Jokowi Tak Ingin Gegara Iuran BPJS Kesehatan Muncul Kegaduhan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan topik penyampaian program dan kegiatan di bidang politik hukum dan keamanan.
Dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jokowi langsung menyinggung keputusan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan yang diharapkan tidak menimbulkan gejolak.
Kepala negara pun mengambil contoh kerusuhan yang terjadi di Chile, yang dipicu oleh keputusan menaikkan tarif transportasi yang besarannya hanya 4%. Keputusan tersebut, akhirnya berujung pada kerusuhan.
"Kemudian menimbulkan gejolak berkepanjangan dengan perombakan besar-besaran di kabinet tapi malah tidak meredam, gejolak yang berujung ke anarkisme," kata Jokowi, Kamis (31/10/2019).
Jokowi lantas meminta jajarannya mengambil contoh dari situasi yang terjadi di Chile. Apalagi, pemerintah baru saja menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang memang langsung bersinggungan dengan masyarakat luas.
"Kita harus waspada sejak awal. Jangan sampai urusan yang berkaitan dengan tarif BPJS Kesehatan. Kalau tidak clear, tidak jelas, masyarakat dibacanya, kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat," jelasnya.
Jokowi menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus memahami betul bahwa pemerintah selama ini telah mengalokasikan subsidi melalui penerima bantuan iuran (PBI) senilai Rp 41 triliun.
"Ini angka besar sekali. Jangan sampai kesannya kita, ini kita sudah subsidi di APBN ini gede banget. Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas. Hati-hati," kata Jokowi
"Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin. Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang kita berikan," tegasnya.
SUMBER