Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, memperingatkan bahwa militer China bisa turun tangan jika aksi demonstrasi berujung kerusuhan terus-terusan terjadi. Namun, dia menyatakan masih berusaha mencari jalan keluar dari krisis politik itu.

"Pemerintah pusat juga berwenang untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri jika semakin memburuk. Jika hal itu terjadi maka tidak ada pilihan lain (mengerahkan pasukan) jika kita ingin Hong Kong tetap punya kesempatan," kata Lam, seperti dilansir Associated Press, Selasa (8/10).

"Ini bukan lagi unjuk rasa damai. Namun, saya tetap yakin kita harus mencari jalan keluar secara mandiri," ujar Lam.

Lam menyatakan China bisa ikut campur dalam masalah Hong Kong karena memang tercantum di dalam konstitusi. Namun, sampai saat ini baik pemerintah setempat dan para demonstran masih sama-sama dalam posisi berhadapan.

Para demonstran menuntut Lam mencabut pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi, membebaskan para pengunjuk rasa yang ditahan, menyelidiki dugaan kekerasan polisi, dan mendesak Lam mundur.

Lam menyatakan akan mengabulkan satu tuntutan demonstran, yakni mencabut pembahasan RUU Ekstradisi. Namun, hal itu juga belum dilakukan secara resmi karena harus melalui proses di parlemen.

Sedangkan tuntutan lainnya sampai saat ini belum dipenuhi oleh Lam. Lam juga berencana hendak memblokir akses internet di Hong Kong, guna meredam aksi unjuk rasa.

Dialog yang dilakukan Lam dengan perwakilan penduduk pada 16 Oktober lalu tidak membuahkan hasil. Malah aksi unjuk rasa belakangan ini semakin keras karena juga menimbulkan korban dari rakyat sipil di luar pengunjuk rasa.

Bahkan tempat-tempat usaha dan orang-orang dari China daratan turut menjadi sasaran amuk demonstran.

Pekan lalu Lam menyetujui pengesahan aturan yang melarang demonstran menggunakan masker. Hal itu langsung menimbulkan reaksi keras dari para pengunjuk rasa yang diwujudkan dengan bentrokan.

Polisi setempat juga sudah menembak demonstran dengan peluru tajam dengan alasan membela diri. Perseteruan kedua belah pihak semakin meruncing dan tidak segan saling melukai.

Kondisi yang tidak menentu itu membuat sektor perekonomian dan wisata Hong Kong sangat terpukul.

China menyatakan berkali-kali mereka tidak segan menerjunkan aparat keamanan untuk meredam gejolak yang terjadi di Hong Kong.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung sejak Juni lalu dan belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir sampai saat ini. Pemicunya adalah pembahasan RUU Ekstradisi.

Jika RUU Ekstradisi disahkan, maka pemerintah China berhak menangkap dan mengirim orang-orang yang dianggap berbuat kejahatan untuk diadili di China daratan.

Sedangkan di mata penduduk dan pegiat demokrasi Hong Kong, hal itu sama saja bentuk pengekangan kebebasan berpendapat oleh China. Mereka juga khawatir jika aturan itu disahkan bisa menjadi pasal karet untuk menjerat orang-orang yang mengkritik pemerintah.

Dalam perjanjian penyerahan kedaulatan Hong Kong dari Inggris kepada China pada 1997 silam, salah satu poin yang disepakati adalah China harus memberi dan menjaga hak otonomi Hong Kong. Hak itu meliputi menggelar pemerintahan mandiri, melaksanakan pemilihan umum secara demokratis, dan membuka ruang atas kritik dari masyarakat.




https://m.cnnindonesia.com/internasi...gn=partnership


Ada fans keras nya cina daratan