Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan terus membanggakan angka pengangguran yang turun.

Semua ini bisa dicapai Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang sedang sulit.

Berdasarkan realisasi RPJM 2014-2019, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34% pada tahun 2018 dari 5,94% pada tahun 2014.

Namun, ternyata di balik angka tersebut ada hal yang harus diperhatikan.



"Perlu dicermati lebih jauh. Tingkat pengangguran turun tapi kok angka pengangguran dengan jenjang SMA ke atas atau hingga S1 itu naik. Jadi siapa yang bekerja? Nah tingkatan SD sampai SMP," kata Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri saat berbincang dengan CNBC Indonesia pekan lalu.

Menurutnya, pemerintah tidak banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualitas lulusan dengan pendidikan tinggi. Klasifikasi pekerjaan yang ada, sambung Chatib dari tingkat SD hingga SMP ini biasanya lebih kepada non-educated.

"Misalnya pekerjaan informal. Driver Ojol. Nah tamatan SD sampai SMP ini biasanya pekerjaan apa saja diambil. Bagaimana tamatan Universitas? Mana mau jadi tukang sapu kan?" terangnya.

"Jika tak mau terjebak di middle income trap maka pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang well educated. Harus di-create job baru di sektor formal," imbuhnya.



Fakta Pekerja Informal RI

Berdasarkan analisis Tim Riset CNBC Indonesia, bukan hanya tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, masalah lain yang harus dicermati Jokowi adalah pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Data BPS mencatat, dari 100% lapangan kerja di Indonesia per Februari 2019, sebanyak 57,27% disumbang oleh sektor informal.
Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor informal terhadap total pasar tenaga kerja Indonesia terus mendekati level 60%.

Untuk diketahui, yang membedakan lapangan kerja formal dan informal adalah terkait dengan pembayaran pajak ke pemerintah. Tenaga kerja formal merupakan tenaga kerja yang membayarkan pajak kepada pemerintah. Biasanya, tenaga kerja formal merupakan seorang profesional seperti guru, dosen, dokter, wartawan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, tenaga kerja informal merupakan tenaga kerja yang tidak membayarkan pajak kepada pemerintah, walaupun sejatinya penghasilannya masuk ke dalam kategori yang dikenakan pajak penghasilan (PPh). Tenaga kerja informal biasanya diasosiasikan dengan tenaga kerja yang banyak mengandalkan kekuatan fisik (blue collar) seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), kuli bangunan, dan tukang ojek.



Struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja informal jelas berbahaya. Pasalnya, penerimaan negara akan menjadi seret lantaran kebanyakan tenaga kerja tidak membayar PPh. Padahal, PPh merupakan tulang punggung pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018, dari total penerimaan negara yang senilai Rp 1.944 triliun, sebanyak Rp 731,8 triliun atau setara dengan 37,6% disumbang oleh PPh.

Pada tahun 2018, total penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp 1.519 triliun atau 93,86% dari target. Kalau saja tenaga kerja informal tak mendominasi pasar tenaga kerja kita, pastilah realisasi penerimaan perpajakan bisa lebih baik lagi dan amunisi pemerintah untuk mendorong pembangunan akan bertambah banyak.

Jokowi boleh berbangga bahwa target tingkat pengangguran di RPJMN 2015-2019 tercapai. Namun ternyata, ada masalah pelik jika kita membedah lebih jauh mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia.

Pertama, tingkat pengangguran Indonesia relatif masih tinggi jika dibandin gkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Kedua, tenaga kerja informal masih mendominasi pasar tenaga kerja di tanah air.

Dibutuhkan racikan kebijakan yang tepat sasaran guna mengatasi kedua permasalahan ini di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Ga ada yang salah kok dengan menjadi driver Ojol. Tapi memang karena Ojol sifatnya "Mitra" bukan termasuk "Pegawai" maka pembayaran pajak sifatnya mungkin kesadaran si pekerja Ojol sendiri apakah dia mendaftarkan NPWPnya atau tidak.
Karena di syarat Ojol sendiri tidak mencantumkan NPWP saat mendaftar. Tapi dari perusahaan ojol sendiri sudah memotong kok pajak insentif dan penghasilan.

Terkait Pajak ojol sendiri memang masih belum ada regulasi resminya.
Diskusi soal pajak driver online bisa disini :
https://salampajak.com/forums/topic/...

Ada benarnya juga, ga mau kan kita menjadi negara seribu ojekers lebih baik menjadi negara seribu ekonom atau seribu profesor atau seribu teknokrat atau seribu wirausaha. Siapa tahu awalnya ojol kedepannya bisa menabung untuk membuat usaha sendiri di bidang kuliner atau transportasi juga atau malah bisa lulus meraih gelar pendidikan yang lebih tinggi dari uang hasil Ojol diinvestasikan di pendidikan.

Semoga tingkat pengangguran kita bisa seperti Thailand di 1% atau VIetnam dan Malaysia di 2%. Yang terpenting kita di track yang benar, angka pengangguran menurun terus.