Akun twitter atas nama @PanglimaHansip mencuit tentang kewenangan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI. Unggahan yang disertai tautan berita dari VIVA.co.id itu memuat narasi lengkap sebagai berikut:

Alhamdulillah pak Prabowo diberikan kewenangan mutlak atas pertahanan negara,membawahi bin,tni,polri...ini artinya jokowi memberikan setengah kekuasaannya kepada Prabowo ,cebong pun kelojotan ,kami tunggu gebrakan jendral tercinta
@prabowo



Hingga hari ini, unggahan yang diposting pada 23 Oktober 2019 tersebut telah mendapatkan 1.000 kali cuit ulang dan 4.100 penyuka.

Penelusuran:

Tim Cek Fakta Medcom.id menemukan tautan yang disematkan dalam cuitan merupakan berita dengan judul "Tak Sebut Tugas Menteri Pertahanan Prabowo, Jokowi: Beliau Lebih Tahu". Dalam artikel itu, tidak disebutkan sama sekali kutipan "Jokowi memberikan setengah kekuasaannya kepada Prabowo" juga tentang kewenangan Menteri Pertahanan RI membawahi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN).


Dalam berita yang ditayangkan pada 23 Oktober 2019 itu justru memuat pernyataan Prabowo Subianto yang telah mengkoordinasikan tugas dan kewajibannya kepada Presiden RI Joko Widodo.

"Beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta untuk membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi beliau memberi beberapa arahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan," ujar Prabowo usai bertemu dengan Jokowi.

Terkait kewenangan Menhan RI membawahi TNI, Polri, dan BIN, merupakan pernyataan keliru. Hubungan tanggung jawab TNI terhadap Menhan hanya bersifat koordinasi di bidang strategi pertahanan dan dukungan administrasi. Sementara dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer tetap berada di bawah kendali Presiden RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI):



Kesimpulan:

Cuitan "Jokowi memberikan setengah kekuasaannya kepada Prabowo" adalah hoaks. Keberadaan TNI, Polri, dan BIN mutlak di bawah wewenang Menteri Pertahanan adalah pendapat yang keliru.

#CekFakta