sumber kasksus

Kali ini gw mau ikutan ngomongin masalah DPR. Tentang DPR yang kembali berulah dengan berusaha merivisi Undang-Undang KPK.  Tentu saja, sebagai orang awam dan sebagai rakyat biasa tidak bisa berbuat apa-apa selain ikut bersuara. Masalah digubris atau tidak itu urusan belakangan.

DPR memang sejak dulu selalu mendapat sorotan. Tidak heran, sebab DPR dipilih rakyat, mewakili rakyat, digaji juga oleh uang dari rakyat. Kinerjanya seharusnya juga untuk kepentingan rakyat. Tapi kenyataannya, sejak dulu DPR lebih memihak pada golongan dan kelompok.

Waktu jaman Pak Harto berkuasa, Bung Iwan Fals pernah mengkritik dalam lagunya "Surat Buat Wakil Rakyat". Diantara liriknya yang paling menarik adalah,

"Wakil rakyat bukan lah paduan suara
hanya tau nyanyian lagu setuju."

Waktu itu, anggota DPR tak ubahnya seperti barisan anak pramuka. Mereka seolah berada dibawah satu komando. Tidak boleh belok kiri, tidak boleh belok kanan, semua harus berjalan di atas jalan yang lurus. Mengikuti imam, mengikuti komando, yaitu Pak Harto.

Itu sebabnya Bung Iwan Fals mengkritiknya dalam lagunya yang berjudul "Surat Buat Wakil Rakyat" mengumpamakannya dengan paduan suara.

Setelah Reformasi, anggota DPR memang berubah. Mereka lebih agresif, lebih lantang bersuara. Teriak sana teriak sini, bahkan ada yang sampai gbrak meja injak kursi, ada juga yang sampai adu jotos.

Anggota DPR memang tak lagi seperti paduan suara, tapi sudah berubah jadi kumpulan orang-orag keras kepala. Kelakuan anggota DPR mirip Taman Kanak-Kanak, itulah kata Alm.Gusdur.

Anggota DPR, kapan menjadi dewasa, kapan bisa lebih bijak?

Sering kita mendengar, arogan anggota DPR sering keluar.  Kalau kebijakannya dikritik dengan keras, mereka selalu bilang,

"Kami wakil rakyat, kami dipilih rakyat, suara kami suara rakyat. Apa yang kami lakukan untuk kepentingan rakyat"

Mereka selalu berlindung dengan mengatas namakan rakyat.

Kalau boleh jujur, anggota DPR sebenarnya bukan murni pilihan rakyat. Merekalah yang mencalonkan diri. Rakyat hanya disuguhkan calon-calon yang sudah ditetapkan. Tak ada pilihan lain bagi rakyat selain memilih orang-orang yang sudah ditetapkan tersebut.

Seandainya,  maaf, seandainyan ada kebo ikut mencalonkan diri, dari sekian ratus juta pemilih, pasti ada yang memilih kebo. Karena kebo pasti akan mengikuti kemauan pemiliknya. Kebo akan selalu menuruti kehendak pemilihnya yaitu rakyat.

Revisi Undang-Undang KPK, apapun alasannya, para penggiat anti korupsi sudah habis-habisan menolaknya. Menurut mereka, revisi Undang-Undang KPK jelas-jelas akan melemahkan KPK.

Gw orang awam. Gw tidak mengerti Undang-Undang. Tapi gw yakin dengan apa yang diargumentasikan oleh para penggiat anti korupsi, bahwa merevisi Undang-Undang KPK hanya untuk melemahkan, bukan menguatkan seperti yang anggota DPR gembar-gemborkan.

Gw percaya pada penggiat anti korupsi. karena mereka lebih tulus, lebih murni untuk membela rakyat, membela negara. Bukan membela teman, kelompok dan golongan.

Anggota DPR berhentilah arogan, keras kepala, dan selalu memaksakan kehendak. Merevisi Undang-Undang KPK sama halnya mencabut gigi KPK. Kalau KPK tak punya lagi gigi, apa bedanya dengan macan ompong.




Salam.
Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa cendolnya.

sumber 1,sumber 2,sumber 3,sumber 4