TS
thiec
Tanya Jawab Pajak Indonesia
TS bukan Pegawai pajak dan hanya orang biasa yang kebetulan sering berkenalan dengan aturan-aturan pajak dan semua pertanyaan akan dijawab berdasarkan opini dan pengalaman TS.
TS mengharapkan setiap jawaban atau opini sedapat mungkin juga disertai dengan landasan hukum sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran.
DICARI :
SUKARELAWAN yang mau membantu TS membuat index pertanyaan dan jawaban agar kaskuser lain bisa dengan cepat mencari jawaban atas masalah yang sama. Terima kasih
>> Index cukup dilakukan dgn posting sendiri dan akan pasang dihalaman depan dengan credit nama anda.
Index Thread :
1. Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
Primary Rule : UU No.28 Tahun 2007 jo UU No.16 Tahun 2009 (Start January 1st, 2008)
* Penundaan Penyampaian SPT OP/Telat Lapor
*
*
2. Tentang Pajak Penghasilan (PPh) OP & Badan
Primary Rule : UU No.36 Tahun 2008 (Start January 1st, 2009)
* Dividen yang Tidak Kena Pajak
* Seputar SPT 1770 Istri + Norma
*
3. Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Primary Rule : UU No.42 Tahun 2009 (Start April 1st, 2010)
* PPN Membangun Sendiri
* PPN atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
*
4. Lain - lain (Pajak Daerah, Pengadilan Pajak dan semua hal pajak diluar 3 topik diatas)
Primary Rule :
UU No. 28 Tahun 2009 (Start January 1st, 2010)
UU No. 14 Tahun 2002 (Start April 12nd, 2002)
* Keuntungan Menjadi PKP
CENDOL bagi yang berkenan ..
INDEX HELPER
- newworldsmile - INDEX
Apakah Index perlu di merger??
Credit and Thanks to :
- htk
- maspie
- koega
Pajak dari Rakyat untuk Rakyat,
Wahai pemerintah... Gunakanlah pajak dengan BIJAK.
TS mengharapkan setiap jawaban atau opini sedapat mungkin juga disertai dengan landasan hukum sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran.
DICARI :
SUKARELAWAN yang mau membantu TS membuat index pertanyaan dan jawaban agar kaskuser lain bisa dengan cepat mencari jawaban atas masalah yang sama. Terima kasih
>> Index cukup dilakukan dgn posting sendiri dan akan pasang dihalaman depan dengan credit nama anda.
Index Thread :
1. Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
Primary Rule : UU No.28 Tahun 2007 jo UU No.16 Tahun 2009 (Start January 1st, 2008)
* Penundaan Penyampaian SPT OP/Telat Lapor
*
*
2. Tentang Pajak Penghasilan (PPh) OP & Badan
Primary Rule : UU No.36 Tahun 2008 (Start January 1st, 2009)
* Dividen yang Tidak Kena Pajak
* Seputar SPT 1770 Istri + Norma
*
3. Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Primary Rule : UU No.42 Tahun 2009 (Start April 1st, 2010)
* PPN Membangun Sendiri
* PPN atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
*
4. Lain - lain (Pajak Daerah, Pengadilan Pajak dan semua hal pajak diluar 3 topik diatas)
Primary Rule :
UU No. 28 Tahun 2009 (Start January 1st, 2010)
UU No. 14 Tahun 2002 (Start April 12nd, 2002)
* Keuntungan Menjadi PKP
CENDOL bagi yang berkenan ..
INDEX HELPER
- newworldsmile - INDEX
Apakah Index perlu di merger??
Credit and Thanks to :
- htk
- maspie
- koega
Pajak dari Rakyat untuk Rakyat,
Wahai pemerintah... Gunakanlah pajak dengan BIJAK.
Diubah oleh thiec 21-09-2013 05:19
protradersignal dan 9 lainnya memberi reputasi
10
803.7K
8.8K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Pajak
990Thread•1.1KAnggota
Tampilkan semua post
1januari2019
#7914
Quote:
Original Posted By matsuda.jinpei►Gini gan, pajak hotel itu beda sama pajak penghasilan yang dikenakan ke orang pribadi/badan hukum (Kayak PT, CV, Firma, dll) secara tahunan.
Kita bicara terlepas dari pajak hotel yang mau dihapuskan oleh Bu SM karena dampak virus corona di beberapa daerah tertentu dulu ya (daerah" wisata kayak Bali, Yogya, dll). Kita bicarakan dulu bahwa Pajak Hotel ini masih eksis sampai sekarang.
Pajak Hotel itu konsepnya kayak PPN jadi pengenaan pajaknya dibebankan kepada konsumen. Contoh: Agan punya hotel bintang 3 tarif kamarnya 300.000/malam nah nanti agan bebankan pajak hotel ke konsumen yang nginep. Misal pajaknya 30.000 (10% dari 300.000). Jadi nanti ketika agan setor pajak hotel ke dispenda sebenernya itu adalah setoran duit dari konsumen.
Rangkuman 1: Pajak Hotel -> Dibebankan ke konsumen -> Disetor ke Dispenda -> Tarif maksimal 10%
Selanjutnya, ada PPh Final Pasal 4(2) dengan tarif 10%. Misal sebuah hotel punya ballroom buat disewain ke orang" yang mengadakan pesta pernikahan atau meeting-meeting kantor. Ketika aula tersebut disewakan oleh pihak hotel TANPA menyertakan penyediaan catering (kosongan aja) maka pihak penyewa dapat memotong PPh Final Pasal 4(2) dengan tarif 10% dari jumlah tagihan. Jadi kalo tagihannya sebesar 100.000.000 maka uang bersih yang diterima oleh pihak hotel cuma 90.000.000, karena 10.000.000 nya disetorkan ke Pemerintah Pusat.
Ketika ballroom tersebut disewakan oleh pihak hotel dengan menyertakan penyediaan catering (lazimnya demikian) maka pihak penyewa ditagih Pajak Hotel sebesar 10% dan pihak penyewa TIDAK BOLEH memotong PPh Final dengan tarif sebesar 10%.
Rangkuman 2: PPh Final atas sewa ruangan -> Dibebankan ke penerima income dan Dipotong konsumen - Disetor ke Pemerintah Pusat -> Tarif 10%
Selanjutnya, ada PPh Final menurut PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Dikenakan ke Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi atas penghasilan dari usaha dengan omzet setahun gak lebih dari 4,8 M setahun.
Casenya begini: Misalnya lw punya kos-kosan premium 5 pintu (di bawah 10 pintu gak kena pajak hotel dong) di daerah pondok indah lalu disewakan selama setahun ke PT. Kolang-Kaling Sejahtera untuk tempat tinggal para manajernya dengan harga sewa sebulan 50 juta. Di sisi lain lw punya usaha ternak ayam yang omzetnya sebulan dipukul rata 100 juta. Nah di sini ada dua pajak yang harus lw tanggung.
Pertama, PT. Kolang-Kaling Sejahtera akan memotong PPh Final Pasal 4(2) dengan tarif 10% atau sejumlah 60 juta sebulan dari total biaya sewa yang dibayarkan mereka setahun. Jadi lw setahun cuma terima bersih 540 juta dari mereka. Lalu 60 jutanya mereka setorkan ke negara.
Kedua, lw juga harus setor PPh Final 0,5% dari omzet 100 juta sebulan ke negara atas penghasilan dari ternak ayam.
Rangkuman 3: Kalo ada WP punya kewajiban setor PPh Final 4(2) atas sewa ruangan gak meniadakan kewajiban setor PPh Final 0,5% jika WP juga punya usaha lainnya di luar usaha sewa ruangan.
Rangkuman 4: Kalo ada WP punya kewajiban setor setor Pajak Hotel 10% gak meniadakan kewajiban setor PPh Final 4(2) atas sewa ruangan jika WP menyewakan ruangan kosongan tok tanpa catering.
Rangkuman 5: Kalo ada WP punya kewajiban setor Pajak Hotel gak meniadakan kewajiban setor PPh Final 0,5% jika WP juga punya usaha lainnya di luar sewa kamar/ruangan.
Mudah"an bisa dimengerti, kalo ada yg laen yg mau menambahkan atau menyederhanakan silakan. Ogut mau ke KPP dulu ada urusan
Kita bicara terlepas dari pajak hotel yang mau dihapuskan oleh Bu SM karena dampak virus corona di beberapa daerah tertentu dulu ya (daerah" wisata kayak Bali, Yogya, dll). Kita bicarakan dulu bahwa Pajak Hotel ini masih eksis sampai sekarang.
Pajak Hotel itu konsepnya kayak PPN jadi pengenaan pajaknya dibebankan kepada konsumen. Contoh: Agan punya hotel bintang 3 tarif kamarnya 300.000/malam nah nanti agan bebankan pajak hotel ke konsumen yang nginep. Misal pajaknya 30.000 (10% dari 300.000). Jadi nanti ketika agan setor pajak hotel ke dispenda sebenernya itu adalah setoran duit dari konsumen.
Rangkuman 1: Pajak Hotel -> Dibebankan ke konsumen -> Disetor ke Dispenda -> Tarif maksimal 10%
Selanjutnya, ada PPh Final Pasal 4(2) dengan tarif 10%. Misal sebuah hotel punya ballroom buat disewain ke orang" yang mengadakan pesta pernikahan atau meeting-meeting kantor. Ketika aula tersebut disewakan oleh pihak hotel TANPA menyertakan penyediaan catering (kosongan aja) maka pihak penyewa dapat memotong PPh Final Pasal 4(2) dengan tarif 10% dari jumlah tagihan. Jadi kalo tagihannya sebesar 100.000.000 maka uang bersih yang diterima oleh pihak hotel cuma 90.000.000, karena 10.000.000 nya disetorkan ke Pemerintah Pusat.
Ketika ballroom tersebut disewakan oleh pihak hotel dengan menyertakan penyediaan catering (lazimnya demikian) maka pihak penyewa ditagih Pajak Hotel sebesar 10% dan pihak penyewa TIDAK BOLEH memotong PPh Final dengan tarif sebesar 10%.
Rangkuman 2: PPh Final atas sewa ruangan -> Dibebankan ke penerima income dan Dipotong konsumen - Disetor ke Pemerintah Pusat -> Tarif 10%
Selanjutnya, ada PPh Final menurut PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Dikenakan ke Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi atas penghasilan dari usaha dengan omzet setahun gak lebih dari 4,8 M setahun.
Casenya begini: Misalnya lw punya kos-kosan premium 5 pintu (di bawah 10 pintu gak kena pajak hotel dong) di daerah pondok indah lalu disewakan selama setahun ke PT. Kolang-Kaling Sejahtera untuk tempat tinggal para manajernya dengan harga sewa sebulan 50 juta. Di sisi lain lw punya usaha ternak ayam yang omzetnya sebulan dipukul rata 100 juta. Nah di sini ada dua pajak yang harus lw tanggung.
Pertama, PT. Kolang-Kaling Sejahtera akan memotong PPh Final Pasal 4(2) dengan tarif 10% atau sejumlah 60 juta sebulan dari total biaya sewa yang dibayarkan mereka setahun. Jadi lw setahun cuma terima bersih 540 juta dari mereka. Lalu 60 jutanya mereka setorkan ke negara.
Kedua, lw juga harus setor PPh Final 0,5% dari omzet 100 juta sebulan ke negara atas penghasilan dari ternak ayam.
Rangkuman 3: Kalo ada WP punya kewajiban setor PPh Final 4(2) atas sewa ruangan gak meniadakan kewajiban setor PPh Final 0,5% jika WP juga punya usaha lainnya di luar usaha sewa ruangan.
Rangkuman 4: Kalo ada WP punya kewajiban setor setor Pajak Hotel 10% gak meniadakan kewajiban setor PPh Final 4(2) atas sewa ruangan jika WP menyewakan ruangan kosongan tok tanpa catering.
Rangkuman 5: Kalo ada WP punya kewajiban setor Pajak Hotel gak meniadakan kewajiban setor PPh Final 0,5% jika WP juga punya usaha lainnya di luar sewa kamar/ruangan.
Mudah"an bisa dimengerti, kalo ada yg laen yg mau menambahkan atau menyederhanakan silakan. Ogut mau ke KPP dulu ada urusan
Jadi kalo kita menyewakan ke pt kolang kaling dia setor ke negara 10% dari 600jt jadi 60jt dan kita dpt 540jt.
Ini anggap pt kolang kaling itu red doorz, airy dll yah?
Nah kita hrs bayar lagi pph pribadi 4 ayat 2 yg 0.5%?
Harus bayar lagi pajak hotel 10%?
Harus bayar pajak daerah lainnya lagi kalau ada?
Diubah oleh 1januari2019 05-03-2020 09:46
0
Tutup