Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

tir001Avatar border
TS
tir001
Ahok: APBD Sulit Dikorupsi, kecuali Ada Restu Gubernur
Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama menyebut korupsi ABPD Jakarta tidak dapat terjadi, kecuali kejahatan itu direstui kepala daerah. Ia berkata, sistem penganggaran secara elektronik (e-budgeting) yang diterapkan Pemprov DKI menyulitkan penggelapan anggaran.

Merujuk sistem e-budgeting tersebut, Basuki alias Ahok menyebut gubernur DKI memegang peran kunci untuk mengamankan maupun menyalahgunakan keuangan daerah. "Kalau kepalanya sudah lurus, bawahnya mana berani enggak lurus," ujarnya.

Mengutip Detikcom, sistem pengganggaran elektronik Pemprov DKI menggunakan kata sandi. Selain hanya dipegang segelintir pejabat tinggi Pemprov, sistem itu juga diawasi KPK dan BPK.

"Sistem e-budgeting itu jalan semua, kecuali gubernur yang melanggar atau dia menyuruh Bapedda langgar," tutur Ahok.

Tak hanya itu, Ahok juga menyebut hubungan gubernur dan DPRD DKI vital pada pelaksanaan penganggaran secara elektronik. "APBD itu aman kalau tidak diubah-ubah, kecuali gubernur enggak berani melawan DPRD dan tidak mau (ada sistem e-budgeting)," ucapnya.

Sistem penganggaran elektronik itu, kata Ahok, diterapkan dengan penggunaan tiga kata sandi. Ahok berkata, cara itu ditempuh agar tidak ada pejabat yang dapat mengubah anggaran tanpa diketahui pejabat lainnya.

"Tidak bisa ubah sembarangan, ada kuncinya, pokoknya yang diluar template itu udah tidak bisa mengajukan. Kami sudah ada template biar enggak ada anggaran yang enggak jelas," kata Ahok.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifulah mengatakan, selama ini sistem e-budgeting tersebut menutup munculnya potensi tindak pidana korupsi di Pemprov. Ia berharap, gubernur baru DKI tak mengganti sistem itu.

"Ini sudah bagus, jadi seharusnya jangan ada yang mengubah lagi sistem ini. Kan ketahuan semuanya penyaluran dan penggunaan dana APBD," kata Saifulah.

Penerapan sistem penganggaran elektronik di lingkungan Pemprov DKI diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan RAPBD/ APBDP melalui electronic budgeting. Peraturan itu diteken Joko Widodo kala masih menjabat orang nomor satu di Jakarta.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...restu-gubernur

Berarti Anies merestui adanya korupsi?
ffffffffffffffu
sebelahblog
4iinch
4iinch dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2.2K
28
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671.9KThread41.5KAnggota
Tampilkan semua post
RastAVArianAAvatar border
RastAVArianA
#2
goodbener kok malah nyalahin sistemnya tidak smart
nah sekarang di skakmat sama pendahulunya
Apalagi alasan salah input alasan klasik, masa iya udh di input ga dikoreksi guoblok jancuk
sudarmadji-oye
ffffffffffffffu
ffffffffffffffu dan sudarmadji-oye memberi reputasi
2
Tutup
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.