- Beranda
- Berita dan Politik
Enggan Terbitkan Perppu, Pusako Anggap Jokowi Perlemah Kinerja KPK
...
TS
venomwolf
Enggan Terbitkan Perppu, Pusako Anggap Jokowi Perlemah Kinerja KPK
JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Padahal, desakan untuk menerbitkan Perppu itu mengalir deras dari berbagai elemen mahasiswa hingga masyarakat.
Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, sikap Jokowi yang tidak ingi menganulir revisi UU KPK memperlihatkan bahwa memang sejaka awal Presiden terlibat untuk mematikan KPK.
“Faktanya Presiden setuju-setuju saja dengan revisi UU KPK,” kata Feri kepada JawaPos.com, Jumat (1/11).
Akademisi Universitas Andalas (Unand Padang) itu juga menuturkan, Presiden ingin menenangkan amarah publik dengan mengulur waktu penerbitan Perppu KPK. Terlebih belakangan, Jokowi kerpa mengeluarkan pernyataan yang mengaku dirinya tengah mempertimbangkan Perppu KPK.
“Presiden sepertinya hanya hendak menenangkan publik dari rasa marah dengan mengulur waktu, dengan mengatakan bahwa sedang mempertimbangkan Perppu sehingga demonstrasi bisa diredam,” ucap Feri.
Kendati demikian, lanjut Feri, cara Presiden dengan tidak menerbitkan Perppu terlihat jelas bahwa, kepala negara memang tidak ingin adanya kontrol pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih, Presiden berencana meneyeleksi dewan pengawas.
“Pernyataan hari ini terbukti kalau Jokowi enggan memperkuat KPK,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, dirinya akan segera memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya tanpa pembentukan panitia seleksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).
Presiden Jokowi juga menegaskan, pemilihan Dewan Pengawas KPK tanpa panitia seleksi telah diatur dalam UU KPK yang telah direvisi.
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 69A, Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. “Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” tukas Jokowi.
https://www.jawapos.com/nasional/01/...h-kinerja-kpk/
Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, sikap Jokowi yang tidak ingi menganulir revisi UU KPK memperlihatkan bahwa memang sejaka awal Presiden terlibat untuk mematikan KPK.
“Faktanya Presiden setuju-setuju saja dengan revisi UU KPK,” kata Feri kepada JawaPos.com, Jumat (1/11).
Akademisi Universitas Andalas (Unand Padang) itu juga menuturkan, Presiden ingin menenangkan amarah publik dengan mengulur waktu penerbitan Perppu KPK. Terlebih belakangan, Jokowi kerpa mengeluarkan pernyataan yang mengaku dirinya tengah mempertimbangkan Perppu KPK.
“Presiden sepertinya hanya hendak menenangkan publik dari rasa marah dengan mengulur waktu, dengan mengatakan bahwa sedang mempertimbangkan Perppu sehingga demonstrasi bisa diredam,” ucap Feri.
Kendati demikian, lanjut Feri, cara Presiden dengan tidak menerbitkan Perppu terlihat jelas bahwa, kepala negara memang tidak ingin adanya kontrol pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih, Presiden berencana meneyeleksi dewan pengawas.
“Pernyataan hari ini terbukti kalau Jokowi enggan memperkuat KPK,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, dirinya akan segera memilih Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya tanpa pembentukan panitia seleksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).
Presiden Jokowi juga menegaskan, pemilihan Dewan Pengawas KPK tanpa panitia seleksi telah diatur dalam UU KPK yang telah direvisi.
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 69A, Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. “Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel. Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik,” tukas Jokowi.
https://www.jawapos.com/nasional/01/...h-kinerja-kpk/
4iinch dan sebelahblog memberi reputasi
2
1.3K
19
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.2KThread•54.9KAnggota
Tampilkan semua post
adnnin
#8
Sebenernya yang fatal bagi jokowi ini bukan kadrun seperti ts ini, tapi pendukung dia sendiri terbelah dua, sebagian percaya ada taliban di kpk yang perlu diawasi, sebagian lagi merasa kpk sedang dilemahkan oleh koruptor.
Ada win-win solution yang sebenarnya sangat jelas bagi jokowi disini, tanpa perlu menerbitkan perppu.
Ada satu nama yang bila jokowi pilih di badan pengawas, yang setengah yakin dia bersih ga akan melemahkan kpk, yang setengah lagi yakin dia ga mungkin taliban. Tuntutan2 perppu akan hilang dengan sendirinya. Tinggal berani ga jokowi pilih beliau jadi badan pengawas.
Paling tinggal kadrun yang teriak teriak penista ntar.
Kadrun seperti ts sih ga usah di dengerin pak jokowi.
Bapak harakiri di depan mereka pun bakal tetep dinyinyirin pisonya kurang tajem, pedangnya kurang panjang.
Biarin aja ntar juga mati sendiri.
Ada win-win solution yang sebenarnya sangat jelas bagi jokowi disini, tanpa perlu menerbitkan perppu.
Ada satu nama yang bila jokowi pilih di badan pengawas, yang setengah yakin dia bersih ga akan melemahkan kpk, yang setengah lagi yakin dia ga mungkin taliban. Tuntutan2 perppu akan hilang dengan sendirinya. Tinggal berani ga jokowi pilih beliau jadi badan pengawas.
Paling tinggal kadrun yang teriak teriak penista ntar.
Kadrun seperti ts sih ga usah di dengerin pak jokowi.
Bapak harakiri di depan mereka pun bakal tetep dinyinyirin pisonya kurang tajem, pedangnya kurang panjang.
Biarin aja ntar juga mati sendiri.
kojojotojo memberi reputasi
1
Tutup