Publik dibuat ramai soal polemik sejumlah anggaran Pemprov DKI yang dianggap tak wajar. Seperti anggaran Pemprov DKI untuk pengadaan pulpen mencapai Rp 123,8 miliar dan anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar.

Polemik ini bermula dari cuitan anggota Komisi A DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana, di akun Twitternya. Ia mempertanyakan urgensi dari anggaran Pemprov DKI yang janggal itu dan meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menjelaskannya.
Dalam cuitan itu, William juga melampirkan bukti screenshot susunan anggaran dari laman apbd.jakarta.go.id.




Sayangnya, apa yang dilakukan William ditegur Wakil Ketua Komisi A, Inggard Joshua saat rapat pembahasan anggaran Pemprov DKI di Komisi A bersama Bappeda DKI di gedung DPRD, Kamis (31/10).

Politikus Gerindra ini menganggap unggahan William itu tak etis dan terkesan mendahului pembahasan di Komisi A. Menurutnya, William seharusnya membahas masalah anggaran Pemprov DKI dalam forum komisi, bukan melalui media sosial.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan. Jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujar Inggrid.

Inggard meminta kepada seluruh anggota DPRD DKI yang baru untuk memperhatikan etika dalam menyoroti anggaran Pemprov DKI yang tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
"Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV. Boleh aja, tapi harus jaga tata krama itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat, dan kita bahas nanti," tegasnya.
William yang juga hadir dalam rapat pembahasan itu, hanya terdiam dan tak memberi respons atas kritik Inggard.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi A dari PDIP, Gembong Warsono, turut angkat suara terkait kritik terhadap William. Gembong mengingatkan kader PSI berusia 23 tahun itu soal etika menjadi anggota dewan.
Daripada mempublikasikan di publik, William semestinya membahasnya terlebih dahulu di internal komisi. Sebab, kata Gembong, anggaran-anggaran Pemprov DKI yang janggal itu masih bersifat usulan dan belum pasti.
"Ini hanya soal etika saja. Enggak ada hal yang prinsip. Hanya soal etika, dalam arti wong belum dibahas. Ketika dibahas kan kita akan tahu breakdown-nya gimana anggaran sebesar itu. Kan itu aja. Itu sebenarnya hanya soal itu. Enggak ada hal yang sangat spesifik enggak ada," ujar Gembong.

Gembong tak menampik informasi publik saat ini tak terbendung. Namun menurutnya, publikasi soal anggaran Pemprov DKI akan terlihat baik apabila anggaran itu telah selesai dibahas, baru bisa diumumkan ke publik.
"Cuma lebih elegan kalau itu dilakukan dalam pembahasan. Pembahasan selesai, baru disampaikan ke publik itu jauh lebih elegan. Bahwa informasi sekarang, enggak ada satu orang pun yang bisa nutup informasi," tuturnya.

Usai rapat pembahasan, William buka suara terkait polemik sejumlah anggaran yang ia unggah di Twitter. Menanggapi kritikan yang datang, William mengaku akan belajar banyak dari Inggard.
"Diterima saja kritik Bang Inggard. Saya juniornya, saya terima nasihatnya. Saya harus banyak belajar dari beliau," ujar William.
Meski mendapat kritikan terkait langkahnya menyebarkan anggaran Pemprov DKI ke publik sebelum dibahas, William memastikan tetap berkomitmen mengawal transparansi KUA-PPAS dan APBD 2020.
"Kalau soal transparansi itu harga mati karena saya tak mau bandingkan, tapi Gubernur sebelumnya, RKPD 2020 sudah di-upload saat pembahasan ini harinya sudah ada di web," ujarnya.

Menurutnya, tak ada yang bisa dikritisi publik apabila anggaran Pemprov DKI sudah selesai diketok dan disetujui semua pihak.
"Kalau di-upload saat semua sudah selesai, buat apa kita kritisi. Apalagi kalau diketok. Ngapain? Harinya teriak sekarang," jelas William.
Pemprov DKI sudah mengklarifikasi ada kesalahan dalam input data dan komponennya. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, sistem e-budgeting ini mengalami permasalahan, karena meski dimasukkan secara online, namun perhitungan anggaran Pemprov DKI masih dilakukan manual.
"Ini ada problem system yaitu sistem digital. Sistemnya digital tapi tidak smart. Smart system dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah, ini sistemnya digital tapi sistemnya masih mengandalkan manual," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (30/10).