Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang Selatan resmi meminta pengesahan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) ditunda.
Pasalnya, pembahasan anggaran dilakukan tidak transparan dan terburu-buru. Hal ini bahkan diperparah dengan ketidakhadiran salah satu Kepala OPD (Diskominfo) saat pembahasan anggaran beberapa hari lalu, yang membuat diskusi dalam rapat anggaran jauh dari optimal.
Sehubungan dengan Rapat Badan Musyawarah yang akan dihadiri, Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan dengan ini tegas meminta penundaan pengesahan APBD Kota Tangerang Selatan.

“Penundaan ini kami pandang sangat penting untuk memastikan bahwa penganggaran setiap Rupiah uang rakyat harus dibahas tuntas agar kemudian manfaatnya betul-betul dirasakan hingga masyarakat lapis terbawah,” ujar Ferdiansyah, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan dalam jumpa pers di ruang Fraksi PSI, Kantor DPRD Kota Tangsel, Rabu (20/11/2019)
Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, lanjut Ferdi, memandang sangat penting untuk memastikan transparansi dalam proses penganggaran uang rakyat bahkan sejak tahap awal.

“Transparansi tersebut merupakan hak rakyat yang tidak boleh dikebiri, yaitu rakyat berhak tahu hendak dipakai untuk apa uang mereka. Maka PSI meminta rancangan anggaran hingga level komponen untuk segera diunggah di website resmi Pemkot,” paparnya.

Anggota Fraksi PSI Aji Bromokusumo menambahkan bahwa transparansi dalam proses pembahasan termasuk informasi publik di dalamnya sudah dijamin melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang kemudian diturunkan ke beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, hingga ke level teknis yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012.

“Adalah sangat penting bagi PSI untuk memastikan kualitas APBD kota Tangsel, dimana setiap Rupiah uang rakyat diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat juga kemajuan kota Tangerang Selatan,” tegas Aji wakil rakyat dari Dapil Serpong Utara.

Menurut Aji, proses pembahasan anggaran yang terkesan sangat terburu-buru dan dalam waktu yang terlalu singkat, Fraksi PSI sangat mengkhawatirkan kualitas dari hasil pembahasan anggaran tersebut.

“Dokumen resmi terkait data anggaran, baru kami terima pada hari H yang membuat proses penyisiran tidak maksimal dan rapat pembahasan anggaran untuk satu tahun kedepan hanya dilakukan selama dua hari yang membuat kualitas hasil diskusi juga tidak maksimal,” katanya.