- Beranda
- Berita dan Politik
ICOR Indonesia masih tinggi, Menkeu: Kualitas pendidikan dan birokrasi jadi penyebab
...
TS
goldjempol
ICOR Indonesia masih tinggi, Menkeu: Kualitas pendidikan dan birokrasi jadi penyebab
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rendahnya efisiensi dalam perekonomian Indonesia menjadi salah satu penghambat utama mencapai pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan i ncremental capital-output ratio alias ICOR Indonesia yang masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, yaitu di atas 6. Padahal, rata-rata negara Asia Tenggara memiliki ICOR di kisaran 3-4.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat, pertumbuhan Indonesia sulit terpacu tinggi lantaran produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah. Rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan semakin mahal.
"Sudah hampir 10 tahun kita berkomitmen menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan tapi hasilnya belum juga maksimal. Ini terlihat dari skor Program for International Student Assessment (PISA) yang belum setinggi negara-negara lain,” kata Sri Mulyani, Jumat (9/8).
Bappenas pernah mencatat, jika Indonesia mampu meningkatkan skor PISA setara Thailand ke level 420, itu akan meningkatkan 0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia selama 2020-2060 dari baseline.
Sri Mulyani mengakui, optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang sangat tinggi itu menjadi tantangan. Isu seperti desentralisasi atau delegasi kewenangan di daerah, misalnya, menjadi salah satu yang peling krusial lantaran pemerintah perlu bersinergi dan saling sinkron dalam mencapai kualitas pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia.
"Belum lagi sepertiga pendidikan kita ada di bawah Kementerian Agama, dalam bentuk Madrasah dan sebagainya," kata Menkeu.
Selain kualitas SDM, menurut Sri Mulyani, tingginya biaya investasi juga disebabkan rumitnya birokrasi di Indonesia. Meski kebijakan reformasi birokrasi telah dijalankan, desain sistem yang efisien belum juga terwujud sepenuhnya sehingga justru menjadi beban ekonomi yang tinggi.
"Di republik ini, terrlalu banyak pembahasan daripada yang dikerjakan. Hal-hal yang sifatnya hanya penunjang justru mendapat porsi besar, sementara substansinya tidak," pungkasnya.
Bappenas sebelumnya mengutip laporan World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017, menunjukkan, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai faktor paling bermasalah dalam berbisnis di Indonesia.
https://m.kontan.co.id/news/icor-ind...-jadi-penyebab
Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat, pertumbuhan Indonesia sulit terpacu tinggi lantaran produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah. Rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan semakin mahal.
"Sudah hampir 10 tahun kita berkomitmen menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan tapi hasilnya belum juga maksimal. Ini terlihat dari skor Program for International Student Assessment (PISA) yang belum setinggi negara-negara lain,” kata Sri Mulyani, Jumat (9/8).
Bappenas pernah mencatat, jika Indonesia mampu meningkatkan skor PISA setara Thailand ke level 420, itu akan meningkatkan 0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia selama 2020-2060 dari baseline.
Sri Mulyani mengakui, optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang sangat tinggi itu menjadi tantangan. Isu seperti desentralisasi atau delegasi kewenangan di daerah, misalnya, menjadi salah satu yang peling krusial lantaran pemerintah perlu bersinergi dan saling sinkron dalam mencapai kualitas pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia.
"Belum lagi sepertiga pendidikan kita ada di bawah Kementerian Agama, dalam bentuk Madrasah dan sebagainya," kata Menkeu.
Selain kualitas SDM, menurut Sri Mulyani, tingginya biaya investasi juga disebabkan rumitnya birokrasi di Indonesia. Meski kebijakan reformasi birokrasi telah dijalankan, desain sistem yang efisien belum juga terwujud sepenuhnya sehingga justru menjadi beban ekonomi yang tinggi.
"Di republik ini, terrlalu banyak pembahasan daripada yang dikerjakan. Hal-hal yang sifatnya hanya penunjang justru mendapat porsi besar, sementara substansinya tidak," pungkasnya.
Bappenas sebelumnya mengutip laporan World Economic Forum Executive Opinion Survey 2017, menunjukkan, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai faktor paling bermasalah dalam berbisnis di Indonesia.
https://m.kontan.co.id/news/icor-ind...-jadi-penyebab
0
1.4K
17
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
692.5KThread•57.6KAnggota
Tampilkan semua post
lupineprince
#8
Susah....
Kalau lihat negara2 seperti Jepang dan Jerman... Jepang itu mentalnya dari sananya perlu pendidikan. Jerman menggratiskan sekolah. Mereka tahu betul pendidikan itu penting.
Di sini? Yang ortunya sudah bayar saja, anaknya masih suka molor nggak jelas entah ke mana. Sampai saya sendiri pun, nggak pernah bolos hanya karena saya tahu itu salah, tapi nggak mikir mengapa itu penting.
Celakanya kebiasaan ini kebawa ke jenjang yang lebih tinggi. Dari bawah sampai pejabat pun banyak yang molor.
Harus bisa meningkatkan mutu pendidikan. Gratiskan sekolah lebih luas lagi. Tanamkan pentingnya pendidikan bagi anak2.
Kalau lihat negara2 seperti Jepang dan Jerman... Jepang itu mentalnya dari sananya perlu pendidikan. Jerman menggratiskan sekolah. Mereka tahu betul pendidikan itu penting.
Di sini? Yang ortunya sudah bayar saja, anaknya masih suka molor nggak jelas entah ke mana. Sampai saya sendiri pun, nggak pernah bolos hanya karena saya tahu itu salah, tapi nggak mikir mengapa itu penting.
Celakanya kebiasaan ini kebawa ke jenjang yang lebih tinggi. Dari bawah sampai pejabat pun banyak yang molor.
Harus bisa meningkatkan mutu pendidikan. Gratiskan sekolah lebih luas lagi. Tanamkan pentingnya pendidikan bagi anak2.
Diubah oleh lupineprince 10-08-2019 10:26
0
Tutup