Ajak Duel Polisi, Tohap Silaban Ternyata Relawan Jokowi. Ini Tanggapan Polisi

Beranda

...

Berita dan Politik
Ajak Duel Polisi, Tohap Silaban Ternyata Relawan Jokowi. Ini Tanggapan Polisi

djalanloeroes

09-02-2020 12:11

Ajak Duel Polisi, Tohap Silaban Ternyata Relawan Jokowi. Ini Tanggapan Polisi

Tohap Silaban yang Ajak Duel Polantas Relawan Jokowi? Ini Kata Polisi
Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 08 Feb 2020 18:57 WIB
URL telah disalin

Tohap Silaban ditangkap polisi. (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)

Jakarta -
Tohap Silaban, pengemudi mobil yang mengajak duel anggota Patroli Jalan Raya (PJR) di Tol Angke 2, adalah seorang aktivis. Usut punya usut, Tohap Silaban juga pernah aktif sebagai relawan Joko Widodo (Jokowi).
Saat dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengaku tidak mengetahui apakah Tohap Silaban adalah seorang relawan Jokowi.
"Saya tidak mendapatkan informasi kalau itu. Tapi, informasinya, yang bersangkutan bekerja di biro jasa," ujar Yusri saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/2/2020).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Teuku Arsya Khadafi membenarkan Tohap Silaban adalah seorang aktivis.
"Iya, yang bersangkutan aktivis," tutur Arsya.

[table][tr][td]

Foto: Facebook Tohap Silaban[/td]
[/tr]
[/table]

Dilihat detikcom dari akun Facebook-nya, Sabtu (8/2/2020), Tohap Silaban banyak mem-posting foto-foto dirinya dalam kegiatan pada masa Pilpres 2019. Beberapa foto menunjukkan dirinya sebagai relawan di Rakyat Militan Jokowi (Ramijo).
"Saya " Tohap Silaban" Sekjen RAMIJO (Rakyat Militan Jokowi) menghimbau dan tidak setuju dan mendukung keberatan PGI atas Pasal 69 dan Pasal 70 tentang RUU Pendidikan Keagamaan Kristen di RUU Pesantren dan Pendidikan Agama!!!!! SALAM RAMIJO," demikian tulisan Tohap Silaban yang di-posting pada 25 Oktober 2018.

Tohap Silaban ditangkap setelah video dirinya melawan anggota PJR di Tol Angke 2, Jakarta Barat, viral di media sosial. Tohap ditangkap saat sedang ngopi di kedai kopi di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (7/2) malam.
Tohap telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah resmi menahan Tohap Silaban.

(mei/hri)

Sumber

***

Ini sebetulnya berita yang biasa. Dalam arti, tidak membenarkan perbuatannya, melainkan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian tidak terima ketika ditindak polisi. Ia menantang polisi, bahkan melakukan kekerasan terhadap polisi. Peristiwa seperti ini sudah sering terjadi.

Tentu ini perbuatan yang tak patut ditiru. Karena sekalipun seseorang merasa tidak bersalah ketika ditindak polisi, ia tak lantas boleh melakukan kekerasan terhadap polisi. Semua ada prosedur hukum yang bisa ditempuh ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil oleh polisi.

Menjadi lain ceritanya ketika yang melakukan kekerasan terhadap polisi seorang Tohap Silaban. Pasalnya, Tohap Silaban belakangan diketahui adalah seorang relawan pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Ia merupakan Sekjen Ramijo (Rakyat Militan Jokowi).

Kendati Jokowi dan Prabowo Subianto, kompetitornya di pilpres lalu, sudah akur seiring sejalan, ternyata para pendukung keduanya masih banyak yang belum move on. Inilah yang membuat peristiwa “sepele” ala Tohap digoreng-goreng ke arah politik.

Di jagat maya, tak sedikit netizen yang menghubung-hubungkan kelakuan Tohap dengan Jokowi yang kini menjadi presiden untuk periode kedua. Apa yang dilakukan Tohap seakan-akan disebabkan karena ia relawan Jokowi atau ia berani melakukan itu karena “ada” Jokowi di belakangnya.

Mereka yang berpikir seperti ini jelas mengalami sesat pikir. Kelakuan seperti yang diperbuat Tohap bisa dilakukan siapa pun, pendukung siapa pun, relawan siapa pun, relawan Jokowi maupun Prabowo. Sebaliknya, bisa tidak dilakukan oleh siapa pun, dari kelompok mana pun.

Logika sederhananya, apa iya seorang presiden terpilih yang punya reputasi baik mempengaruhi, apalagi menyuruh, relawan pendukungnya berbuat tidak baik? Dari jutaan relawan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia, apa iya Jokowi memilih seorang Tohap untuk berbuat demikian? Rasanya sangat tidak mungkin.

Mereka yang menghubung-hubungkan kelakuan Tohap dengan posisinya sebagai pendukung Jokowi, jelas mereka yang belum sanggup move on dari peristiwa politik Pilpres 2019.

Namun demikian, bisa jadi Tohap merasa dekat sendiri dengan Jokowi karena pernah menjadi relawan pendukungnya, merasa gagah sendiri karena merasa punya beking penguasa, ilusi yang dibangunnya sendiri, tanpa sepengetahuan, apalagi restu, Jokowi.

Merasa gagah dan berkuasa karena merasa dekat dengan pejabat atau penguasa, lazim terjadi pada masyarakat kita. Sering kita temui aktivis ormas memasang foto dirinya dengan pejabat tertentu, dipajang besar-besar di ruang kerja agar foto tersebut gampang dilihat banyak orang. Biasanya pejabat yang ada di foto tersebut adalah pejabat yang terkait dengan keamanan atau pertahanan. Padahal, si pejabat kenal pun tidak dengan si aktivis ormas. Foto itu hanya diambil dadakan ketika si aktivis ormas bertemu pejabat tersebut dalam sebuah acara.

Lihatlah stiker yang dipasang di kendaraan bermotor yang berseliweran di jalan raya. Pasti stiker tersebut berisi tentang kesatuan dari aparat keamanan atau pertahanan, dengan kata-kata “keluarga besar satuan X”, “anggota satuan Y”, dan sejenisnya. Si pemilik kendaraan merasa gagah dan berkuasa dengan memajang stiker tersebut, padahal ia tak ada hubungan sama sekali dengan apa yang disebutkan dalam stiker karena stiker tersebut hanya dibeli di pedagang kaki lima dengan harga murah.

Kelakuan ini menunjukkan masyarakat kita masih terbelakang dalam pola pikir. Karena siapa pun dia, keluarga pejabat mana pun, hukum tetaplah berlaku sama. Hukum tak akan tunduk pada jabatan, apalagi pada selembar stiker murahan.

Kembali ke kasus Tohap, polisi telah bertindak dengan benar, baik polisi yang nyaris dianiaya Tohap maupun yang menangkap dan kini menangani kasus Tohap. Mari kita serahkan semuanya pada hukum yang berlaku.

Kita, semua anak bangsa, harus move on dari peristiwa politik yang sebetulnya hal yang biasa berlangsung dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Begitu pilpres usai, kita harus bersatu padu kembali sebagai satu bangsa yang utuh. Karena hanya dengan persatuan dan kesolidanlah permasalah bangsa yang membentang panjang bisa teratasi.