Tangkapan gambar video pembubaran aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu (22/5), malam yang beredar di Media Sosial.(ist)
 
JAKARTA (IndoTelko) - Internet Development Institute (ID Institute) meragukan efektifitas dari pembatasan akses sementara ke media sosial (Medsos) di Indonesia yang diambil pemerintah guna meredam hoaks terkait penanganan demonstrasi di Jakarta sejak (21/5) lalu.  

"Pembatasan itu tak efektif karena masih banyak pengguna internet yang bisa mengakses aplikasi-aplikasi medsos," ungkap PLT Ketua ID Institute, Svaradiva Anurdea Devi dalam keterangan, Rabu (22/5).

Menurutnya, pembatasan yang dilakukan pemerintah saat ini lebih banyak berpengaruh pada pengguna internet mobile. “Pengguna internet non-mobile masih dapat mengakses Whatsapp secara normal, meskipun di beberapa tempat dilaporkan Facebook juga hanya menampilkan teks,” ujar Svaradiva.

Perbedaan juga terlihat antara aplikasi mobile dan web. “Facebook berbasis aplikasi android, misalnya, masih bisa digunakan seperti biasa, namun yang berbasis web berjalan sangat sangat lambat,” jelas Svaradiva.

Ditambahkanya, aplikasi Telegram yang biasa dijadikan alternatif Whatsapp juga dilaporkan tidak terdampak kebijakan pemerintah ini.

“Apabila pembatasan dilakukan dalam waktu yang lama, pengguna internet Indonesia akan terganggu ektivitas sehari-harinya,” pungkasnya.

Melanggar HAM
Secara terpisah, Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengingatkan langkah pembatasan akses ke medsos itu berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak untuk berkomunikasi tidak bisa diabaikan.

"Internet adalah sumber potensial untuk pencerahan yang pernah ada. Semestinya pemerintah memikirkan internet sebagai infrastruktur dasar. Ini sesuai dengan resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dimana Indonesia itu anggotanya," tegas Heru.

Heru juga mengingatkan sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 F, berbunyi," Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

"Sekarang dengan ada pembatasan hanya berbasis alasan subyektif pemerintah soal keamanan, Indonesia ini sudah disamakan dengan Korea Utara, Bangladesh, Arab Saudi, Tajikistan, Tiongkok, dimana masyarakatnya dibatasi mendapatkan akses informasi. Ini kado pahit bagi 21 tahun peringatan reformasi 98," kata mantan aktivis 98 itu.

Ketua Indonesian Digital Empowerment Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura mengingatkan Indonesia bukanlah Tiongkok yang memiliki Great Giant Wall untuk menghambat kehadiran internet.

"Tak akan sanggup dengan pola sekarang lakukan pembatasan. Lihat saja dua atau tiga hari lagi, bisa operator yang teriak karena kena flooding trafik atau pengguna yang mengandalkan medsos untuk bisnis online mengeluh. Membiarkan pembatasan akses ini tanpa dikritisi bisa-bisa berlanjut nanti setiap event politik nasional, dan itu membahayakan demokrasi, karena informasi dimonopoli kebenarannya," tukasnya.


Rudiantara menjelaskan pihaknya tidak bisa melakukan take down satu per satu akun. "Karena pengguna ponsel kita 200 juta lebih. Dan hampir semua menggunakan WhatsApp. Jika ada yang masih belum dibatasi, itu masih proses di operator telekomunikasi, kita koordinasinya juga baru saja," jelas Rudiantara.



Sumber : https://www.indotelko.com/read/15585...asan-akses-tak