BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB), Dr Syurkani Ishak Kasim mengatakan, kemiskinan di Aceh mengherankan masyarakat Indonesia dan dunia. Soalnya, anggaran yang banyak ternyata tidak mampu mengurangi angka kemiskinan yang hingga kini masih 15,68 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya 9,66 persen.

“Aneh bukan hanya bagi nasional, bagi internasional pun aneh. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia 9 persen atau sudah satu digit, sehingga kalau ada daerah yang memiliki angka kemiskinan jauh di atas itu, mungkin ada hal-hal yang perlu segera ditangani,” kata Direktur Eksekutif ADB itu dalam wawancara khusus dengan Said Kamaruzzaman, wartawan Serambi Indonesia di lobi Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (22/7) petang.

Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah ini ‘pulang kampung’ untuk menghadiri Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Association (IRSA) di Unsyiah.

Menurut Syurkani, jika terdapat kantong kemiskinan yang tinggi, harus ditelusuri apa penyebabnya. Kalaulah mereka miskin lantaran tidak punya pekerjaan, kata Syurkani, maka harus ditelisik lagi apakah disebabkan lapangan kerja tidak tersedia atau karena pendidikan dan skill yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Jika satu keluarga miskin, kata dia, di mana-mana ada. Akan tetapi, jika terdapat satu kampung atau satu daerah tertentu miskin, pasti ada yang keliru.

“Jika terkait skill, kita bisa berdayakan BLK, diklat, politeknik, bahkan bisa memberdayakan universitas untuk jangka pangang. Semua harus ada cara. Tapi, tidak bisa dilakukan dengan cara sepotong-sepotong,” tandas Syurkani.

Diakui, ada yang mengatakan Aceh tertinggal karena sebagai wilayah bekas konflik. Namun, Syurkani berharap masyarakat untuk tidak lagi melihat ke belakang. Terlebih lagi, banyak daerah bekas konflik kini sangat maju. Dia mencontohkan Vietnam, di berbagai provinsi kawasan bekas konflik itu menggeliat roda ekonomi. Kini, Vietnam merupakan negara paling tinggi pertumbuhan ekonominya di ASEAN. Tiongkok dengan jumlah penduduk sekira 1,4 miliar jiwa, tingkat kemiskinannya hanya 0,7 persen. Kamboja pun kini maju. Bisa pula mencontoh negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakstan, dan Azerbaijan. “Kazakstan sebentar lagi menjadi negara maju. Menurut saya, yang paling penting itu komitmen,” tandas Syurkani.

Dia berharap, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan universitas untuk mencari tahu sebab angka kemiskinan tinggi, tentu berdasarkan hasil riset lembaga pendidikan itu. Begitupun, hasil penelitian harus benar-benar dipakai menjadi tulang punggung dalam perencanaan strategik dan pembangunan jangka panjang.

“Setelah hasil penelitian diperoleh, Pemerintah Aceh harus berkomitmen, kalau wilayah A harus ditangani, ya tangani wilayah A, jangan pilih B, hanya karena B bukan wilayah saya,” kata pria yang pernah bekerja di kementerian ini.

Upaya memberantas kemiskinan harus dilakukan bersama-sama, bersinergi dengan berbagai institusi. Syurkani menyebut leadership sebagai salah satu faktor penting memberantas kemiskinan. Kepala daerah pada setiap level harus memiliki leadership yang kuat. “Kalau leadership tidak kuat, orang lain tidak yakin apakah yang disampaikan itu tepat atau tidak. Selain itu juga harus punya konsistensi dan visi,” tuturnya.

Syurkani berharap Aceh membuka diri. Sektor pertanian dan pariwisata dikembangkan terlebih dahulu. Masjid Raya Baiturrahman diakuinya menjadi daya tarik kuat di sektor pariwisata. Oleh karena itu, harus dikembangkan maksimal. “Pertanyaan saya, berapa banyak hotel yang jaraknya memungkinkan kita bisa berjalan kaki ke Masjid Raya. Lihatlah Mekkah, sekeliling masjid hotel semua,” kata Syurkani yang bekerja di ADB sejak 2017. (*)


https://aceh.tribunnews.com/2019/07/...herankan-dunia



masalah aceh jelas masalah agamanya.

agamanya jelas telah merusak SDM disana,
yg membawa aceh menjadi provinsi terbelakang dan miskin,


banyak yg masih terus mengikari akar permasalahan di aceh,
semua demi menutupi aib dan kegagalan agama mereka yg katanya bisa membawa berkah dgn syariat agamanya