- Beranda
- Berita dan Politik
Bareskrim Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Tanah oleh BUMD DKI
...
TS
arbib
Bareskrim Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Tanah oleh BUMD DKI
Quote:
Gambar ilustrasi rumah impian yang sekedar jadi mimpi untuk sementara ini cuma sekedar mimpi. sumber gambar situs pixabay.com
Quote:
Polemik janji kampanye gubernur DKI Jakarta sekarang, mengenai rumah DP 0, berlanjut kepada dugaan adanya indikasi korupsi.
Harapan masyarakat golongan menengah ke bawah, yang sebelumnya berharap bisa dapat rumah, di wilayah Jakarta sudah pastinya sirna. Khususnya untuk rumah tapak dengan dp 0 rupiah. Hunian yang tersedia untuk DP 0 rupiah, hanya ada jenis rumah susun. Itulah kenyataannya yang terjadi.
Hunian rumah susun dengan dp 0 rupiah ini pun, nampaknya tidak bisa menyentuh golongan menengah kebawah. Atau katakanlah bagi penduduk Jakarta yang memiliki penghasilan dibawah 3 juta rupiah. Persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai syarat untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari bank, minimal penghasilan harus berada diantara 3-7 juta rupiah per bulan.
Persyaratan ini, tentu saja mesti membuat yang sudah banyak berharap, namun tidak mampu secara finansial, mesti ikhlas hati. Janji pengadaan rumah hunian hak milik, yang bisa dicicil dan dijangkau masyarakat miskin, khususnya yang belum punya rumah di wilayah Jakarta, kini tinggal hanya janji semata.
Untuk masyarakat yang berpenghasilan dibawah 3juta perbulan, nampaknya pemerintah daerah Jakarta, tidak punya solusinya. Solusinya sementara hanya melanjutkan program gubernur sebelumnya yang memberikan program hunian rusun tanpa sewa. Era gubernur sebelumnya, semasa Ahok BTP, masyarakat yang belum memiliki hunian, bisa tinggal di rusun dengan hanya membayar iuran gotong royong harian. Iuran tersebut dimaksudkan untuk operasional dan pemeliharaan lokasi rusun. Besaran iurannya berkisar antara 5 sampai 10 ribu rupiah perhari. Ini yang dijalankan Pemda DKI, di era sebelum gubernur pak bos Anies Baswedan.
Gak, tau kalo sekarang sistemnya seperti apa. Info update soal rusun sewa untuk masyarakat menengah ke bawah ini, sudah terlihat jarang update, bahkan agak sulit kita dapatkan. Pemda DKI, nampaknya kejar setoran, dengan membangun rusun DP 0 rupiah saja. Itulah yang sering kita lihat dalam berbagai berita.
PD sarana jaya, sebagai salah satu perusahaan milik Pemda DKI Jakarta, bergerak di dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Termasuk untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Pembangunan hunian DP 0 rupiah kini terkena badai isu dugaan korupsi. Dalam berita yang bisa kita baca berikut ini, PD Sarana Jaya, kini diperiksa oleh Bareskrim Polri, karena adanya dugaan korupsi dalam pembelian tanah. Berikut beritanya bisa kita simak langsung:
Banyaknya problem yang membuat hunian rumah dengan DP 0 rupiah, sudah berjejal berutanya. Mulai dari meleset jauh dari harapan kebanyakan orang, hingga luas hunian yang juga bermasalah, seringkali wara Wiri jadi pemberitan berbagai media. Ditambah lagi dengan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan yang sekarang sedang diperiksa saat ini, tentu saja menambah berita miring soal DP 0 rupiah.
Semakin tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Yang jelas kini hanyalah kenyataan yang kurang enak. Masyarakat kalangan menengah ke bawah,
yang berpenghasilan dibawah 3juta, sudah pasti gigit jari dahulu, untuk bisa ikut serta agar dapat punya rumah dengan DP 0 rupiah di wilayah Jakarta. Itulah kenyataannya, yang di hadapi sekarang ini.
Harapan masyarakat golongan menengah ke bawah, yang sebelumnya berharap bisa dapat rumah, di wilayah Jakarta sudah pastinya sirna. Khususnya untuk rumah tapak dengan dp 0 rupiah. Hunian yang tersedia untuk DP 0 rupiah, hanya ada jenis rumah susun. Itulah kenyataannya yang terjadi.
Hunian rumah susun dengan dp 0 rupiah ini pun, nampaknya tidak bisa menyentuh golongan menengah kebawah. Atau katakanlah bagi penduduk Jakarta yang memiliki penghasilan dibawah 3 juta rupiah. Persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai syarat untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari bank, minimal penghasilan harus berada diantara 3-7 juta rupiah per bulan.
Persyaratan ini, tentu saja mesti membuat yang sudah banyak berharap, namun tidak mampu secara finansial, mesti ikhlas hati. Janji pengadaan rumah hunian hak milik, yang bisa dicicil dan dijangkau masyarakat miskin, khususnya yang belum punya rumah di wilayah Jakarta, kini tinggal hanya janji semata.
Untuk masyarakat yang berpenghasilan dibawah 3juta perbulan, nampaknya pemerintah daerah Jakarta, tidak punya solusinya. Solusinya sementara hanya melanjutkan program gubernur sebelumnya yang memberikan program hunian rusun tanpa sewa. Era gubernur sebelumnya, semasa Ahok BTP, masyarakat yang belum memiliki hunian, bisa tinggal di rusun dengan hanya membayar iuran gotong royong harian. Iuran tersebut dimaksudkan untuk operasional dan pemeliharaan lokasi rusun. Besaran iurannya berkisar antara 5 sampai 10 ribu rupiah perhari. Ini yang dijalankan Pemda DKI, di era sebelum gubernur pak bos Anies Baswedan.
Gak, tau kalo sekarang sistemnya seperti apa. Info update soal rusun sewa untuk masyarakat menengah ke bawah ini, sudah terlihat jarang update, bahkan agak sulit kita dapatkan. Pemda DKI, nampaknya kejar setoran, dengan membangun rusun DP 0 rupiah saja. Itulah yang sering kita lihat dalam berbagai berita.
PD sarana jaya, sebagai salah satu perusahaan milik Pemda DKI Jakarta, bergerak di dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Termasuk untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Pembangunan hunian DP 0 rupiah kini terkena badai isu dugaan korupsi. Dalam berita yang bisa kita baca berikut ini, PD Sarana Jaya, kini diperiksa oleh Bareskrim Polri, karena adanya dugaan korupsi dalam pembelian tanah. Berikut beritanya bisa kita simak langsung:
Quote:
Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. "Benar, lidik (penyelidikan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan, Senin (9/3/2020). Argo membenarkan adanya surat-surat panggilan yang dilayangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri. Panggilan itu ditujukan pada sejumlah orang dari PD Sarana Jaya. Dalam surat panggilan itu tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada tahun 2018-2020. Namun Argo enggan membeberkan lebih jelas mengenai kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki itu.
"Hanya membenarkan penyelidikan peristiwa tersebut," imbuh Argo tanpa penjelasan lebih lanjut. Dicek pada situs resmi PD Sarana Jaya, perusahaan itu bergerak pada bidang properti yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam situs itu disebutkan PD Sarana Jaya menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Ibu Kota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down Payment Rp 0.
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4931...-oleh-bumd-dki
"Hanya membenarkan penyelidikan peristiwa tersebut," imbuh Argo tanpa penjelasan lebih lanjut. Dicek pada situs resmi PD Sarana Jaya, perusahaan itu bergerak pada bidang properti yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam situs itu disebutkan PD Sarana Jaya menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Ibu Kota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down Payment Rp 0.
Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4931...-oleh-bumd-dki
Banyaknya problem yang membuat hunian rumah dengan DP 0 rupiah, sudah berjejal berutanya. Mulai dari meleset jauh dari harapan kebanyakan orang, hingga luas hunian yang juga bermasalah, seringkali wara Wiri jadi pemberitan berbagai media. Ditambah lagi dengan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan yang sekarang sedang diperiksa saat ini, tentu saja menambah berita miring soal DP 0 rupiah.
Semakin tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Yang jelas kini hanyalah kenyataan yang kurang enak. Masyarakat kalangan menengah ke bawah,
yang berpenghasilan dibawah 3juta, sudah pasti gigit jari dahulu, untuk bisa ikut serta agar dapat punya rumah dengan DP 0 rupiah di wilayah Jakarta. Itulah kenyataannya, yang di hadapi sekarang ini.
Apapun kelanjutannya, dari berita kali ini, tentu tak boleh membuat kita putus asa. Tetap berusaha dan berdoa saja. Itu adalah jalan yang mesti kita tempuh. Semoga saja, semboyan maju kotanya bahagia warganya, bisa diterapkan dengan baik. Bukan cuma sekedar semboyan manis dengan kenyataan pahit bertolak belakang.
Wassalam... Sampai jumpa dan jangan lupa baca juga thread lainnya
Diubah oleh arbib 10-03-2020 16:49
4iinch dan 4 lainnya memberi reputasi
5
4K
12
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.2KThread•56.6KAnggota
Tampilkan semua post
37sanchi
#4
Ada apa dengan kpk?
Melempem?
Melempem?
bangdiego dan arbib memberi reputasi
2
Tutup