JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang ada di DKI Jakarta akan diberikan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah sebagai dampak pandemi Covid-19. "Dalam catatan kami, ada 3,7 juta orang dalam posisi miskin dan rentan miskin. Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan video conference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020). Oleh karena itu, pihaknya pun mengharapkan agar program-program bantuan yang dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dieksekusi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun bertanya soal jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin tersebut apakah sudah terdata nama dan alamatnya. Ia juga menanyakan langkah yang akan dilakukan DKI dalam memberikan bansos tersebut. "Tentang 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin, apakah sudah terdata by name by address? Apa sudah semua kelompok masuk atau ada yang belum terdata?" tanya Ma'ruf. "Kalau rencana berikan bansos pada 3,7 juta itu, seperti apa langkahnya? Berapa mereka akan diberikan? Apakah semua menerima? Kalau sharing dengan pusat apa pernah dibicarakan dengan Menteri Keuangan? Seperti apa pembagiannya antara DKI dan pusat?" lanjut Ma'ruf.

Menjawab hal tersebut, Anies mengatakan bahwa pihaknya perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Pasalnya, kelompok rentan miskin merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah DKI Jakarta. "Kalau masyarakat miskin di Jakarta ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address karena selama ini dapat bantuan dari kami. Tapi kelompok rentan miskin, ini adalah kelompok yang tidak dapat bantuan langsung," kata dia.

Mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan miskin antara lain pengemudi ojek atau para pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki pendapatan tetapi langsung kehilangan pendapatan saat ekonomi terjadi kontraksi seperti saat ini. Ditambah lagi, tidak semua warga yang berada di kelompok rentan miskin ber-KTP DKI. Pemprov DKI, kata dia, sedang melakukan pendataan untuk warga-warga rentan miskin tersebut supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah.

Dalam pembicaraan terakhir antara tim dari DKI dengan Kementerian Sosial, kata dia, disepakati bantuan diberikan sebesar Rp 1 juta per keluarga untuk digunakan bersama-sama. "Jadi nilai tepatnya, targetnya 2,6 juta orang, bansosnya Rp 880.000 diberikan selama 2 bulan. April-Mei sehingga nilai totalnya Rp 4,576 triliun," kata dia. Anies menjelaskan, secara jumlah, persoalan bansos telah terselesaikan. Namun, secara data, tentang siapa yang akan diberikan bantuan tersebut, pihaknya masih memprosesnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun bertanya soal jumlah 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin tersebut apakah sudah terdata nama dan alamatnya.

Menjawab hal tersebut, Anies mengatakan bahwa pihaknya perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Pasalnya, kelompok rentan miskin merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah DKI Jakarta. "Kalau masyarakat miskin di Jakarta ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name by address karena selama ini dapat bantuan dari kami. Tapi kelompok rentan miskin, ini adalah kelompok yang tidak dapat bantuan langsung," kata dia.

Mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan miskin antara lain pengemudi ojek atau para pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki pendapatan tetapi langsung kehilangan pendapatan saat ekonomi terjadi kontraksi seperti saat ini. Ditambah lagi, tidak semua warga yang berada di kelompok rentan miskin ber-KTP DKI. Pemprov DKI, kata dia, sedang melakukan pendataan untuk warga-warga rentan miskin tersebut supaya bisa mendapat bantuan dari pemerintah.