Wakil Bupati: Orangtua Siswa di Natuna Resah WNI Datang dari Wuhan

Suara.com - Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyebut kebanyakan orangtua siswa di Kabupaten Natuna resah dengan kedatangan WNI dari Wuhan, pusat virus corona. Sehingga pemerintah meliburkan semua sekolah di Natuna selama 15 hari.

hanya saja Ngesti mendoakan agar ratusan WNI yang diobservasi di Hanggar Lanud Raden Sadjad dalam kondisi yang sehat. Kendati saat ini tengah ditentang warga terkait penempatan lokasi observasi di Lanud Raden Sadjad, Ranai, Ngesti mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

"Kami mohon doa agar masyarakat (Natuna) menerima kondisi yang ada, agar saudara kita (WNI evakuasi) bisa selamat dan kenbali kekeluarga masing-masing," kata Ngesti, saat dihubungi Batamnews, Minggu (2/2/2020).

Ia juga meminta masyarakat Natuna untuk tetap tenang. Dikatakan Ngesti pemerintah pusat dalam tugas kemanusiaan. Pemda Natuna menurutnya juga sempat kaget Natuna dijadikan lokasi karantina observasi ratusan WNI dari Wuhan.

"Kami terus minta masyarakat untuk tenang tidak meningkatkan emosi. Sehingga kita bisa sama-sama menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan amanah," tukasnya.

Pemkab Natuna sudah meliburkan sekolah selama 15 hari selama ratusan WNI dikarantina dan diobservasi di kawasan Lanud Raden Sadjad. "Kami ambil sikap itu untuk mengurangi tekanan mental masyarakat khususnya anak-anak," sebutnya.

Surat yang ditandatangi Sekda Natuna itu juga ditembuskan ke instansi terkait lainnya seperti, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri hingga Kementerian Pendidikan.

"Setelah karantina dilakukan baru anak-anak kembali sekolah lagi. Karena informasi kedatangan WNI dari Wuhan tersebut cukup meresahkan orang tua. Anak-anak sangat rentan terhadap penyakit . Jadi yang utama kami utamakan dulu kesehatan anak-anak," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menyusul dijadikannya Natuna sebagai lokasi observasi, ratusan WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, Sekda Kabupaten Natuna, Wan Siswandi langsung mengeluarkan surat kepada sekolah-sekolah di sekitaran Pulau Bunguran.

Edaran dengan nomor surat: 800/DISDIK/46/2020 itu dikeluarkan untuk sekolah-sekolah di beberapa kecamatan seperti, Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Bunguran Batubi, Bunguran Tengah dan Bunguran Timur Laut di Kabupaten Natuna.

Surat itu meminta sekolah meliburkan murid terhitung 3 Februari hingga 17 Februari, murid diminta belajar di rumah dalam rentang waktu itu, tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan menjaga kebersihan serta memeriksakan segera kesehatan jika ada gejala demam dan sejenisnya.
sumber

☆☆☆☆☆

Bu...
Natuna itu wilayah NKRI. Dan pemerintah pusat punya hak dimanapun juga selama itu masih dalam wilayah NKRI.

Lagipula keputusan pemerintah pastinya telah melalui kajian yang berlapis, yang melibakan seluruh lembaga terkait.

Walikotanya kemana sih Bu?

Bukan apa-apa. Sepertinya koq ada kesan menikmati sekali pemberitaan ini. Tugas Ibu sebagai pejabat wilayah itu meyakinkan masyarakat, bukan ikut larut dalam narasi ketakutan yang berlebihan.

Ini yang dievakuasi dan masuk karantina adalah warga negara Indonesia, bukan warga asing. Mereka tunduk pada keputusan pemerintah. Mereka tidak meminta ditempatkan di Natuna.

Lagipula telah banyak kajian mengenai evakuasi ini dan tidak sembarangan. Semua terkendali. Semua aman. Tidak grasak-grusuk.

Bahkan Perhimpunan Dokter Paru yang terdiri dari para dokter ahli telah memberi penjelasan mengenai observasi dan karantina para mahasiswa Indonesia ini. Mereka mengatakan bahwa tata laksana evakuasi yang dilakukan lebih baik dari standar ketentuan yang diperlukan.

"Standar alat pelindung dirinya lebih lengkap. Itu lebih baik lagi artinya," kata Ketua Pengurus Harian PDPI, DR. Dr. Agus Dwi Susanto.

Penanganannya lebih dari cukup, bakan bisa dibilang berlebihan karena melalui beberapa tahapan. Jadi seharusnya tak perlu ada kekhawatiran berlebihan.

Jika ada sebuah kerusuhan disebuah wilayah, artinya pejabat setempat tidak bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Atau bisa jadi justru pejabat setempat ikut larut dalam narasi kekacauan disana. Ini patut disesali.

Mereka yang dievakuasi itu bukan binatang. Mereka juga sudah terpilih saat akan dievakuasi. Buktinya ada beberapa mahasiswa yang tidak lolos screening kesehatan dari otoritas kesehatan setempat.

Hadeeeeh......