TEMPO.CO, Jakarta -Anggaran penataan senilai Rp 556 juta per RW kumuh menjadi sorotan, menyusul kejanggalan anggaran lem aibon. Komisi D DPRD DKI menyatakan anggaran konsultan penataan RW kumuh terlalu boros.

Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan atau CAP itu diajukan oleh Dinas Perumahan DKI dalam KUA-PPAS 2020. "Ini boros sekali kalau masuk pajak bisa Rp 600 juta per RW," ujar Sekretaris Komisi D Syarif di DPRD DKI, Senin 4 November 2019.

Syarif menambahkan untuk anggaran konsultan Rp 600 juta tersebut direncakan untuk 73 RW. Jika dikalikan maka jumlah usulan anggaran untuk konsultas penataan RW kumuh mencapai Rp 43,8 miliar.

Padahal kata Syarif pada tahun sebelumnya anggaran untuk konsultan penataan kampung kumuh hanya Rp 375 juta. "Tahun lalu tidak sampai Rp 400 juta kenapa tahun naiknya Rp 200 juta," katanya.

Selain itu lanjut Syarif anggaran Rp 600 juta tersebut jumlahnya sama untuk seluruh RW, padahal luas dan permasalahan setiap RW berbeda-beda. Menurut Syarif, dalam penjelasan Dinas Perumahan DKI alasan naiknya anggaran tersebut hanya di level teknis, yaitu dengan ditambahnya jumlah surveyor dan beberapa komponen lainnya.

Syarif mengatakan Komisi D sepakat untuk menunda usulan anggaran konsultas tersebut. Komisi D juga telah mengagendakan besok kepada Dinas Perumahan untuk menjelaskan lebih detail terkait anggaran konsultan penataan RW kumuh itu.

"Besok kita jadwalkan lagi untuk Dinas Perumahan untuk menjelaskan. Sebelumnya kami sudah minta anggaran ini dirasionalkan lagi," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta lainnya Yuke Yurike, menyatakan terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta tersebut. Meskipun rancangan APBD DKI tersebut masih bersifat sementara, Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

Yuke mengatakan tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, dia menyatakan setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," kata anggota dari Fraksi PDIP ini.

Pemerintah DKI Jakarta memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yakni menggunakan konsep Community Action Plan (CAP) sebagai solusi masalah kekumuhan.

Menurut data Urban Poor Consorsium, Pemprov DKI Jakarta bahkan suah melakukan program CAP di 21 kampung kumuh. Namun hanya satu kelurahan yang berhasil dieksekusi penataannya.

"Soal penataan kampung waktu itu sudah dilakukan communication action plan. Tapi ternyata hasilnya belum ada yang bisa dilaksanakan," kata Koordinator Advokasi UPC, Gugun Muhammad, beberapa waktu lalu. "Hanya ada satu kelurahan yang bisa dieksekusi. Itu di Kelurahan Ancol."

Gugun sempat menyatakan bahwa penataan kampung kumuh selama ini terhambat soal aturan. Pemprov DKI Jakarta pun dinilai tak berhasil mencari solusi dari masalah ini dan cenderung menyerah.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menjelaskan ada empat tahapan membenahi kampung kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.

Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung. Dalam CAP akan ada kajian dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem CIP.

Namun pembahasan KUA PPAS ini tertunda paling tidak hingga Selasa pekan depan, 12 November 2019. Hal ini karena anggota DPRD DKI tengah melakukan kunjungan kerja selama dua hari, terhitung Jumat, 8 November 2019. "Iya dua hari ini ada kegiatan kunjungan kerja," ujar Wakil Ketua DPRD Abdurahman Suhaimi saat dihubungi Kamis 7 November 2019.

TAUFIQ SIDDIQ | ANTARA
https://fokus.tempo.co/read/1269851/...tan?page_num=3