Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan berupaya meredam persoalan Ustaz Abdul Somad (UAS) terkait ceramahnya rentang salib. MUI menilai jika tidak diredam, persoalan ini akan merembet dan bisa ditunggangi demi kepentingan politik.

"Pertama ini soal yang peka kalau tidak segera diredam ini bisa menjadi persoalan baru dan akan ada rembetannya dan bisa menjadi perkara yang ditebengi oleh pihak lain sehingga kondisi nasional tidak kondusif. Oleh karena itu kita harus meredam ini," ujar Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi, di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

MUI jelas Masduki akan melakukan silaturahim dengan berbagai tokoh masyarakat terutama tokoh lintas agama. Hal itu menurutnya, guna menjaga persatuan dan kesatuan.


Baca juga: MUI Minta Ceramah UAS Tak Masuk ke Wilayah yang Bisa Singgung Orang Lain


"Bagaimana supaya persatuan dan kesatuan bangsa ini harus kita jaga bersama-sama. Di sinilah yang kita maksud persoalan peka itu, karena itu kita panggil Ustaz Somad, lalu dia menjelaskan, kita juga jelaskan langkah-langkah, Bapak Abdul Somad ini akan kita selesaikan tidak di ranah hukum. Tapi kita mau silaturahim ke beberapa tempat dan berbagai tokoh agama dan tokoh masyarakat," ucapnya.

MUI akan meredam dengan pendekatan secara kultural. Terutama kepada tokoh lintas agama seperti protestas ataupun katolik.

"Misalnya GMKI yang sudah menyatakan keberatan sehingga melaporkan, GMKI itu kelompok Cipayung. Di dalamnya ada PMII, ada HMI, jadi ada organisasi kemahasiswaan yang lain. Jadi ini nanti persoalan bisa merembet kemana-mana. Oleh karena itu, untuk menghindari itu harus kita selesaikan secara kultural," papar Masduki.

Silaturahim ini jelas Masduki akan dilakukan mulai pekan depan. Ia berharap tidak ada lagi gugatan lain.

Baca juga: Ustaz Somad: Payah Kali Kalau Ceramah Harus Perjanjian Tak Rekam-Sebar


"Pekan depan saya kira sudah mulai dilakukan silaturahim. Ya harapannya supaya tidak ada gugatan balasan dari pihak yang lain, dan kemudian kalau dicabut ya lebih bagus," katanya.

"Kami tidak dalam rangka masuk dimana hukum itu dipersoalkan, hanya kami mengimbau agar tidak masuk ke wilayah hukum. Karena kalau masuk wilayah hukum itu tidak selesai karena ada tuntutan baru dari persoalan lain yang sama masalahnya dan itu tidak akan selesai, dan ini yang masuk akhirnya dampaknya ke politik," tutur Masduki

Sumber :

https://m.detik.com/news/berita/d-46...m=wpm_headline


Kenapa malah mui yang repot?

Pionnya ternyata lebih bengal