TAIPEI, KOMPAS.com - Taiwan menjadi satu dari sedikit negara di dunia yang dinilai sukses mengatasi virus corona. Padahal, mereka bukan termasuk anggota WHO.
Pengalaman mengatasi wabah sebelumnya dan gerak cepat pemerintah yang disertai kepatuhan warga menjadi kunci utamanya.
Selama wabah sindrom pernapasan akut (SARS) pada 2003, Taiwan adalah salah satu wilayah dengan dampak terparah bersama Hong Kong dan China selatan.
Lebih dari 150.000 orang dikarantina di pulau itu, dengan 181 korban meninggal dunia.

Jika dibandingan dengan Covid-19 dampak SARS memang berbeda. Namun, SARS "berjasa" memberi gelombang kejut ke sebagian besar Asia, dan memberi bayangan jangka panjang tentang bagaimana seharusnya merespons wabah.
Menurut analisis CNN, terbukti dengan pengalaman itu Taiwan bisa bereaksi lebih cepat menangani wabah virus corona.
Dari tingkat pemerintah sampai masyarakat juga menunjukkan kekompakan, mulai dari kontrol perbatasan dan pemakaian masker langsung jadi rutinitas sejak Januari.

Dalam sebuah penelitian pada Januari, Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat (AS) mengatakan Taiwan adalah salah satu daerah paling berisiko di luar daratan China.
Alasannya adalah kedekatan geografis, ikatan warganya, dan hubungan transportasi.
Pada 25 Januari Taiwan dan Australia sama-sama mencatatkan 4 kasus virus corona di negaranya.

Australia dan Taiwan memiliki populasi yang hampir sama, sekitar 24 juta orang.

Bentuk negaranya juga sama-sama pulau, dan sama-sama memiliki hubungan perdagangan serta transportasi yang kuat dengan China.
Namun 10 hari kemudian, Australia memiliki 5.000 kasus virus corona sedangkan di Taiwan kurang dari 400 kasus.
Gabungan pengalaman dan sistem kesehatan
Taiwan memiliki sistem kesehatan kelas dunia dengan cakupan universal.
Ketika berita tentang virus corona mulai muncul di Wuhan jelang Tahun Baru Imlek, para petinggi di Pusat Komando Kesehatan Nasional (NHCC) Taiwan langsung bergerak cepat.
Pusat komando yang didirikan setelah wabah SARS itu langsung menanggapi potensi ancaman, menurut laporan terbaru dalam Journal of American Medical Association (JAMA).

"Taiwan dengan cepat menghasilkan dan mengimplementasikan daftar sedikitnya 124 tindakan selama 5 minggu untuk melindungi kesehatan masyarakat," tulis co-author Jason Wang, seorang dokter Taiwan dan profesor pediatri di Stanford Medicine.
"Kebijakan dan tindakan ini melanjutkan kontrol perbatasan, karena mereka menyadari itu saja tidak cukup," lanjutnya.
Negara yang beribu kota di Taipei ini melakukannya ketika negara-negara lain masih memperdebatkan tindakan apa yang akan diambil.

Langkah-langkah awal yang sangat menentukan adalah melarang perjalanan dari banyak bagian China, menghentikan kapal pesiar berlabuh, dan menerapkan hukuman berat bagi yang melanggar aturan karantina rumah.

Selain itu petinggi negara Taiwan juga bergerak untuk meningkatkan produksi masker dalam negeri guna memastikan pasokan lokal.
Taiwan juga melakukan pengujian virus corona di seluruh pulau, termasuk pengujian orang yang sebelumnya memiliki riwayat pneumonia janggal.
Pemerintah pun menerapkan hukuman baru bagi para penyebar hoaks tentang virus corona.

"Pemerintah Taiwan belajar dari pengalaman SARS 2003 dan membentuk mekanisme respons kesehatan masyarakat, untuk memungkinkan tindakan cepat pada krisis berikutnya."
"Tim pejabat yang terlatih dan berpengalaman dengan cepat mengenali krisis dan mengaktifkan struktur manajemen darurat untuk mengatasi wabah yang muncul," tulis Wang dalam lanjutan laporannya.
Dilansir dari CNN, beberapa pihak mengklaim hanya pemerintah otokratis seperti China yang bisa secara efektif mengatasi wabah virus corona.
Namun, Taiwan mencontohkan bagaimana negara demokrasi juga bisa mengendalikan wabah.

Lockdown ketat seperti di China atau negara lain pun tidak diterapkan Taiwan.
Negara dengan nama lain Chinese Taipei ini sekarang dalam posisi yang kuat.
Setelah berminggu-minggu melarang ekspor masker untuk memastikan pasokan domestik, pada Rabu (1/4/2020) pemerintah mengatakan akan menyumbangkan 10 juta masker ke AS, Italia, Spanyol, dan 9 negara Eropa lainnya.

Negara-negara kecil yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan juga menjadi tujuan pengiriman.

Polemik keanggotaan WHO
Ada satu faktor menarik lainnya tentang keberhasilan Taiwan, yakni mereka bukan anggota Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Taiwan diklaim oleh China sebagai bagian dari wilayahnya, dan Beijing menghalangi Taiwan berpartisipasi ke banyak organisasi internasional.
Kecuali jika Taiwan melakukannya dengan prinsip "Satu China" seperti penyebutan nama negara menjadi Chinese Taipei di Olimpiade.

Taiwan berstatus pengamat di WHO hingga 2016. Situasinya berubah setelah pemilihan Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan secara tradisional.
Beijing kemudian menanggapinya secara besar-besaran dengan meningkatkan tekanan ke Taipei. Mereka memburu beberapa sekutu diplomatik yang tersisa, dan melakukan unjuk kekuatan militer.
WHO menegaskan pengecualian Taiwan dari pertemuan negara-negara anggota tidak berpengaruh pada berbagi informasi dan bimbingan kesehatan sehari-hari.
Para ahli dan pekerja kesehatan masih berinteraksi dengan rekan-rekan internasional melalui WHO.

Namun CNN mengabarkan, banyak pengamat termasuk pejabat Taiwan mengklaim bahwa situasi itu memiliki efek negatif, baik selama epidemi SARS dan krisis saat ini.
Natasha Kassam seorang ahli di China, Taiwan, dan diplomasi di Lowy Institute Australia mengatakan, di awal wabah virus corona kurangnya saluran langsung dan tepat waktu ke WHO mengakibatkan pelaporan kasus yang tidak akurat di Taiwan.

Pejabat WHO tampaknya mengandalkan Beijing untuk penghitungan jumlah kasus di Taiwan.
"Otoritas Taiwan mengeluh tentang kurangnya akses ke data dan bantuan WHO," ujar Kassam dikutip dari CNN.

Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, pada Sabtu (29/2/2020) pernah menuding China menyebar hoaks dan mengganggu perjuangan Taiwan melawan virus corona.
Hoaks yang dimaksud Taiwan adalah klaim bahwa negara pimpinan Tsai Ing-wen ini menutupi jumlah kasus virus corona yang sebenarnya, dan anggota Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan mendapat prioritas untuk masker wajah.

Kurangnya informasi itu kemungkinan melandasi Taiwan untuk bergerak sendiri dan mengambil keputusan sejak awal secara independen, berdasarkan panduan WHO dan konsensus internasional yang lebih luas.
Akan tetapi Taiwan juga mengeluhkan status non-anggota WHO menghambat mereka memainkan peran besar di upaya pencegahan Covid-19.
"Kami ingin membantu, mengirim dokter-dokter hebat kami, peneliti hebat kami, perawat hebat kami."
"Dan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kami dengan negara-negara yang membutuhkannya," kata Wakil Presiden Chen Chien-jen.

"Kami ingin menjadi warga global yang baik dan memberikan kontribusi, tetapi saat ini kami tidak mampu," keluhnya.
Para pejabat Taiwan sempat melakukan wawancara dengan Asisten Direktur Jenderal WHO Bruce Aylward via penyiar publik Hong Kong RTHK pekan lalu.

Aylward dikabarkan menghindari pertanyaan tentang Taiwan dengan menyalahkan koneksi internet.

Kemudian dalam sebuah pernyataan WHO mengatakan, pertanyaan tentang keanggotaan Taiwan di WHO tergantung pada negara anggota WHO, bukan staf WHO.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada Jumat (3/4/2020) berbicara ke wartawan mengungkapkan, anggota WHO harus menjadi negara berdaulat.
"Tidak ada masalah dengan keikutsertaan Taiwan dalam acara WHO yang relevan dan memperoleh informasi tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat, termasuk pandemi ini," katanya menyanggah.

Lalu seorang juru bicara WHO mengatakan pada CNN, "Beberapa orang membingungkan mandat teknis kesehatan publik global WHO, dengan mandat negara untuk menentukan keanggotaan WHO."
"Setiap tahun, WHO dan otoritas Taiwan serta para ahli berinteraksi pada kesehatan masyarakat yang vital dan masalah ilmiah, sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan."
"Selama pandemi Covid-19 saat ini, ada interaksi teratur juga."

"Beban kasus Taiwan relatif rendah terhadap populasi. Kami terus mengikuti perkembangan dengan cermat."
"WHO mengambil pelajaran dari semua bidang, termasuk otoritas kesehatan Taiwan," kata mereka dalam surel.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kisah Taiwan, Negara Non-Anggota WHO yang Sukses Atasi Virus Corona", https://www.kompas.com/global/read/2...orona?page=all.
Penulis : Aditya Jaya Iswara
Editor : Aditya Jaya Iswara