Dua Tahun Kinerja, Gubernur Anies Perluas Kanal Aduan Masyarakat

Beranda

...

Berita dan Politik
Dua Tahun Kinerja, Gubernur Anies Perluas Kanal Aduan Masyarakat

seher.kena

10-12-2019 00:12

Dua Tahun Kinerja, Gubernur Anies Perluas Kanal Aduan Masyarakat

— Pemprov DKI Jakarta memiliki 13 kanal pengaduan resmi yang dapat digunakan masyarakat. Seluruh kanal tersebut terintegrasi melalui sistem bernama CRM (Citizen Relations Management atau Cepat Respons Masyarakat). Sistem ini berfungsi memproses aduan masyarakat agar cepat diselesaikan.

Untuk itu, pemanfaatan teknologi digital dan sistem terintegrasi dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Selama dua tahun, kanal aduan terus bertambah, yang semula delapan kanal kini menjadi 13 kanal.

"Melalui perluasan kanal pengaduan ini, kami di Pemprov bisa lebih cepat menanggapi persoalan yang ada di masyarakat," ujar Gubernur Anies beberapa waktu lalu.

Adapun 13 kanal pengaduan tersebut yakni: JAKI (Jakarta Kini), Qlue, Twitter @DKIJakarta, Facebook Pemprov DKI Jakarta, surat elektronik dki@jakarta.go.id, Balai Warga jakarta.go.id, SMS LAPOR 1708, dan SMS. 08111272206.

Ada juga kanal tatap muka melalui kantor kelurahan, kantor kecamatan, surat gubernur, pendopo balai kota, dan kantor Inspektorat.

Saat masyarakat menyampaikan pengaduan non-darurat melalui 13 kanal, aplikasi CRM milik Pemprov DKI akan memprosesnya. Kelurahan atau dinas terkait akan mendapat notifikasi permasalahan.

Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan. Tenggat waktu penyelesaian masalah oleh OPD rerata maksimal enam jam, dan harus menyelesaikan laporan dalam rerata waktu maksimal tujuh hari.

Namun, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 terkait standar waktu penyelesaian, memungkinkan penyesuaian waktu jika permasalahannya cukup sulit. Sejak Januari 2018 hingga September 2019, CRM mencatat 186,685 laporan telah terselesaikan. Artinya, OPD menyelesaikan rerata 673 laporan per hari.

Transparansi pekerjaan OPD dalam menyelesaikan laporan dapat dipantau melalui pengaduanwarga.jakarta.go.id. Ketika laporan sudah selesai ditangani OPD, bukti berupa foto akan diunggah oleh petugas dan dapat diakses oleh masyarakat luas. (*)

https://nasional.tempo.co/read/12675...t/full&view=ok

ada yg udah pernah coba sistem pengaduan ini ???

Spoiler for setiap hari:

Tiap Hari, 673 Pengaduan Resmi Warga Berhasil Diselesaikan Pemprov DKI
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 kanal pengaduan resmi serta aplikasi Citizen Relations Management (CRM) bagi masyarakat dan nantinya akan diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah dalam waktu singkat baik berbobot besar maupun kecil.

OPD dituntut untuk mengorganisasi laporan dalam rentan waktu maksimal enam jam dan harus menyelesaikan pengaduan maksimal tujuh hari. Terhitung sejak Januari 2018 hingga September 2019, ada 186.685 laporan terselesaikan, atau bila dirata-rata selama satu hari, OPD mampu menyelesaikan 673 aduan warga.

Kualitas pelayanan OPD kepada warga telah diatur dalam Pergub No 128 Tahun 2017 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah No 40 Tahun 2019. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai waktu tindak lanjut ini harus dipatuhi oleh OPD.

Namun, jika bobot atau tingkat kesulitan penyelesaian laporan besar, akan ada penyesuaian waktu tindak lanjut sesuai kebutuhan. Kehadiran sistem Cepat Respons Masyarakat ini memungkinkan tiap Kelurahan memiliki mini dashboard pengaduan masyarakat.

Nantinya, tiap kelurahan dapat melihat keluhan yang tiap hari masuk dan dapat segera diselesaikan melalui aplikasi CRM yang dibagi menjadi beberapa kategori, yakni permasalahan sampah, pelanggaran Perda atau Pergub, parkir liar, hingga masalah lainnya di masing-masing wilayah.

Kanal pengaduan masyarakat yang berjumlah 13 milik Pemprov DKI terdiri dari tiga kategori, yakni kanal berbasis geotagging dan kanal berbasis non geotagging alias kanal media sosial serta kanal tatap muka.

Aplikasi tersebut antara lain JAKI, aplikasi Qlue, facebook Pemprov DKI Jakarta, twitter @DKIJakarta, atau lewat email dki@jakarta.go.id, situs Balai Warga Jakarta.go.id.

Bisa juga lewat surat Gubernur, secara langsung di Pendopo Balai Kota, Kantor Inspektorat, Kantor Kelurahan, dan Kantor Kecamatan. Serta SMS ke nomor 08111272206 dan SMS ke LAPOR 1708.

Masyarakat dapat mengikuti perkembangan laporannya melalui sistem pelacakan pada situs web Pengaduan Warga di pengaduanwarga.jakarta.go.id.

https://www.inews.id/news/megapolita...an-pemprov-dki

Diubah oleh seher.kena 10-12-2019 00:18