Ternyata Benar 49 TKA di Sultra Datang dari China,Kapolda Minta Maaf,Penyebar Video Dibebaskan



Pagi ini, salah satu trending Twitter Indonesia berisikan tuntutan masyarakat untuk mecopot Kapolda Sulawesi Tenggara.

Tuntutan tersebut mulai ramai pada malam Senin, 16 Maret 2020 kemarin, sesaat setelah beredar video yang menunjukkan adanya Tenaga Kerja Asing atau TKA yang mendarat di Bandara Haluleo, Kabupaten Konawe Selatan.

Video tersebut sontak menghebohkan netizen khususnya di media sosial Twitter, dan tuntutan untuk mencopot Kapolda setempat pun langsung menjadi salah satu trending.

Hal tersebut menjadi ramai karena video tersebut diberikan keterangan yang menyatakan bahwa TKA tersebut berasal dari China, sehingga masyarakat pun panik.


Pasalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia sedang waspada dengan penyebaran virus corona yang saat ini sudah merenggut nyawa lima korban di Indonesia.

Pihak Kapolda Sultra, Bridgen Merdisyam pun membenarkan adanya TKA yang datang mendarat ke daerahnya tersebut.

Dirinya pun menjelaskan bahwa TKA tersebut merupakan tenaga kerja asing yang berasal dari perusahaan tambang.

Merdisyam menjelaskan bahwa pada saat kedatangan TKA tersebut, pihak medis sudah melakukan pengecekan secara langsung.

Namun, kabar TKA tersebut merupakan tenaga kerja dari China ditepis oleh pihaknya dan menyatakan bahwa video tersebut adalah HOAX atau kabar bohong.

Puluhan TKA itu bukanlah berasal dari China, melainkan mereka baru saja melakukan penerbangan dari Jakarta untuk memperpanjang visa kerjanya di Indonesia.

Karena video tersebut mengandung kebohongan  dan sudah meresahkan masyarakat, pihak kepolisian pun langsung mengamankan pelaku penyebaran berita bohong tersebut.

Warga dari Desa Onewila di daerah yang dekat dari bandara, Hardiono, adalah pelaku dari penyebaran berita bohong tersebut.

Pihaknya pun langsung diminta untuk membuat permohonan maaf kepada seluruh warga Indonesia terkait perbuatannya itu.

Diketahui sebelumnya, bahwa video kedatangan TKA yang viral dan berduasi 52 detik itu, hingga saat ini masih terus beredar di media sosial.

Berdasarkan keterangannya, video viral tersebut dibuatnya pada tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, dengan menyatakan bahwa TKA tersebut datang dari China ke Kendari.



Ternyata Benar

Namun Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan menampik adanya informasi yang menyebut bahwa 49 TKA asal China yang tiba di Kendari itu datang dari Jakarta karena mengurus perpanjangan visa.

Ditegaskan dia, bahwa mereka yang baru datang di Kendari itu adalah TKA baru yang berasal dari Provinsi Henan, China, yang akan bekerja di perusahaan smelter di Konawe.

Sebelum dari China, mereka juga diketahui sempat transit dari Thailand.

“Jadi mereka ini orang baru dari China, bukan memperpanjang visa, tapi mereka TKA baru," terangnya.

Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Merdisyam akhirnya minta maaf.

Ia mengakui informasi yang telah disampaikan kepada publik sebelumnya keliru.

Sebab, belakangan baru diketahui ternyata 49 TKA tersebut baru datang dari China, sebelum bertolak dari Jakarta.

Dijelaskan dia, alasan informasi yang disampaikan tersebut keliru lantaran Pengelola Bandara Haluoleo tidak menyampaikan secara rinci riwayat perjalanan TKA tersebut sebelum dari Jakarta.

Terlebih, PT VDNI tempat TKA baru asal China itu bekerja ketika dikonfirmasi juga menyatakan mereka merupakan pekerja lama.

"Karena tidak ada TKA baru yang datang.

Dan saat itu juga kami peserta rapat kaget dengan video yang beredar, dan informasi yang kami sampaikan juga mendadak," kata Merdisyam dalam keterangan pers di Media Center Mapolda Sultra, Selasa (17/3/2020).

Atas kesalahan informasi yang disampaikan itu, pihaknya selaku petinggi Polri di Sultra mengaku minta maaf. "Permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian dari saya sebagai Kapolda Sultra," kata Merdisyam.



Penyebar Video Dibebaskan

Kapolda Sulawesi Tenggara ( Sultra) Brigjen Merdisyam mengatakan, pihaknya tidak menahan pelaku penyebar video kedatangan puluhan TKA China di Bandara Haluoloe Kendari, Minggu (15/3/2020).

Polda Sultra, kata Merdisyam, menerima warga Konawe Selatan  dari POM Lanud Haluoloe Kendari.

“Tidak benar dilakukan penangkapan atau penahanan, kami terima dari POM Lanud kemudian diserahkan Polda," kata Merdi dalam konfrensi pers di ruangan Media Center Mapolda Sultra, Selasa (17/3/2020).

Dia menjelaskan, perbuatan pelaku penyebar video tersebut telah meresahkan masyarakat.

Selanjutnya yang bersangkutan diperiksa guna ingin mengetahui apa motif pria berinisial HD memposting video itu di media sosial.

"Kita sampaikan apa yang diupload itu meresahkan.

Narasi ‘corona datang’ yang akhirnya ramai diketahui publik," terangnya.

Merdisyam menyatakan, kata ‘corona datang’ itu bisa memancing kepanikan publik di tengah upaya pemerintah menangani penyebaran virus mematikan tersebut di Sultra.

Dijelaskan Merdi, Polda Sultra meminta keterangan kepada HD dan sesuai kewenangan untuk meredam kegaduhan soal wabah virus corona.

"Dalam video itu ada kata ‘Ini corona datang, sehingga bikin Panik.

Sesuai kewenangan sudah beri peringatan, beri edukasi masyarakat tidak boleh sebar berita sembarang,” ujarnya.

Merdi menambahkan yang bersangkutan telah dilepaskan setelah dimintai keterangan penyidik kepolisian.

"Perkara ini tidak lanjut ke proses hukum," pungkasnya.

Ternyata Benar 49 TKA di Sultra Datang dari China,Kapolda Minta Maaf,Penyebar Video Dibebaskan

=================================================================

Memang si perdana menteri batak itu manusia bajingan, polisi pun dipaksa untuk bikin hoax demi melindungi kepentingan bisnis dia dengan cukong dari chinese.

Keselamatan segenap rakyat Indonesia dikorbankan demi kepentingan dia sendiri.

Padahal sudah jelas ada aturan yg menyebut bahwa pendatang dari negara cina saat ini tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia karena terkait dengan upaya pencegahan mewabahnya pandemi virus corona.

Tidak mungkin sekelas Kapolda mau buat pernyataan hoax untuk menutupi kebusukan kelakuan para investor chinese yang seenaknya menabrak aturan imigrasi negara kalau tidak ada tekanan dari orang berkuasa di pemerintahan pusat.