona

Jokowi juga telah banyak membebaskan Napi membuat ketertiban dan keamanan masyarakat terganggu

Saatnya reformasi baru 2020, Indonesia bergerak bersatu kita bersama-sama turunkan Jokowi

Liat situasi makin kacau gini hanya tinggal menunggu sebentar lagi Jokowi akan segera diturunkan, bersiap-siaplah jongos

Note: judul disingkat karena kepanjangan