REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengimbau pengusaha agar tetap mempertahankan karyawannya. Di sisi lain, wabah Covid-19 atau corona yang terus menyebar menghantam sejumlah sektor bisnis, di antaranya perhotelan dan restoran.

Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sudrajat, menilai imbauan Presiden Jokowi tersebut pada prinsipnya bagus. Namun, di tengah kondisi seperti sekarang, pebisnis memperhitungkan cash flow masing-masing.

"Ada yang cash flow-nya bertahan empat bulan, tiga bulan, dan dua bulan. Ini terpengaruh juga. Dari segi aset mungkin ada, tapi kekuatan likuiditas masing-masing pelaku industri berbeda," ujar Sudrajat kepada Republika pada Jumat (10/4).

Ia melanjutkan, sulit membayar gaji bulanan karyawan bila likuiditas perusahaan tidak kuat."Bayar THR (tunjangan hari raya) saja masih mikir sumbernya bagaimana. Ada beberapa pebisnis PHRI yang minta (bayar THR) diangsur bahkan ditunda. Tergantung masing-masing pemilik hotel dan restoran," katanya.

Industri perhotelan dan restoran, menurut dia, berharap wabah corona bisa ditanggulangi secepatnya. Pasalnya, bila hal ini berkepanjangan, dampaknya akan makin luas terhadap dunia bisnis.

"Kan (perusahaan) sulit bayar pajak maka pendapatan pajak juga tidak sesuai harapan. Akhirnya krisis panjang. Jadi, mari sama-sama ikuti anjuran pemerintah dengan stay at home, kalau bisa berlakukan di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Dari studi di beberapa negara, menurut dia, bila masyarakat disiplin mengikuti aturan pemerintah, mata rantai corona bisa cepat terputus. "Yang middle ke atas masih punya kemampuan ekonomi, tapi bagi mereka yang bekerja dengan gaji untuk makan satu sampai dua bulan maka akan berat. Pebisnis pun sangat berat kalau berbulan-bulan tidak ada revenue, apalagi kalau punya tanggungan perbankan," kata Sudrajat.

Dirinya berharap pemerintah menerima masukan dari para ahli. Kemudian, keuangan negara difokuskan untuk menghentikan penyebaran wabah. "Diharapkan setop dulu pembangunan infrastruktur. Sebagai warga Indonesia tentu ingin ada infrastruktur, tapi dalam kondisi ini harus ada skala prioritas," katanya menegaskan.