Jakarta - Kementerian ESDM telah resmi melarang ekspor bijih nikel atau ore untuk semua kualitas. Pelarangan ekspor ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Pemerintah sendiri awalnya akan melarang ekspor bijih nikel kadar rendah di bawah 1,7% pada 2022. Izin ekspor diberikan kepada para perusahaan tambang yang tengah membangun smelter.

Namun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pengusaha nikel dan smelter sepakat untuk dilakukan penyetopan ekspor ore mulai hari ini, Selasa (28/10/2019). Berikut fakta-fakta selengkapnya.

Bahlil memastikan bahwa kesepakatan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 yang mana pelarangan ekspor nikel berlaku mulai 1 Januari 2020. Kesepakatan dengan pengusaha dilakukan kemarin, Senin (28/10/2019).

"Atas diskusi panjang secara formal kesepakatan bahwa ekspor ore selesai Januari 2020, mulai hari ini kita sepakati tidak lagi melakukan ekspor ore," kata Bahlil usai rakor dengan pengusaha nikel di kantornya, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Kesepakatan tersebut, lanjut dia tidak dituangkan ke dalam peraturan apapun dan murni atas kesadaran para pengusaha di bidang tersebut.

Pada intinya mereka menyadari bahwa hasil bumi dalam negeri perlu diberikan nilai tambah ketimbang diekspor dalam bentuk mentah. Dia mencontohkan, jika nikel diekspor dalam kondisi mentah sekitar US$ 45 per ton sedangkan dengan nilai tambah bisa jadi US$ 2.000 per ton.

Dia menjamin kesepakatan hari ini bisa dipenuhi oleh para pengusaha bijih nikel. Jadi mulai besok mereka yang biasa melakukan ekspor akan menjualnya ke industri dalam negeri.

"Jadi mulai malam ini (Senin malam) mereka bilang barang kami (pengusaha) nggak usah diekspor," tambahnya.

Pengusaha yang memiliki smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang harus menyerap bijih nikel dalam negeri. Bahlil memastikan pemilik smelter menyanggupi itu dan bakal membelinya sesuai harga internasional atau harga ekspor yang biasanya dikirim ke China.

"Apakah kemudian ore yang tidak diekspor ditampung atau tidak, saya pastikan akan ditampung," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso mengatakan, setidaknya di Indonesia saat ini ada 14 pabrik smelter yang sudah beroperasi dan ada 27 yang dalam tahap pembangunan.

"Kalau kita sudah ketemu jadi satu dan kita ingin NKRI makin berkibar maka kita ini waktunya untuk setop ekspor dan dikelola dalam negeri," ujarnya.

CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus yang juga bagian dari AP3I mengatakan, pihaknya siap menampung bijih nikel lokal.

"Jadi apapun yang disampaikan pemerintah akan jadi kebaikan. Kalau sudah jadi kebaikan siapa lagi yang kita patuhi kalau bukan pemerintah," jelasnya.


Sumber

Mantab gebrakan awalnya, didukung opung pula..