Badan Kehormatan (BK) DPRDP DKI Jakarta, kabarnya akan segera menggelar rapat, guna membahas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Politikus PSI, William Aditya Sarana, terkait lem Aibon Rp.82 miliar.

Badan Kehormatan juga sudah menerima laporan dari seorang warga, yang bernama Sugiyanto. Ia menilai William melanggar etik, sehingga menyebabkan kegaduhan publik, lantaran mengunggah rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.



Saat melaporkan ke Badan Kehormatan, Sugiyanto mengatakan bahwa KUA-PPAS, belum boleh diinformasikan kepada publik. Karena masih dalam pembahasan forum DPRD. Dalam hal ini, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Menurut undang-undang, pembuatan APBD 2020 pada Pemprov DKI Jakarta, ditegaskan bahwa RAPBD dibuat bersama-sama antara DPRD dan Gubernur.

Melihat posisi DPRD yang sejajar dengan Gubernur, maka tidak etis jika DPRD menyalahkan Gubernur, begitupun sebaliknya.




Sebenarnya sangat disayangkan, jika cuitan yang diunggah politikos PSI tersebut, justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Alangkah baiknya jika adanya nominal-nominal yang tak masuk akal di dalam rancangan anggaran tersebut, bisa dikomunikasikan secara internal oleh yang berwenang.

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu dibuat gaduh gara-gara anggaran lem aibon dengan nominal yang fantastis tersebut.

Sumber: https://www.indozone.id/news/r8s5By/...ik-william-psi