Beberapa tahun terakhir, permasalahan terkait
maraknya kejahatan yang bermula di dunia siber telah banyak melanda di berbagai negara. Mengingat internet, secara khusus media sosial menjadi akses utama masyarakat di seluruh dunia untuk mengunggah dan mendapatkan informasi dengan mudah.

Selama pemilu 2019, kita tahu Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah beberapa kali mengalami serangan siber. Dan ini sempat mengancam proses demokrasi yang telah berlangsung, sebelum akhirnya bisa teratasi.

KPU hanyalah satu dari segelintir kasus betapa bahayanya serangan siber bagi keamanan negara. Kurang maksimalnya Indonesia dalam menghadapi serangan siber tentunya tak boleh berlari-larut.

Sinyal soal ini yang kemudian dibaca Kemhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto hari ini. Pendekatan Big Data dalam konsep keamanan negara, sejatinya telah membawa angin segar bagi sektor pertahanan Indonesia selanjutnya.

Memperkuat Big Data sebagai langkah dalam menangkal serangan siber, bagi saya pribadi merupakan program Kemhan yang cerdas dengan menjadikan prioritas kekuatan siber sama pentingnya dengan kekuatan alutsista.

Menurut saya, sudah sangat mengkhawatirkan ketika basis data sebagai salah satu kelemahan internet, digunakan untuk kepentingan tertentu, yang apa lagi dapat merugikan pemerintah dan banyak pihak. Sehingga, manajemen krisis keamanan siber sangat dibutuhkan saat ini.

Jika rencana program Kemhan terkait ini mampu merealisasikannya, Kemhan tentu sebagai bagian dari pemerintah telah melalukan langkah yang tepat untuk menjaga pertahanan siber di Indonesia maupun privasi data publik yang selama ini ada.