Wapres KH Maruf Amin mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Pertama adalah tentang sikapnya terhadap kasus yang menimpa Sukmawati Soekarnoputri dan yang kedua adalah permintaannya agar aset First travel bisa dikembalikan ke jemaah. Berikut paparannya :

Pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden RI Pertama Ir. Sukarno viral di media sosial dan menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa pihak melaporkan Sukmawati atas penistaan agama.

Wakil Presiden Kyai Maruf mengusulkan agar Sukmawati Soekarnoputri melakukan mediasi terkait pernyataannya tersebut. "Kalau bisa mediasi itu lebih bagus supaya tidak terus berhadap-hadapan. Kalau minta maaf memang salah enggak ada masalah kan, jangan harus diselesaikan lewat pengadilan," ujar Maruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta 20 November.

Kyai Maruf menambahkan mediasi dapat dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun pihak kepolisian. Sebagai informasi, Maruf Amin juga pernah menjadi penengah ketika Sukmawati terjerat polemik puisi azan.

CNN Indonesia[Ma'ruf soal Sukmawati: Jangan Diselesaikan Lewat Pengadilan]

Artinya Sukmawati telah dua kali terjerat dalam kasus penistaan atau penodaan agama. Pada kasus pertama tentang puisi azan ia meminta maaf sehingga proses hukum atasnya dihentikan. Namun, kasus kedua yakni membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Ir. Sukarno, putri Sukarno itu enggan meminta maaf, ia merasa ia tidak bersalah. Tentu dengan sikapnya yang seperti itu, sudah sewajarnya proses peradilannya dilanjutkan.

Sikap Maruf Amin berbeda saat ia menanggapi kasus Ahok. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyorotinya sebagai bentuk inkonsistensi Ma'ruf Amin selaku pemuka agama yang sampai saat ini masih menjadi pemimpin Majelis Ulama Indonesia.

Dulu Maruf Amin menganggap Ahok telah menghina agama karena menyitir surat Al-Maidah ayat 51. Kini saat umat Islam tersinggung dengan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad dan Sukarno, Maruf justru meminta persoalan diselesaikan lewat jalur mediasi.

Menurut Ubedilah, sebagai seorang Wapres, Maruf tidak sebaiknya melontarkan pernyataan yang seolah-olah mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. "Narasi Ma'ruf menunjukkan inkonsistensi cara melihat masalah. Kalau masalah hukum, biar hukum bekerja, jangan buat pernyataan ada efek intervensi," ujarnya pada 21 November 2019.

Pakar hukum Universitas Indonesia Chudry Sitompul juga mempertanyakan adanya saran untuk mediasi tersebut. "Kalau mediasi, siapa yang mau lakukan tidak jelas, ini kan yang dirugikan yang beragama Islam, publik, sekarang ini semestinya mediasinya enggak bisa karena yang dirugikan umum bukan kelompok tertentu," katanya.

Permintaann Maruf untuk mediasi ini secara implisit menyatakan bahwa putri Sukarno tersebut bersalah. Dalam hal ini Maruf tentunya menginginkan Sukmawati meminta maaf dan tidak sampai diseret ke pengadilan seperti Ahok yang dulu menolak meminta maaf kepada umat Islam.

CNN Indonesia [Beda Sikap Ma'ruf Amin Tanggapi Kasus Ahok dan Sukmawati]

Inkonsistensi dalam menyikapi kasus Ahok dengan Sukmawati seakan menunjukkan bahwa saat Maruf Amin berseberangan dengan pemerintah maka ketika ada kasus penodaan agama seperti kasus Ahok, ia akan langsung minta proses hukum di pengadilan. Tapi ketika Maruf Amin menjadi Wakil Presiden, ada kasus penodaan agama dari Sukmawati, bahkan merupakan yang kedua kali, ia justru meminta proses mediasi.

Berbeda dengan Ma’ruf Amin, pernyataan Sukmawati itu juga mendapat protes dari para ulama dan santri yang berasal dari daerah kelahiran Menkopolhukam Mahfud MD yakni Madura. Para ulama tersebut melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Pamekasan Madura pada hari Jumat 22 November 2019. Mereka menuntut agar putri Sukarno itu ditangkap dan diadili.

Tribunnews Madura [Ulama dan Santri Madura Protes Sukmawati Soekarnoputri, Minta Kapolri Tangkap Putri Bung Karno]

Pernyataan kontroversial yang kedua adalah perrnyataan Maruf Amin yang meminta aset First Travel dikembalikan ke jemaah. Maruf berharap aset tersebut bisa dibagikan secara adil. "Ya saya kira itu karena kan itu dananya jemaah yang dipakai oleh First Travel ya, dan karena itu ketika asetnya disita ya harus dikembalikan ke jemaah," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada 20 November 2019.

Maruf mengaku belum mengetahui otoritas yang berhak menentukan pengembalian aset First Travel tersebut. Ma'ruf menuturkan laporan masing-masing korban First Travel terdahulu bisa menjadi dasar untuk menentukan nominal yang akan dikembalikan kepada korban. "Saya kira yang melapor sudah ada masing-masing data-datanya. Sudah ada berapa dia, berapa. Nah dari jumlah dana yang dikumpulkan oleh First Travel itu berapa besar, masing-masing berapa persen, kalau dihitung dana yang terkumpul berapa persen per orang itu," jelas Ma'ruf.

Detik [Ma'ruf Amin Minta Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah]

Sebelumnya, MA menyita aset First Travel untuk negara, bukan mengembalikannya karena ada kelompok jemaah yang menolak aset itu dikembalikan.

Sebenarnya pernyataan Kyai Maruf ini menarik dan terkesan populis, tapi bukankah tuntutan dari para korban First Travel adalah agar dapat diberangkatkan umrah?

Juru bicara korban First Travel, Dewi Agustina tidak mempermasalahkan jika negara ingin menyita aset milik First Travel. Namun negara dapat bertanggungjawab dengan memberangkatan 36.000 calon jemaah umrah yang menjadi korban First Travel. “Silahkan saja diambil oleh negara tapi tanggungjawab yaitu berangkatin jamaah, adil kan. Ambil saja silahkan. Karena kita juga enggak tau asetnya berapa. Silahkan ambil, saya senang loh negara ambil, tapi berangkatin juga jamaahnya,” kata Dewi pada 18 November lalu.

“Banyak solusi dari negara, negara kan punya hubungan baik dengan Saudi, kerjasama dengan Saudi, membebaskan visa untuk para korban. Enggak perlu bayar kan seperti itu atau dicarikan pesawat murah yang bisa ngangkut banyak. Terus misalnya di sana enggak perlu hotel tapi apartemen dicarikan yang murah,” tegas Dewi.

Jawa Pos [Korban First Travel Minta Negara Umrahkan Puluhan Ribu Jamaah]

Artinya dengan pemerintah menyita aset First Travel, maka pemerintah bisa mengelolanya dengan memberangkatkan para jemaah. Apabila dikembalikan dalam bentuk uang, maka bukankah lebih tidak adil lagi, karena tujuan jemaah korban first travel tidak terpenuhi. Yakni berangkat umrah. Lagipula berapakah aset First Travel yang disita oleh pemerintah? Bisakah dibayar untuk mengembalikan uang para jemaah? Memang solusi Maruf Amin terlihat populis tapi tidak dapat menyelesaikan persoalan dari korban First Travel.