JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan program.

Anies menyampaikan itu menanggapi kritik beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap TGUPP.

"Kalau Dinas, memang mereka punya programnya, kalau ini (TGUPP) adalah pada pengendalian pelaksanaan program. Ketika pelaksanaan program itu berjalan baik, artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Anies mencontohkan, tugas TGUPP adalah memastikan kegiatan strategis daerah terlaksana, serapan anggaran sesuai target, dan program-program Pemprov DKI terlaksana.

"Itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program. Jadi begitu Anda melihat serapan kami terkendali dengan baik, itulah hasil kerja," kata Anies.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, kinerja TGUPP DKI Jakarta tidak efektif. Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.

Sementara Fraksi PDI-P DKI berpandangan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Fraksi PDI-P meminta anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dicoret dari RAPBD 2020 dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta anggaran TGUPP dihapus dari RAPBD karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban TGUPP.

kompas.com

Paham gak lu, bahasa tinggi si ahli tata kata