Jakarta, CNBC Indonesia - Demo Hong Kong, yang kerap berakhir dengan kekerasan mencekam, masih terus terjadi. Kota itu seperti arena pertempuran antara massa pro demokrasi dengan aparat.

Tak cuma sekedar makian dan orasi, adu jotos hingga saling lembar amunisi terus menerus mewarnai bekas koloni Inggris itu. Hong Kong lumpuh, bukan saja secara politik tapi juga ekonomi dengan bukti resesi.

Namun ada yang aneh dalam tiap demo yang terjadi di Hong Kong. Bendera Amerika Serikat (AS) selalu dibawa. Bahkan, pengunjuk rasa tak segan menuliskan kata "Save Us" atau "Tolong Kami" yang ditujukan pada negara itu.


Lalu apa yang terjadi? Mengapa pendemo yang adalah massa anti China begitu getol meminta bantuan AS.

Ini bukan lain adalah karena parlemen AS, mungkin, satu-satunya parlemen di dunia yang berani mengeluarkan Undang-Undang Khusus terkait demokrasi Hong Kong. Meski kerap dikecap China sebagai bentuk interfensi, baik DPR AS maupun Senat AS buktinya sudah menggoalkan UU tersebut.

DPR AS itu pada Rabu (20/11/2019) menyetujui UU yang sehari sebelumnya diajukan Senat AS. UU yang bernama UU hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi Hong Kong ini disetujui hampir seluruh anggota DPR, dengan proporsi 417 berbanding 1.

Meski masih harus mendapat persetujuan Presiden AS Donald Trump, jika lolos, perwakilan AS akan melakukan tinjauan tahunan terhadapa otonomi Hong Kong. Tinjauan ini akan menjadi syarat bagi kota itu jika ingin melakukan aktivitas perdagangan dengan AS.

UU ini juga memungkinkan AS menjatuhkan sanksi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong.

UU itu juga berisi larangan ekspor amunisi pengontrol massa kepada pasukan polisi Hong Kong, seperti gas air mata, semprotan merica, peluru karet dan senjata bius.

Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus yang menjadi bagian dari China. Pada tahun 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China dengan syarat sebagai wilayah semi-otonom.

Alhasil Hong Kong menganut prinsip 'satu negara, dua sistem'. Di mana warga Hong Kong memiliki kebebasan lebih besar dalam mengatur finansial dan hukum-nya sendiri meski berbeda dengan China daratan.

Demo yang terjadi membuat Hong Kong kian hari kian mencekam. Bisnis tidak bisa berjalan dengan semestinya, sekolah ditutup, dan sejumlah WNA pergi meninggalkan Hong Kong.

Bola Ditangan Trump
Meski pendemo Hong Kong banyak yang berharap ke AS, tapi langkah ini tentu tidaklah mudah. Pasalnya saat ini AS dan China tengah dalam pembicaraan damai perang dagang.

Isu sensitif seperti ini, sudah jelas membuat China berang. Pemerintah China bahkan menilai AS telah menginterfensi urusan internal Hong Kong.

"China sangat mengecam dan menentang langkah interfensi ini," kata Juru Bicara pemerintah China Geng Shuang dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip dari CNBC International.


Kementerian Luar Negeri china juga sudah menghubungi perwakilan AS di Beijing setelah UU itu resmi disetujui senat. "China meminta AS berhenti menginterfensi," tulis media itu lagi.

Pemerintah Hong Kong juga mengekspresikan kekecewaan pada AS. Menurut juru bicara pemerintah UU itu tidak dibutuhkan di Hong Kong.

"Sejak kembali ke daratan, HKSAR (wilayah administrasi khusus Hong Kong) sudah melaksanakan ... tingkat otonomi yang tinggi. Prinsip 'satu negara, dua sistem' telah sepenuhnya dan berhasil diterapkan," tegas Jubir Hong Kong.

Menurut sumber Reuters, Gedung Putih pun dibuat pusing dengan UU ini. Apalagi pembicaraan damai perang dagang menjadi konsekuensi-nya.

Jika Trump setuju dengan UU ini, tentu saja pembicaraan perang dagang bisa ternoda, malah kembali ke titik nol. Tapi, mengingat Trump sosok yang kontroversial, bisa saja UU ini dimanfaatkan untuk semakin menekan China.

sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...juru-selamat/1