WARTAKOTALIVE.COM, BALAIKOTA -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menepati janjinya memberi bantuan langsung kepada pengemudi ojek/ojek online (ojol) hingga pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp 1 juta per kepala keluarga (KK).

Anies Baswedan pernah berjanji demikian kepada Wakil Presiden RI Maruf Amin saat rapat kerja membahas rencana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah virus corona (Covid-19), melalui tayangan teleconference pada Kamis (2/4/2020) lalu.

"Kemampuan anggaran DKI Jakarta sangat kuat, bahkan sampai Rp 87 triliun lebih, harusnya bisa mengurus nasib pengendara ojek/ojol, warung-warung dan PKL sebagai dampak kebijakan PSBB. Berhenti dulu bikin polemik di media, warga rentan miskin sangat menunggu kecepatan anda di situasi ini," kata Yuke yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini pada Rabu (8/4/2020).

Menurutnya, kebijakan PSBB sangat berimbas bagi pekerja maupun wirausaha berskala kecil yang mendapatkan duit dengan skema harian.

Baca juga: Soal Nasib Ojol Saat PSBB, Anies: Tunggu Pemerintah Pusat

Sebab kebijakan PSBB yang dikeluarkan untuk menekan potensi penyebaran virus corona ini, akan membuat pola pergerakan masyarakat di luar rumah berkurang.

Karena itu Pemprov DKI Jakarta harus turun tangan memikirkan nasib warganya.

Apalagi pemerintah pusat melalui PT PLN (Persero) telah menggratiskan listrik bagi pelanggan daya 450 VA serta diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA subsidi untuk meringankan dampak ekonomi dari virus corona.

Kebijakan listrik gratis PLN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Meskipun dalam peraturan menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI Jakarta harus gotong royong menangani dampak sosial akibat PSBB di tengah masyarakatnya," ujar Yuke.

Hingga kini, kata dia, masyarakat dengan kategori miskin dan rentan miskin masih menunggu pengumuman DKI mengenai program bantuan langsung tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI bahkan mendukung bila DKI berencana memperbarui atau recofusing anggaran untuk difokuskan pada penanganan Covid-19.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap membantu dalam pembahasan maupun posting anggaran terkait rehab total dan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 dulu," jelas Yuke.

1,1 juta warga DKI miskin dan 2,6 juta warga DKI rentan miskin

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih butuh waktu mendata warganya yang berkategori rentan miskin untuk diberikan bantuan akibat dampak wabah virus corona (Covid-19).

Mereka bekerja mandiri seperti tukang bakso, pengemudi ojek, pedagang kaki lima (PKL) dan sebagainya.

Sebelumnya, Anies ingin ojek online tetap bisa mengangkut penumpang selama masa PSBB.

Baca juga: Anies Ingin Ojek Online Tetap Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB

Menurut Anies, ojek online tetap bisa beroperasi seperti biasa selama mengikuti prosedur pencegahan dan penanganan Covid-19 yang disebabkan virus corona tipe 2 (SAR-CoV-2).

Tak sejalan dengan aturan Menkes

Keinginan Anies dan Pemprov DKI ini tak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ketentuan pelaksanaan PSBB dalam Pasal 15 Permenkes tersebut menyatakan bahwa ojek online hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.

"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang," bunyi ketentuan pelaksanaan PSBB dalam Permenkes tersebut.


https://www.google.com/amp/s/wartako...k-ojol-dan-pkl