Bukan Otto Hasibuan, Ini Tim Hukum Prabowo Sandi ke MK, Ada Eks Menteri dan Komisioner KPK. Gedung Mahkamah Konstitusi. (KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Akhirnya terjawab komposisi tim hukum Paslon 02 Prabowo Sandi yang hari ini Kamis (23/5/2019) mengajukan gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
Bukan pengacara senior Otto Hasibuan yang sebelumnya disebutkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Priyo Budi Santoso.

Priyo menuturkan bahwa Otto Hasibuan akan menjadi salah satu kuasa hukum dalam mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Priyo, selain Otto ada ratusan lawyer yang sudah menyatakan bergabung dalam tim hukum Prabowo-Sandiaga.
"Ada Bang Otto dan tim. Dan banyak lagi lawyer yang mau gabung. Ada seratus lebih deh," ujar Priyo saat dihubungi, Selasa (21/5/2019).
Priyo mengatakan, nantinya tim hukum akan berkoordinasi dengan Direktorat Advokasi dan Hukum BPN yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad. Hingga saat ini pihak BPN masih mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang akan digunakan sebagai dasar gugatan.
"Komandannya itu gabungan antara Bang Dasco dan Bang Otto. Di belakangnya banyak sekali, ada ratusan," kata Sekjen Partai Berkarya itu.
Namun pernyataan Priyo dibantah Otto.
Pasalnya, menurut Otto, hingga saat ini ia belum pernah menerima surat kuasa untuk menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandiaga.

"Saya belum pernah menerima kuasa untuk menjadi kuasa (hukum) Pak Prabowo," ujar Otto melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (22/5/2019).
Terbaru, koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya tengah menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat mengajukan gugatan.
"Besok (pendaftaran gugatan ke MK).
Semua file sudah disiapkan besok kan batas akhir besok," ujar Dahnil di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).
Menurut Dahnil, tim kuasa hukum yang akan mendaftarkan gugatan terdiri dari empat orang.
Keempat orang tersebut adalah Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin dan Rikrik Rizkian.
"Yang jadi koordinator adalah Mas Rikrik, tapi kemudian ini tim hukumnya ada Prof Denny Indrayana, Mas Bambang Widjojanto dan Irman Putra Sidik," kata Dahnil.
Denny Indrayana pernah menjabat Menteri Muda Hukum dan HAM. Sedangkan Bambang adalah mantan Komisioner KPK.
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019 pada Rabu (22/5/2019) diakhiri.

Permintaan itu ia sampaikan melalui video berdurasi 2 menit 20 detik yang diunggah melalui akun Twitternya @ prabowo, Rabu, pukul 23.22 WIB.
"Saya Prabowo Subianto pada malam hari ini, saya memohon kepercayaanmu agar selalu bertindak dengan arif dan sabar.
Selalu menghindari kekerasan, dan aksi-aksi yang damai sebaiknya berakhir untuk menghadapi besok, untuk sahur dan lanjutkan ibadah kita," ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta para pengunjuk rasa agar kembali ke tempat istirahat masing-masing dan menghindari tindakan di luar hukum.
Selain itu ia juga meminta pendukungnya memercayai upaya hukum dan sesuai yang tengah dilakukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Saya mohon saudara-saudara kembalilah ke tempat istirahat masing-masing, hindari tindakan di luar hukum. Kemudian selalu mengalah dan patuh pada ketentuan hukum. Ini imbauan saya. Percayalah pada pemimpin-pemimpinmu, kita sedang berjuang di jalur-jalur hukum dan konstitusi," kata Prabowo.
"Kita harus ingat kepentingan rakyat banyak, untuk itu saya mohon saudara-saudara tetap tenang dan sabar. Dan saya mohon aparat untuk arif menahan diri. Kita semua cari solusi terbaik untuk bangsa," ucapnya.

http://medan.tribunnews.com/2019/05/...komisioner-kpk