Suara.com - Warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyatakan tak mau menerima paket bantuan sosial dalam masa pembatasan sosial berskala besar dari Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya mereka merasa sudah mampu dan tidak lagi memerlukan bansos.

Hal tersebut diakui oleh Camat Kelapa Gading, M Harmawan. Iya menyebutkan setidaknya ada 22 paket yang dikembalikan oleh warganya.

"Ada 22 paket, yang dikembalikan," ujar Harmawan saat dihubungi, Jumat (17/4/2020).

Harmawan mengatakan, warganya tidak menolak bantuan itu. Namun, warga di komplek elite itu disebutnya menilai bantuan itu lebih baik dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.

"Mereka menitipkan kembali bantuan sembako itu ke Pasar Jaya yang lebih membutuhkan," jelasnya.

Ia sendiri mengaku sudah memeriksanya langsung terkait tindakan warganya ini. Setelah dipastikan, ternyata benar mereka mengembalikannya ke pemprov.

"Kita konsultasi ke RW, benar enggak orang-orangnya nih, mereka sepakat mengembalikan lagi, untuk dialihkan ke warga yang membutuhkan," kata dia.

Sebelumnya, Fraksi PDI-P DKI Jakarta menilai penyaluran bansos masa PSBB dari pemprov salah sasaran.

Pasalnya masih banyak warga yang seharusnya tak mendapatkan bantuan malah terdaftar sebagai penerima.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, satu RW di Kelapa Gading Jakarta Utara dikirim paket bantuan itu. Padahal, warga daerah itu tergolong kalangan mampu.

Bahkan, kata Gilbert, rata-rata rumah di daerah itu memiliki harga senilai Rp 7 miliar. Akhirnya, warga memilih untuk menolak dan mengembalikan bantuan itu.

"Kita merasa pemberian bansos belum tepat sasaran karena kejadian di Kelapa Gading membuktikan hal tersebut. Satu RW menolak, karena merasa mampu, kabarnya rumah termurah disitu Rp 7M," ujar Gilbert saat dihubungi, Kamis (16/4/2020).

https://www.suara.com/news/2020/04/1...n-bantuan-psbb