Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak serius untuk menuntaskan masalah banjir di ibu kota. Tak lama kemudian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, langsung menanggapi hal tersebut.

“Kalau yang namanya banjir pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah berusaha ikhtiar manusianya, Insya Allah kita aman,” ujarnya di Balai Kota DKI, Senin (11/11).

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah, mempertanyakan anggaran yang diajukan untuk revitalisasi trotoar yang lebih besar dibandingkan penanganan banjir. Ia memaparkan bahwa Pemerintah Pusat menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas program nasional.

“Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu pak gubernur programnya apa. Kok justru program prioritas dia trotoar? Macet dan banjir, ini kan yang harus diselesaikan. Tapi, saya melihat konsentrasinya justru di anggaran ini yang lumayan besar di trotoar sama penataan RW,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Pembebasan lahan bantaran Ciliwung dibatalkan

Defisitnya anggaran DKI pada 2019 berimbas pada efisiensi sejumlah belanja kegiatan.

Salah satunya yakni belanja pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mulanya berencana membebaskan 118 bidang tanah itu pada akhir tahun ini.

Dinas SDA bahkan sudah siap membayar 118 bidang tanah itu dengan anggaran Rp 160 miliar.

Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (kepgub) soal penetapan lokasi (lokasi) yang akan dibebaskan tersebut.

Namun, pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya karena defisit anggaran yang mencapai 13 Triliun.

https://www.google.com/amp/s/indones...k-berusaha/amp