Gedung Balai Kota DKI/Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom


Jakarta - Sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Sebab, sistem yang merupakan cikal bakal anggaran DKI Jakarta itu muncul beberapa usulan aneh seperti lem aibon hingga ballpoint.

Lantas, apa sih sistem e-budgeting itu?

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 145 tahun 2013.

"Jadi begini e-budgeting dasarnya Pergub 145 Tahun 2013, di situ dijelaskan penyusunan anggaran DKI Jakarta namanya KUAPPAS (Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara) itu harus mengacu pada itu," katanya kepada detikcom, Kamis (31/10/2019).

Lanjutnya, e-budgeting merupakan sistem digital atau komputerisasi. Di mana, kata dia, rencana program dan anggaran pemerintah DKI Jakarta dimuat di dalamnya

"Sistem e-Budgeting itu sebenernya sistem yang menggunakan komputerasi, di situ sudah detail, apa-apa sudah ada semua. Jadi semuanya tinggal memasukan aja. Artinya, detail program sudah ada, tinggal dimasukan aja gitu, semua sudah memadai sudah cukup lengkap," paparnya.

Terkait dengan polemik e-Budgeting, Trubus menjelaskan, bukan perkara mengenai sistem. Dia berpendapat polemik itu terjadi karena ada kesalahan orang yang memasukan anggaran.

Menurutnya, ada kesengajaan penggelembungan anggaran alias dana-dana fiktif.

"Kemudian bagaimana polemik sekarang terjadi, sebenarnya yang terjadi lebih disebabkan bukan salah sistem, tapi salah orang memasukannya. Jadi salah pada manusianya, pada orangnya. Di situ memang bukan salah input, itu menurut saya kesengajaan yang memang selama ini mereka itu sudah, SDM di DKI Jakarta yang menyusun anggaran menggelembungan dana atau mencantumkan dana-dana fiktif," ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sebelumnya mengomentari sistem yang dinilai bermasalah oleh Gubernur Anies Baswedan. Menurut Ahok, sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat melakukan korupsi.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up, apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ucap Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Alasan Aibon hingga Ballpoint Masuk e-Budgeting

Trubus menilai hal itu bukan disebabkan oleh sistem e-budgeting. Melainkan, orang yang memasukkan dalam daftar.

"Kemudian bagaimana polemik sekarang terjadi, sebenarnya yang terjadi lebih disebabkan bukan salah sistem, tapi salah orang memasukannya. Jadi salah pada manusianya, pada orangnya," katanya.

"Di situ memang bukan salah input, itu menurut saya kesengajaan yang memang selama ini mereka itu sudah, SDM di DKI Jakarta yang menyusun anggaran menggelembungan dana atau mencantumkan dana-dana fiktif," sambungnya.

Dari hal tersebut, dia menarik beberapa kesimpulan. Pertama, perencanaan anggaran DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) tidak matang. Kedua, formula yang berlaku ialah yang penting memenuhi pagu atau anggaran yang ditetapkan.

"Jadi mereka sekadar isi-isi aja. Jadi di sinilah kita menyimpulkan bahwa di situ ada kelemahan pengawasan, bermainnya oknum-oknum yang menggunakan atas nama apa lah, disebut mafia anggaran mereka memegang komitmen-komitmen itu," ungkapnya.

Ketiga, ia berpendapat potensi korupsinya tinggi karena KUAPPAS tidak transparan.

"Dari awal tidak di publish juga, masyarakat juga nggak tahu, dan dibuat waktunya mepet. Sejak anggaran disusun itu kan dari Musrenbang. Musrenbang kemudian ditingkatkan RKD, dari RKD dibahas diajukan dewan masanya dibuat pendek. Kalau pendek anggotan dewan tidak sempat mengkritisi tapi karena anggota dewan baru banyak terungkap itu dari TUGPP yang fantastis, antivirus naiknya tinggi sampai ballpoint, macem-macem sampai yang pariwisata influencer," tutupnya.

SUMBER


Kesimpulan akhir.. Emang wan abud maling dan atau ga becus kerja.. dah itu aja..