- Beranda
- Berita dan Politik
Banjir Telan Korban Jiwa, BNPB Harap Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat
...
TS
BeritaFlash
Banjir Telan Korban Jiwa, BNPB Harap Daerah Tetapkan Status Tanggap Darurat
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap pemerintah daerah, yang terlanda banjir hingga timbul korban jiwa, menetapkan status tanggap darurat. Hal itu demi kemudahan dukungan dari pemerintah pusat.
"Apabila terjadi dinamika adanya kerugian harta benda dan apalagi terjadi kerugian jiwa bagi masyarakat, diharapkan adanya penentuan status dari pejabat daerah," kata Kepala BNPB, Doni Monardo, usai rapat terbatas terkait pencegahan dan penanganan dampak banjir di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
"Karena dengan status ini, pusat akan dengan mudah untuk memberikan dukungan termasuk BNPB memberikan dukungan anggaran kepada daerah yang telah menetapkan status daruratnya," sambungnya.
BNPB juga berharap kepala daerah berkoordinasi dengan BMKG di daerah. Ini agar informasi yang akurat bisa diteruskan ke masyarakat.
"Kemudian juga mengikuti terus informasi cuaca dari BMKG dan kami harapkan para kepala daerah rajin bertanya kepada kepala BMKG di daerah untuk mengkomunikasikan dan mendapatkan informasi aktual serta bisa juga menyalurkannya kepada masyarakat," ujar Doni.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga mengingatkan soal pentingnya status tanggap darurat di daerah. Hal ini bertujuan agar daerah yang terkena banjir dapat memperoleh anggaran dari pemerintah pusat dengan cepat.
"Selain itu, juga penting menilai apakah daerah tersebut, dan masing-masing kalau terdampak banjir yang cukup luas ditetapkan status tanggap darurat, karena status tanggap darurat itu sangat penting dengan kaitan pembiayaan, dari pusat akan membantu bila ada status tanggap darurat," ujar Tito.
[table][tr][td]Baca juga: Tito Ingatkan Pentingnya Status Tanggap Darurat di Daerah Terdampak Banjir[/td]
[/tr]
[/table]
Bagi daerah yang belum ditetapkan status tanggap darurat, Tito mengimbau agar tiap pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di daerah masing-masing. (imk/fjp)
==> https://news.detik.com/berita/d-4845650/banjir-telan-korban-jiwa-bnpb-harap-daerah-tetapkan-status-tanggap-darurat?tag_from=wp_nhl_3&_ga=2.238916742.72553.1573177999-405465194.1573177999
---
Gubernur Jabar Tetapkan 5 Daerah Tanggap Darurat Banjir
==>
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...darurat-banjir
-
Lakukan yang terbaik untuk rakyat
4iinch dan 3 lainnya memberi reputasi
4
724
18
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.2KThread•41KAnggota
Tampilkan semua post
uzisuicide
#2
Kalo ditetapkan, otomatis penanganan banjir jadi wewenang pemerintah pusat yang berakibat pada :
1.) Citra anus basuedan sebagai pemimpin daerah bisa tercoreng.
2.) Hal ini tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh anus basuedan sebagai bagian politik pencitraan. Sebagai pemimpin yg dkt dengan rakyat, makan bersama, mengolah kata-kata dll.
3.) Politik pencitraan itu penting bagi langkah anus menuju 2024.
Kiranya akhi & ukhti bisa mengerti
1.) Citra anus basuedan sebagai pemimpin daerah bisa tercoreng.
2.) Hal ini tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh anus basuedan sebagai bagian politik pencitraan. Sebagai pemimpin yg dkt dengan rakyat, makan bersama, mengolah kata-kata dll.
3.) Politik pencitraan itu penting bagi langkah anus menuju 2024.
Kiranya akhi & ukhti bisa mengerti
general.maximus dan 4 lainnya memberi reputasi
5
Tutup