Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menyebut Presiden Joko Widodo sudah sepatutnya segera mencopot jabatan Menteri Pertahanan yang saat ini diemban oleh Prabowo Subianto.

Anjuran ini diungkap Damai lantaran Prabowo dinilai tak memiliki kebijakan yang sejalan dengan Jokowi soal konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di perairan Natuna.

"Sebaiknya Jokowi copot segera Praboso Subianto sebagai Menhan, gantikan dengan yang sejalan dengan kebijakan beliau sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi," kata Damai melalui pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (8/12).

Prabowo menurut Damai telah mengambil langkah yang amat berbeda dari Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan negara yang melakukan pelanggaran batas.

Sementara sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menurutnya justru mendiamkan pelanggaran batas teritorial RI oleh China dengan menyebut China sebagai negara sahabat.

"Menunjukkan perbedaan kebijakan yang amat prinsip atau frontal bertentangan dengan langkah presiden RI Jokowi," kata dia.

Prabowo sebelumnya memang sempat mengatakan akan menempuh jalan yang baik terkait konflik di Natuna tersebut.

"Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).

Sikap dan ucapan Prabowo berkebalikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno telah memanggil Dubes China di Jakarta untuk memberikan nota protes terhadap klaim Natuna.

Retno menyebut kapal-kapal nelayan China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang telah diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Sementara itu Jokowi menyebutseluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.

"Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna 'Penetapan RPJMN 2020-2024', di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).

(tst/gil)
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...menhan-prabowo