Kompas.com - 25/08/2019, 09:27 WIB

[url]https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/25/09270991/wacana-bekasi-gabung-jakarta-antara-kecemburuan-sosial-tergiur-apbd?page=3 [/url]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana wilayah Bekasi bergabung jadi bagian dari Jakarta terus bergulir belakangan ini. Wacana itu muncul sebagai reaksi saat ada gagasan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Wilayah Bekasi hendak dimasukkan dalam pronvinsi baru itu. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Bekasi lebih pas bergabung dengan Jakarta ketimbang masuk dalam provinsi baru dengan Bogor.

 "Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Rahmat yang akrab disapa Pepen itu usai rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo di gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2019) dua pekan lalu. Pepen beralasan, secara kultur, Bekasi lebih dekat dengan Jakarta melalui kesamaan budaya betawi ketimbang dengan Bogor maupun Sukabumi di provinsi baru yang hendak dibentuk, yaitu Bogor Raya.

Kecemburuan sosial Pengamat hukum dan tata negara Universitas Katolik Parahyangan ( Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menyebutkan, munculnya isu sejumlah daerah ingin pisah dari Jawa Barat merupakan bentuk kecemburuan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Keinginan Kota Bekasi mau bergabung dengan DKI Jakarta misalnya, menurut dia, bukan karena faktor politik. Asep mengatakan, hal itu disebabkan wilayah DKI Jakarta dinilai lebih maju. Padahal sumbangan pendapatan dari Bekasi ke Jabar merupakan salah satu yang terbesar. "Karena wilayah perbatasan itu memang kecemburuannya tinggi. DKI sangat bagus, jalan mulus, perumahan, kesehatan, pendidikan, tapi sebelahnya wilayah Jabar (Jawa Barat) agak kurang, timbullah kecemburuan," kata Asep saat dihubungi via telepon seluler, Kamis lalu. "Jadi bukan politik tapi kecemburuan sosial, ekonomi. Jangan dianggap ini isu anti-Jabar, anti-Sunda. Ini sesuatu yang rasional. Itu dugaan kuat saya."



Tergiur APBD DKI yang besar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menganggap APBD kotanya belum mencukupi kebutuhan pembangunan. Menurut Tri, hal itu menjadi salah satu pertimbangan merebaknya wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta. "Yang jelas, (dengan gabung DKI) kami berharap bahwa dari sisi kesejahteraan bisa lebih besar lagi," ujar Tri usai peresmian sentra edukasi seni budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat lalu. Baca juga: Wali Kota Bekasi Yakin Mayoritas Warganya Setuju Gabung DKI "Karena DKI kan uangnya Rp 86 triliun, enggak habis-habis APBD-nya," imbuh dia.

Tri menyatakan, APBD Kota Bekasi hanya sekitar Rp 6-7 triliun. Menurut dia, butuh dana sekitar Rp 12-15 triliun setahun untuk membangun Kota Bekasi secara optimal. "Kalau kami balik lagi (ke Jakarta), harapannya itu tadi. Akan ada tambahan secara finansial," ujar Tri. Meski demikian, ia menyatakan tak mau tergesa-gesa soal wacana penggabungan Bekasi menjadi wilayah Jakarta Tenggara. Ia mengeklaim, pihaknya mesti melakukan aneka kajian terlebih dulu sebelum wacana ini bisa diseriusi. Tunggu keputusan pemerintah pusat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat. Ia tak masalah jika Bekasi harus bergabung ke Jakarta. "Aspirasi itu kami menghargai, kami hormati, dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin lalu.