Fitra juga menyarankan agar Kepala Kepala Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk diganti karena kinerjanya yang buruk.



Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menuding Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies Baswedan tidak berkontribusi terhadap penanggulangan banjir.

Sekjen Fitra Misbah Hasan menjelaskan konsep naturalisasi sungai yang terlambat diterbitkan melalui Peraturan Gubernur No. 31/2019 membuat TGUPP tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Di samping itu, terlambatnya penerbitan pergub tersebut berdampak kepada tidak adanya perencanaan dan strategi penanganan banjir.

"Akibatnya, tidak ada dokumen strategis pengendalian dan penanggulangan banjir," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Sabtu (4/1).

Selain itu, realisasi anggaran untuk Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang rendah juga dituding menjadi salah satu pemicu banjir.

Dia menjelaskan, pada 2019 serapan anggaran penanggulangan banjir hanya sebesar 60,7% dari total Rp3,87 triliun, jauh dari target 2019 yang sebesar 83% dalam RPJMD. Apalagi, capaian kinerja kedinasan tersebut hanya 64%. Lebih jauh, anggaran untuk 2020 juga dipotong sebanyak 21% dan hanya menyisakan Rp672 miliar. 

Untuk itu, dia menyarankan agar Kepala Kepala Dinas dan Suku Dinas Sumber Daya Air untuk diganti karena kinerjanya yang buruk. Dia pun berpendapat seharusnya pemprov DKI membubarkan TGUPP.



Misbah pun menuturkan agar Pemerintah Pusat mendesak Pemprov DKI dan Pemprov Jabar melanjutkan program normalisasi sungai dan bekerja sama mengembangkan konsep penanggulangan banjir yang lebih komprehensif.

Sementara Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengatakan seluruh jajaran pemerintahan di DKI Jakarta mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat kota tidak boleh ada lagi yang santai dalam menyikapi bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah menginstruksikan agar semuanya melaksanakan kerja bakti pada Minggu (5/1) besok.

"Gubernur DKI Anies Baswedan telah menginstruksikan agar besok seluruh DKI Jakarta kerja bakti, dari mulai tingkat kelurahan. Yang tidak terdampak akan membantu kelurahan terdampak. Jadi tidak boleh ada yang santai," ujar Anwar saat mengunjungi Posko Pengungsi RPTRA Permata Intan Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Sabtu.

Anwar mengklaim daerah administrasi Jakarta Timur terkena dampak bencana banjir yang cukup banyak dan merupakan kejadian terparah sampai hari ini.

Ia menyebut biasanya intensitas curahan air hujan tidak pernah lebih dari 200 mm/ hari. Kemarin, menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika malah mencapai 300 mm/hari.

"Artinya selama berpuluh tahun, beratus tahun mungkin baru terjadi sekarang," ujar Anwar.

Anwar menambahkan seluruh saluran air dan enam kali yang melintasi Jakarta Timur semuanya penuh dengan air. Ditambah lagi dengan kiriman air dan Bendungan Katulampa. Akibatnya, 63 kelurahan dan 10 kecamatan di Wilayah Administrasi Jakarta Timur terkena bencana banjir, Rabu (1/1) lalu.

"Rumah asisten pemerintahan biasanya enggak pernah banjir, tenggelam juga tuh depan kantor Wali Kota (Jakarta Timur). Jadi banjir tidak mengenal pejabat, sama aja bu, tenggelam semuanya bu. Enggak ada pilah-pilih. Dari 63 kelurahan, 30 (kelurahan) mungkin yang bisa dibilang parah, artinya (tinggi air) bisa sampai satu meter ke atas dan banyak kerusakan-kerusakan," ujar Anwar.

Oleh karena itu, musibah tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama oleh semua pihak guna terjaminnya pelayanan maksimal kepada warga yang terkena dampak bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya.
sumber

TGUPP : Bukan Tugas Anies Atasi Banjir Kiriman

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Muslim Muin mengatakan solusi untuk mencegah banjir ialah dengan menangkap air hujan.

Menurutnya, cara itu merupakan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan naturalisasi sungai.

Dia memaparkan, dari kebijakan naturalisasi sungai itu, warga bisa memanfaatkan lahan kosong untuk kemudian bisa dijadikan resapan air.

"Itulah yang dibilang Gubernur Anies naturalisasi. Tangkap, gunakan, resapkan, sisanya baru buang. Tangkap hujan, gunakan air hujan, resapkan air hujan, sisanya baru buang. Itu namanya naturalisasi,” kata Muslim dalam diskusi bertajuk "Hujan Bukan Takdir?" di Jalan Baiduri Bulan Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).

Pakar hidrodinamika Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut juga menyinggung pengurangan debit air banjir bukan hanya tugas dari Anies mengingat Jakarta juga seringkali mendapatkan kiriman air dari Bogor.

Namun, menurutnya, tugas menangkap air hujan bukan hanya dikerjakan Anies, tetapi juga harus melibatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta para menterinya.

"Kurangi debit banjir itu tangkaphujannya, tidak hanya di sini, di sana tuh! Di Puncak, di Bogor, siapa yang bisa tangkap hujan itu? Bukan tugas pak Anies itu, pemerintah pusat bos. Presiden sama menterinya," katanya.
sumber