Jakarta, CNBC Indonesia - Efek perang dagang antara China dan AS masih banyak dinikmati oleh negara-negara tetangga terutama Vietnam. Negeri Paman Ho ini menikmati limpahan pasar ekspor hingga relokasi pabrik dari China.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, hal yang ironis. Indonesia tak bisa menikmati adanya relokasi pabrik dari China.

"World Bank menyampaikan, dari 33 industri China yang relokasi, itu 23 relokasi ke Vietnam, yang 10 itu terpencar di negara-negara ASEAN lain seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia,tidak satupun di Indonesia," kata Luhut di Jakarta, Rabu (4/9).

Baca:
Luhut: Dulu 98% Nikel Diekspor ke China, Sekarang Setop



Luhut mengatakan persoalan itu harus segera dibenahi soal investasi masuk ke Indonesia yang kalah saing dengan negara tetangga. Caranya dengan membuat peraturan yang harus dibuat secara sederhana, reformasi perpajakan agar investor lebih tenang untuk berinvestasi.

World Bank memang memberikan penilaian tentang Indonesia masih dalam keadaan baik. Namun, Luhur menegaskan pemerintah tidak bisa gembira begitu saja, karena harus tetap hati-hati daripada keadaan global ekonomi yang sedang tak menentu.

Sebelumnya Presiden Jokowi, bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja hari ini, Senin (2/9/2019) menerima delegasi Bank Dunia untuk Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Bank Dunia dan pemerintah Indonesia membahas berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi eskalasi ekonomi global yang makin tak menentu.

Rodrigo memandang, fundamental ekonomi makro Indonesia memang saat ini cukup solid terutama dari berbagai upaya pembangunan infrastruktur hingga menarik aliran investasi asing masuk ke Indonesia.

Baca:
Pabrik Batam Hengkang dan PHK: Pesaing Berat RI Kini Myanmar



Menurutnya, cara paling ampuh untuk menggenjot ekonomi di tengah ketidakpastian global adalah memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dengan penanaman modal asing.

"Cara itu paling baik untuk menambah modal juga memperbaiki aliran portofolio. Pemerintah perlu memberikan kredibilitas yang dibutuhkan dalam FDI. Aturan mainnya harus jelas, memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku," jelasnya.