TS
koyes
Jokowi Beri PR ke Prabowo Kembangkan Senjata Serba Otomatis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pekerjaan rumah (PR) ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Menurut Jokowi, industri pertahanan nasional perlu menyesuaikan diri dengan digitalisasi.
"Baru kemarin saya berbicara dengan Pak Menhan, kemarin siang, bagaimana menghidupkan plan ke depan untuk industri strategis kita agar betul-betul semuanya bergerak," kata Jokowi saat memberikan pengarahan Rapim Kemenhan, TNI, dan Polri tahun 2020 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Jokowi bilang saat ini kemandirian industri pertahanan nasional harus segera dimulai. Sebab banyak negara yang sudah memulai mengadopsi teknologi canggih pada sistem pertahanannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan tiga instruksi demi memajukan industri pertahanan tana air.
"Kita harus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan kita.
Yang pertama teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom," jelasnya.
[table][tr][td][/td]
[/tr]
[/table]
Kedua, sistem pertahanan nasional juga harus meningkatkan teknologi sensor yang mengarah pada pengembangan sistem pengindraan jarak jauh.
Ketiga pengembangan sistem siber nasional.
"Kemandirian kita dalam membangun ini serius kita mulai," ujarnya.
Oleh karena itu, dikatakan Jokowi bahwa pengembangan industri pertahanan dalam negeri harus dimulai dari kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Setiap pembelian atau pengembangan alutsista harus dikalkulasi dengan baik. Sehingga belanja pertahanan menjadi sebuah investasi yang memiliki manfaat ke depannya.
"Saya lihat negara lain minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order 15 tahun minimal. Sehingga rencana antisipasinya menjadi terarah, Mana yang akan kita tuju menjadi jelas," katanya.
tTidak sampai di situ, pengembangan industri pertahanan nasional juga harus mampu mengakomodasi peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM. Serta adanya transfer teknologi dari setiap kerja sama.
"Ini penting agar bisa satu inline," ungkapnya.
[url]https://finance.detik.com/industri/d-4870176/jokowi-beri-pr-ke-prabowo-kembangkan-senjata-serba-otomatis?tag_from=wp_widget_news&_ga=2.264878351.1437279380.1579759188-326179392.1561718530 [/url]
PR yang kedua terkait sensor jarak jauh berarti harus diimbangi dgn rudal jarak jauh dong...
"Baru kemarin saya berbicara dengan Pak Menhan, kemarin siang, bagaimana menghidupkan plan ke depan untuk industri strategis kita agar betul-betul semuanya bergerak," kata Jokowi saat memberikan pengarahan Rapim Kemenhan, TNI, dan Polri tahun 2020 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Jokowi bilang saat ini kemandirian industri pertahanan nasional harus segera dimulai. Sebab banyak negara yang sudah memulai mengadopsi teknologi canggih pada sistem pertahanannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan tiga instruksi demi memajukan industri pertahanan tana air.
"Kita harus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan kita.
Yang pertama teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom," jelasnya.
[table][tr][td][/td]
[/tr]
[/table]
Kedua, sistem pertahanan nasional juga harus meningkatkan teknologi sensor yang mengarah pada pengembangan sistem pengindraan jarak jauh.
Ketiga pengembangan sistem siber nasional.
"Kemandirian kita dalam membangun ini serius kita mulai," ujarnya.
Oleh karena itu, dikatakan Jokowi bahwa pengembangan industri pertahanan dalam negeri harus dimulai dari kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Setiap pembelian atau pengembangan alutsista harus dikalkulasi dengan baik. Sehingga belanja pertahanan menjadi sebuah investasi yang memiliki manfaat ke depannya.
"Saya lihat negara lain minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order 15 tahun minimal. Sehingga rencana antisipasinya menjadi terarah, Mana yang akan kita tuju menjadi jelas," katanya.
tTidak sampai di situ, pengembangan industri pertahanan nasional juga harus mampu mengakomodasi peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM. Serta adanya transfer teknologi dari setiap kerja sama.
"Ini penting agar bisa satu inline," ungkapnya.
[url]https://finance.detik.com/industri/d-4870176/jokowi-beri-pr-ke-prabowo-kembangkan-senjata-serba-otomatis?tag_from=wp_widget_news&_ga=2.264878351.1437279380.1579759188-326179392.1561718530 [/url]
PR yang kedua terkait sensor jarak jauh berarti harus diimbangi dgn rudal jarak jauh dong...
pahlawandevisa dan james.charles memberi reputasi
2
2.6K
11
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Militer
20KThread•7.3KAnggota
Tampilkan semua post
brotosemedi
#5
Mensikapi PR pak Jokowi sebenarnya gampang gampang susah, namun bisa dicapai jika :
1. pemerintah menyediakan dulu wadah yang tepat, seperti revitalisasi perangkat hukum yang jelas, membuat badan badan yang benar benar mandiri yang tujuannya untuk pengembangan R&D tanpa takut struktur permodalan.
2. pemerintah dapat membuka dan memanggil para WNI di luar negeri yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Yang nantinya juga akan memancing para expat untuk bekerja di Indonesia. (otomatis juga dilindungi secara finansial dan melindungi intelectual property mereka). Ingat, para pakar ini lari keluar negeri karena pengalaman bekerja di Indonesia yang temuannya justru tidak dipakai di dalam negeri padahal berjaya di luar negeri.
3. memisahkan politis dengan lembaga riset. Selama ini, para elit politik di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga kini selalu memanfaatkan badan badan kajian tehnologi sebagai "proyek mercusuar", yang diharapkan feeding the ego and chauvinistic.
4. Penetapan set of goals (kumpulan tujuan tujuan) riset yang terfokus pada beberapa bidang saja dulu, jangan ngawur dan TIDAK REALISTIS .seperti mengharap membuat pesawat generasi ke 5 buatan Indonesia.
5. Berani membuat R&D jangan hanya mengandalkan TOT dari hasil international procurement (belanja International).
Istilahnya secara logika umum seperti sekolah harus melalui tahapan, kelas 1 ke kelas 6 baru SMP lalu SMA dst. Jangan karena TOT, jadi loncat loncat kelas 1 lalu kelas 3 lalu kelas 6, dianggap sudah lulus SD, dan memaksa masuk SMP yang hanya mengambil kelas 2 mengharap dapat masuk ke jenjang SMA dst.
6. Komitmen pemerintah terhadap masalah pengambangan ini harus konstan, jangan karena ganti presiden maka ganti kebijakan.
Jika hal ini saja dulu terpenuhi, maka percepatan tumbuh kembang tehnologi di Indonesia akan pesat sekali.
Mari kita belajar dari Jepang, China, Singapore, Scandinavian, Europe dan US.
Tabik
1. pemerintah menyediakan dulu wadah yang tepat, seperti revitalisasi perangkat hukum yang jelas, membuat badan badan yang benar benar mandiri yang tujuannya untuk pengembangan R&D tanpa takut struktur permodalan.
2. pemerintah dapat membuka dan memanggil para WNI di luar negeri yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Yang nantinya juga akan memancing para expat untuk bekerja di Indonesia. (otomatis juga dilindungi secara finansial dan melindungi intelectual property mereka). Ingat, para pakar ini lari keluar negeri karena pengalaman bekerja di Indonesia yang temuannya justru tidak dipakai di dalam negeri padahal berjaya di luar negeri.
3. memisahkan politis dengan lembaga riset. Selama ini, para elit politik di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga kini selalu memanfaatkan badan badan kajian tehnologi sebagai "proyek mercusuar", yang diharapkan feeding the ego and chauvinistic.
4. Penetapan set of goals (kumpulan tujuan tujuan) riset yang terfokus pada beberapa bidang saja dulu, jangan ngawur dan TIDAK REALISTIS .seperti mengharap membuat pesawat generasi ke 5 buatan Indonesia.
5. Berani membuat R&D jangan hanya mengandalkan TOT dari hasil international procurement (belanja International).
Istilahnya secara logika umum seperti sekolah harus melalui tahapan, kelas 1 ke kelas 6 baru SMP lalu SMA dst. Jangan karena TOT, jadi loncat loncat kelas 1 lalu kelas 3 lalu kelas 6, dianggap sudah lulus SD, dan memaksa masuk SMP yang hanya mengambil kelas 2 mengharap dapat masuk ke jenjang SMA dst.
6. Komitmen pemerintah terhadap masalah pengambangan ini harus konstan, jangan karena ganti presiden maka ganti kebijakan.
Jika hal ini saja dulu terpenuhi, maka percepatan tumbuh kembang tehnologi di Indonesia akan pesat sekali.
Mari kita belajar dari Jepang, China, Singapore, Scandinavian, Europe dan US.
Tabik
stuka1788 memberi reputasi
1
Tutup