Pada Hari Kamis 10 Oktober, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas masa depan negara. Secara lebih spesifik, Jokowi mengatakan, pembicaraannya dengan SBY membahas persoalan politik, ekonomi, keamanan, hingga urusan ekonomi.

Detik[Istana soal Pertemuan SBY dan Jokowi: Bahas Masa Depan Negara]

Hal ini diamini oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan. "Sebagai pemimpin, mereka mendiskusikan perkembangan negara dan bagaimana lima tahun ke depan," kata politisi asal Sumatera Utara ini pada Jumat 11 Oktober.

Hinca menambahkan, dalam pertemuan itu SBY berbagi pengalamannya dalam memimpin Indonesia untuk menjadi pertimbangan bagi Jokowi. "Sebagai yang pernah memimpin 10 tahun, sebagai presiden pak SBY tentu memberikan cerita pengalamannya yang bisa menjadi pertimbangan pak Jokowi menjalankan mandatnya lima tahun ke depan," ujar Hinca.

Kompas [Menurut Sekjen Demokrat, Ini Pembicaraan SBY dengan Jokowi di Istana]

Apabila kita menerka-nerka pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dengan SBY, tentu tak akan lepas dari situasi negara saat ini. Salah satunya terkait dengan kondisi Papua.

Seperti kita ketahui bersama, situasi Papua telah menjadi perhatian banyak pihak semenjak perlakuan rasial yang didera mahasiswa asal Papua di Jawa Timur pada bulan Agustus lalu. Kondisi itu terus memanas, diwarnai dengan kerusuhan di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat yang dimanfaatkan oleh kelompok separatis, serta teranyar kerusuhan di Wamena yang timbulkan korban jiwa.

Situasi Papua yang memanas tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana cara SBY dalam menangani berbagai persoalan Papua selama 2 kali periode jabatannya? Dan mengapa Papua bergejolak di era Jokowi?

Staf Khusus Presiden SBY, Velix Wanggai pernah mengatakan akar persoalan yang dihadapi di Tanah Papua adalah soal ketidakadilan, ketertinggalan, kemiskinan, dan keterisolasian. Persoalan-persoalan itu lah yang menyebabkan kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah rendah. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintahan SBY-JK menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum maksimal. Oleh karena itu, di periode kedua SBY dikeluarkanlah Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dengan membentuk unit pelaksana UP4PB. Kebijakan ini membuahkan hasil berupa kenaikan anggaran sektoral untuk Papua dan desentralisasi fiskal dalam bentuk dana perimbangan yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir.

Selain UP4PB, beberapa kebijakan Presiden SBY juga memberdayakan pengusaha orang asli Papua. Seperti Perpres No. 84/2012 yang eksklusif untuk pengusaha lokal Papua yang memenuhi persyaratan

Tabloid Jubi [Perpres No. 84/2012 : “Khusus Di Papua Dan Papua Barat, Proyek Rp 500 Juta Bisa Pengadaan Langsung”]

Detik [Ini 3 Program SBY untuk Papua yang Harus Dilanjutkan Jokowi]

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) lantas membandingkan cara Presiden Jokowi dengan Presiden SBY dalam menangani konflik Papua. Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte menyarankan, agar Presiden Jokowi membentuk tim atau lembaga khusus menangani konflik Papua seperti yang dilakukan Presiden SBY yakni UP4B.

"Sebaiknya ada lembaga khusus seperti yang dilakukan SBY, dia mengurusi pembangunan sekaligus menyelesaikan persoalan di Papua," ujar Phillips.

Sehingga akibat dari masalah ketimpangan perekonomian, ketidakpuasan pada pemerintah, maka sewaktu-waktu kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok separatis guna menimbulkan konflik di Papua. Di era SBY situasi itu lebih kondusif. Apesnya pemerintahan Jokowi adalah ketidak kondusifan itu terjadi di zamannya. Oleh karena itu, demi menjaga keamanan maka Presiden menerjunkan aparat bersenjata TNI-Polri.

Upaya Jokowi itu dikritik oleh Direktur Eksekutif SETARA Institue Ismail Hasani yang mempercayakan konflik Papua pada TNI-Polri. "Ini menggambarkan Pak Jokowi sangat percaya kepada tentara, tapi Pak Jokowi tidak punya leadership dalam konteks isu keamanan dan ketahanan," ujar Ismail.

Liputan 6 [Beda Cara Jokowi dan SBY Saat Atasi Konflik di Papua]

Saya akui SBY memang memiliki kebijakan yang ketika dilaksanakan secara ideal dapat meningkatkan perekonomian di Papua. Oleh karena itu, secara ideal pula, seharusnya tidak akan menyebabkan ketidakpuasan dari rakyat Papua. Kita harus ingat, pembangunan tidak berjalan dalam setahun dua tahun. Pembangunan bersifat jangka panjang. Kebijakan yang dilakukan oleh 10 tahun pemerintahan SBY lah yang menjadi cerminan pemerintahan Jokowi saat ini.

Di era SBY lah muncul program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program tersebut tentunya akan memberikan kesan perekonomian yang baik-baik saja. Namun harus diingat, perbuatan itu tentunya tidak mendidik masyarakat. Akibatnya, ketika ekonomi melemah, maka rakyat akan menyalahkan pemerintahan berikutnya.

"Sebenarnya sih, bagi pemerintah, tidak susah-susah amat kalau sekadar mau menyenangkan semua orang. Tinggal menyebar subsidi, bantuan sosial, atau bantuan langsung tunai sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Tapi bukan untuk itu tujuan pembangunan ini. Dalam setiap kebijakan pemerintah, terdapat unsur pendidikan kepada masyarakat. Proses pembangunan tidak melulu menyenangkan, kita melewati proses yang kadang pahit, kadang sakit, dan masa-masa saat kita memetik buahnya," tulis Jokowi pada 14 Desember 2018 lalu di akun medsosnya.

Tribunnews Wartakota [Presiden Jokowi Kritik Program Sosial SBY Ini, Dianggap Tak Didik Rakyat]

Program BLT era SBY pun tak terkecuali menyasar rakyat Papua. Apabila benar rakyat Papua terbantu perekonomiannya dan bersemangat untuk terus berusaha, lantas mengapa setelah program BLT dan UP4B usai, Papua masih saja seperti ini? Mengapa menurut data BPS hingga Maret 2018, dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat menempati posisi teratas dalam kemiskinan?

Berita Satu [Papua dan NTT Masih Kampiun dalam Kemiskinan]

Hal lain yang mengejutkan adalah dengan persentase penduduk termiskin seantero Indonesia, ternyata Papua dan Papua Barat masuk ke dalam kategori provinsi dengan kasus tindak pidana korupsi tertinggi di Indonesia. Bayangkan tak hanya miliki banyak penduduk miskin, tingkat korupsi Papua dan Papua Barat pun memprihatinkan. Sehingga jadi pertanyaan, sampaikah program pemerintah era SBY ke rakyat Papua?

Merdeka [KPK Sebut Aceh, Sumut, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat Juaranya Korupsi]

Sehingga saya menilai, kerusuhan yang terjadi di Papua merupakan after effect dari kebijakan ekonomi yang terjadi di pemerintahan SBY. Ingat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi selama 5 - 10 tahun, melainkan berpuluh-puluh tahun.

Apakah dengan menjalankan program percepatan pembangunan, pemerintahan SBY mengetahui bahwa kebijakan itu tepat sasaran? Jangan-jangan uang untuk menjalankan program pemerintah itu tertahan di pejabat yang ada di Papua, tidak sampai ke rakyat karena telah dikorupsi selama ini. Apalagi kebijakan BLT pemerintahan SBY hanya memanjakan rakyat, karena kenyataan ekonomi sebenarnya dari Indonesia dapat kita lihat dari era Presiden Jokowi. The bitter truth. Jika tidak mau bersusah-susah, jangan harap dapat hidup yang enak.

Oleh karena itu, kasus rasial yang terjadi di Papua adalah trigger dari after effect ketidaksukaan masyarakat Papua atas kebijakan yang tidak tepat sasaran karena dikorupsi kalangan elite pejabat Papua. Di saat pemerintahan Jokowi lah kondisi perekonomian tidak ideal. Kondisi yang tidak ideal baik secara perekonomian, stabilitas politik, dan keamanan menyebabkan Jokowi memilih menrjunkan aparat TNI-Polri dalam menangani konflik Papua.

Apabila SBY dihadapi dalam kondisi tidak ideal seperti ini. Maka saya yakin dia pun akan menerjunkan aparat keamanan demi menjaga situasi tetap kondusif di Papua.