TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Berdasarkan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, menyatakan terdapat aset peralatan dan mesin senilai Rp 1.738.885.000 dikuasai pihak lain, yaitu 100 unit laptop pada Sekretaris Dewan.

Menurut laporan BPK, seluruh aset tersebut dikuasai oleh anggota DPRD periode 2009-2014.

Pengamat Pemerintahan mengatakan, Gubernur Sumatera Utara harus bertindak tegas mengenai temuan ini. Lantaran selama ini belum ada, menurutnya belum ada kepala daerah yang berani melakukan perihal tersebut.

"Gubernur Sumut Edy Rahmayadi harus bertindak tegas temuan BPK ini. Karena ini adalah cerminan untuk memperbaiki sistem tatanan pemerintahan," kata Pengamat Pemerintahan Dadang Darmawan.

Ia mengatakan, setelah menjadi temuan oleh BPK, pemerintah memiliki dua opsi untuk menyelesaikan masalah korupsi tersebut.

"Sepanjang yang kita lihat selama ini, ada temuan dari BPK. Bisa ditindaklanjuti secara hukum karma ada unsur pindana. Kedua, ada langkah atau pemberian sanksi oleh pemerintah (Gubernur) kepada ASN," jelasnya.

Jika abaikan begitu saja, Dadang mengatakan, berarti pemerintah belum mau mengubah sistem tatanan pemerintahan yang jauh lebih baik.

Dirinya juga bertanya, apakah pemerintah mampu dan memiliki kemauan untuk menuntaskan masalah korupsi yang sudah menjamur di Sumut.

"Pemerintah harus bertindak tegas. Pemerintah ini punya kemauan tidak, baik untuk menyelesaikan masalah ini atau tidak," ungkapnya.

Provinsi Sumatera Utara sempat menjadi sorotan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena banyak ASN terlibat kasus ini.

Dadang juga memandang pemerintah belum memiliki kemauan untuk dapat menuntaskan korupsi.

"Kalau dalam hal ini tidak mengambil langkah-langkah berarti ya begitu lah pemerintah saat ini," jelasnya.

https://medan.tribunnews.com/2019/07...ertindak-tegas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bah, cuma 100 laptop ex DPRD sumut saja yang hilang, sudah bawa2 KPK, mengkek kale lah pengamat satu ini

Yang kemaren seluruh mobil dinas ex DPRD sumut hilang total, juga KPK tidak ngapa ngapain kok




Baru 100 laptop saja hilang, sudah caper, halah, banci kaw!!

Kalian yg tinggal di medan, sering lihat kan mobil2 ormas okp mukapetak medan yang motif loreng2 ,jeep type 4x4 wheelers, dengan lampu atas kedap kedip kaya lampu mobil polisi ,muter2 di jalanan medan sambil mainin klakson dan ngebut ugal ugalan ?

Nah itulah mobil dinas ex DPRD sumut, yang dibeli dengan uang pajak kita, kemudian dihibahkan ke ormas okp mukapetak sumut

Makanya warga medan/sumut, rajin2 yah bayar pajak, buat kasih 35 trilliun ke makpetak pinggiran kali deli dan beliin mobil2 mewah untuk ormas okp mukapetak, supaya mereka bisa patroli lebih sering buat meras kalian sendiri, seeepppp?!

Medan dan kota2 lainnya di sumut, sudah tidak bisa diselamatkan lagi dari wabah mukapetak pengkhianat negara, hanya bisa direset ulang dengan nuke

Tapi buat propinsi2 lain, kalian masih ada harapan, untuk tidak menjadi medan/sumut kedua, walaupun propinsi2 kalian sedang dalam proses menuju menjadi medan/sumut kedua seiring dengan bertambahnya jumlah makpetak sumut di daerah kalian

Cegahlah proses petaknisasi di propinsi masing2, dengan mengawasi, dan mewaspadai peredaran makpetak sumut, karena Virus petak sama mematikan seperti virus HIV, sekali berkembang jadi stadium AIDS, sudah tidak ada obatnya, tinggal tunggu waktu kematian seluruh propinsi


Mencegah lebih baik daripada mengobati