Quote:
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Jaladri Kartika Pakci. PTUN Jakarta memerintahkan Gubernur DKI Jakarta mencabut pembekuan izin proyek reklamasi Pulau I Jakarta.
Sebagaimana dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Jumat (27/12/2019), gugatan dilayangkan oleh PT Jaladri. Perusahaan itu tidak terima dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi.
[table][tr][td]
Baca juga:Terima Laporan Penataan Pesisir dari TGUPP, Anies: Jadi Bahan Susun Perda[/td]
[/tr]
[/table]
Gayung bersambut. PTUN Jakarta mengabulkan permohonan itu. PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409.
"Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan perpanjangan izin pelaksanaan Reklamasi atas Pulau I yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui Surat No. 001/GEN/JKP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I No. 2269 Tahun 2015," demikian bunyi putusan majelis.
Anies juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 325 ribu.
"Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya," kata majelis yang diketuai Susilowati Siahaan dengan anggota Edi Septa Surhaza dan Taufik Perdana.
https://news.detik.com/berita/d-4837...amasi-pulau-i
mampus
melawan keputusan pengadilan: dipenjara, dimakzulkan jd gabener
menuruti keputusan pengadilan: ingkar janji, kadrun2 tolol diboongin ,dianggap pro cukong
janji tolak reklamasi tinggal janji
