- Beranda
- Berita dan Politik
Logo KPK Ditutup Kain Hitam, Fahri Hamzah Serang Wadah Pegawai
...
TS
salmansharkan
Logo KPK Ditutup Kain Hitam, Fahri Hamzah Serang Wadah Pegawai
Quote:
Logo KPK Ditutup Kain Hitam, Fahri Hamzah Serang Wadah Pegawai
Jakarta - Pegawai KPK menutup logo lembaga antirasuah tersebut dengan kain hitam sebagai bentuk protes terhadap wacana DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keberadaan Wadah Pegawai KPK.
"Ada beberapa catatan tentang Wadah Pegawai. Konsep Wadah Pegawai tidak dikenal seperti dalam birokrasi negara secara umum yang diatur dalam ketentuan tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) secara umum dan WP ini memang menolak disebut ASN," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (8/9/2019).
Fahri menyebut keberadaan WP KPK membahayakan. Selain itu Fahri menyebut Wadah Pegawai sering dianggap sebagai kendaraan politik penyidik.
"WP di lembaga penegak hukum tidak dikenal dan berbahaya karena dapat mendorong WP melakukan politik praktis. WP di KPK sudah lama dianggap sebagai kendaraan politik penyidik berhadapan dengan komisioner dan pihak luar," kata Fahri.
Fahri mengkritik keras tindakan pegawai KPK menutup logo lembaga antirasuah tersebut. Sebelumnya, Ketua WP KPK Yudi Purnomo menyebut penutupan logo itu berlangsung hingga wacana revisi UU KPK dibatalkan.
"Apa yang dilakukan WP ini adalah tindakan kampanye yang sudah jauh menyimpang dari paham presidensialisme kita. Oposisi atas keputusan politik tidak bisa dilakukan oleh struktur birokrasi negara. Itu hanya bisa dilakukan oleh politisi dan partai politik," sebut Fahri.
"Maka, apa yang dilakukan WP KPK adalah bukti tambahan bahwa KPK telah menjelma menjadi kekuatan politik yang membangun posisi tawar terhadap pemerintah dan politisi berkuasa. Ini tidak sehat bagi pembangunan sistem. Bahkan saya anggap membuat pembusukan dari dalam," dia menambahkan.
Ditanya apakah DPR bakal membatalkan revisi UU KPK seperti aspirasi tersebut, Fahri mengaku tidak paham dengan keprihatinan para pegawai KPK.
"Perubahan UU KPK tidak akan mengurangi gaji pegawai KPK, tidak akan ada PHK, dll. Jadi tidak dapat dimengerti apa yang menjadi keprihatinannya kecuali keprihatinan politik. Nah KPK dan seluruh komponennya dilarang berpolitik. Mereka lembaga penegak hukum," sebut Fahri. (gbr/zap)
Jakarta - Pegawai KPK menutup logo lembaga antirasuah tersebut dengan kain hitam sebagai bentuk protes terhadap wacana DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keberadaan Wadah Pegawai KPK.
"Ada beberapa catatan tentang Wadah Pegawai. Konsep Wadah Pegawai tidak dikenal seperti dalam birokrasi negara secara umum yang diatur dalam ketentuan tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) secara umum dan WP ini memang menolak disebut ASN," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (8/9/2019).
Fahri menyebut keberadaan WP KPK membahayakan. Selain itu Fahri menyebut Wadah Pegawai sering dianggap sebagai kendaraan politik penyidik.
"WP di lembaga penegak hukum tidak dikenal dan berbahaya karena dapat mendorong WP melakukan politik praktis. WP di KPK sudah lama dianggap sebagai kendaraan politik penyidik berhadapan dengan komisioner dan pihak luar," kata Fahri.
Fahri mengkritik keras tindakan pegawai KPK menutup logo lembaga antirasuah tersebut. Sebelumnya, Ketua WP KPK Yudi Purnomo menyebut penutupan logo itu berlangsung hingga wacana revisi UU KPK dibatalkan.
"Apa yang dilakukan WP ini adalah tindakan kampanye yang sudah jauh menyimpang dari paham presidensialisme kita. Oposisi atas keputusan politik tidak bisa dilakukan oleh struktur birokrasi negara. Itu hanya bisa dilakukan oleh politisi dan partai politik," sebut Fahri.
"Maka, apa yang dilakukan WP KPK adalah bukti tambahan bahwa KPK telah menjelma menjadi kekuatan politik yang membangun posisi tawar terhadap pemerintah dan politisi berkuasa. Ini tidak sehat bagi pembangunan sistem. Bahkan saya anggap membuat pembusukan dari dalam," dia menambahkan.
Ditanya apakah DPR bakal membatalkan revisi UU KPK seperti aspirasi tersebut, Fahri mengaku tidak paham dengan keprihatinan para pegawai KPK.
"Perubahan UU KPK tidak akan mengurangi gaji pegawai KPK, tidak akan ada PHK, dll. Jadi tidak dapat dimengerti apa yang menjadi keprihatinannya kecuali keprihatinan politik. Nah KPK dan seluruh komponennya dilarang berpolitik. Mereka lembaga penegak hukum," sebut Fahri. (gbr/zap)
Hmmm...
Indonesia
rizaradri dan 2 lainnya memberi reputasi
3
7.6K
86
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.2KThread•58.9KAnggota
Tampilkan semua post
User telah dihapus
#13
Quote:
Menarik komennya.
Jokowi seperti disandera oleh pendukungnya sendiri sebenarnya kaitan jatah kekuasaan. Mengingat inisiator revisi UU KPK rata-rata pendukungnya sendiri. Ada dari PDIP ( 2 ), PKB, Nasdem, PG, PPP.
Saat ini yang sudah jelas-jelas terlihat dan menyatakan diri sebagai opisisi ya PKS ( Parpol ), ada PA 212, FPI, dan eks HTI. Dari situ Jokowi sudah tau, ngak jadi masalah.
Nah yang paling berbahaya dan perlu di waspadai itu justru yang dari dalam koalisi Jokowi sendiri, publik belum pada tau partai2 mana saja di dalam koalisi Jokowi yang akan berpotensi menjadi oposisi, sebab dalam 5 tahun kedepan dinamika politik pasti akan berubah, Jokowi sudah tidak akan bisa nyapres lagi, dari hal ini, baik Nasdem, PKB, PG, PPP akan banyak melakukan manuver politik dalam upaya kontesasi pilpres 2024 nanti. Potensi jadi pengkhianat kemungkinan ada.
Mereka, baik oposisi dan dalam koalisi Jokowi sedang menunggu sikap dari Jokowi.
Kalau Jokowi menyetujui revisi UU KPK, maka mereka siap menggoreng keputusan Jokowi tsb. Dan Jokowi akan berhadapan dengan pegiat anti korupsi, mahasiswa dan rakyat nantinya.
Dari pihak oposisi yang sudah nyata dan jelas, akan berusaha menggoyang pemerintahan Jokowi.
Dari pihak koalisi Jokowi sendiri yang tidak puas dengan pembagian jatah kue kekuasaan akan satu suara dengan pihak oposisi.
Maka Jokowi harus hati-hati dalam menyikapi wacana revisi UU KPK. Jangan sampai terjebak dalam permainan mereka. Tujuan mereka hanya ingin membuat kegaduhan politik dan ekonomi, dan melanggengkan praktek2 korupsi seperti di era Orba. Mereka ngak peduli dengan rakyat, yang mereka pentingkan hanya kepentingan perut dari kelompok mereka sendiri.
Setelah kerusuhan pasca pilpres di Bawaslu, setelah kerusuhan Papua, Isu pelemahan KPK siap dimainkan, bisa jadi bola liar kalau tidak disikapi dengan hati-hati.
kojojotojo dan 15 lainnya memberi reputasi
16
Tutup