JAKARTA - Tokoh separatis Papua Benny Wenda menilai, bahwa tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dari rasa ketidakadilan, yang dialami rakyat Papua.

"Diskriminasi rasis terhadap orang-orang Papua Barat adalah percikan yang telah menyalakan api lebih dari 50 tahun sentimen terhadap ketidakadilan," kata Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam akun Facebooknya.

Menurut Benny, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merdeka. "Kami sangat membutuhkan dunia untuk waspada dan untuk mendukung kami dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian," ujarnya.

Benny juga mengecam pemblokiran akses internet di Papua. Dia menilai, ini merupakan upaya untuk meredam kebebasan berekspresi. "Pemblokiran tersebut sangat menghambat informasi tentang jumlah orang Papua yang ditangkap, ditembak dan dibunuh oleh aparat keamanan," ucapnya.

Benny juga mendesak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama komisioner tingginya untuk HAM, Michelle Bachelet, untuk mengunjung Papua. "Indonesia berhenti menghalangi Bachelet untuk melihat realita di Indonesia," ujarnya.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB ) masih menunggu tanggal pasti menyediakan akses ke Papua untuk memperbolehkan diperbarui di pulau paling timur Indonesia tersebut. "Tentang akses, kami masih membahas tanggalnya dengan pemerintah," kata wakil juru bicara kantor KT HAM PBB, Ravina Shamdasani.

Shamdasani juga mengatakan, bahwa KT HAM PBB sangat khawatir dengan peningkatan perjuangan di Papua selama ini dan meminta semua pihak untuk mempertahankan diri dan segera mengadakan dialog dengan berbagai pihak. "Kami mendesak pemerintah melaksanakan dialog konstruktif dan berkelanjutan untuk membahas hak asasi manusia yang disuarakan di Papua sesuai dengan komitmen dan kewajiban HAM internasional Indonesia," tuturnya.

Indonesia sendiri memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, diantar ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018. Namun, pada saat itu, pemerintah Indonesia belum meminta izin karena prosesnya mengambil kunjung rampung.

https://radartegal.com/berita-nasion...eka.34461.html

Pemerintah harus menangkap Benny Wenda