- Beranda
- Berita dan Politik
Putusan Bawaslu Indikasikan Persekongkolan Antara KPU, Lembaga Survei Dan Kontestan
...
TS
jonfaisal
Putusan Bawaslu Indikasikan Persekongkolan Antara KPU, Lembaga Survei Dan Kontestan
Putusan Bawaslu Indikasikan Persekongkolan Antara KPU, Lembaga Survei Dan Kontestan Pemilu
Jumat, 17 Mei 2019, 06:38 WIB | Laporan: William Ciputra
Share
T
Share
Pin
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah atas dua hal yang dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.
Pelanggaran itu terkait proses pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count dan entri data di Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng). Hal itu tertuang dalam putusan sidang Bawaslu bernomor: 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.
Ketua Komunitas Pemuda Madani, Furqan Jurdi angkat bicara terkait putusan Bawaslu tersebut. Ia menilai hal itu sebagai kemajuan untuk melihat pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).
"Keputusan Bawaslu itu menjadi pintu pertama untuk melihat terjadinya pelanggaran Pemilu, baik yang dilakukan oleh kontestan dan Penyelenggara," ujar Furqan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5)
Selain itu, menurutnya, keputusan Bawaslu juga mengindikasikan ada skenario yang dimainkan oleh Lembaga Survei, KPU dan Paslon yang berkompetisi.
"Dengan adanya putusan tersebut, kita dapat mengetahui ada dugaan persekongkolan yang terjadi dia ntara kontestan, lembaga survei dan KPU dalam mengatur skor hasil pemilu," sebut pria yang juga aktivis Pemuda Muhammadiyah ini.
"Kita tahu, bahwa dari awal Lembaga Survei diduga sudah terafiliasi dengan calon tertentu, dan buruknya, KPU seakan-akan dianggap ingin menyamakan Hasil Quick Count dengan hasil yang ditayangkan di situng KPU. Maka di sini kita bisa menduga ada persekongkolan yang sempurna," pungkasnya.
Editor: William Ciputra
Sumur
Jumat, 17 Mei 2019, 06:38 WIB | Laporan: William Ciputra
Share
T
SharePin
Bawaslu/Net
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah atas dua hal yang dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Pelanggaran itu terkait proses pendaftaran lembaga survei penyelenggara quick count dan entri data di Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng). Hal itu tertuang dalam putusan sidang Bawaslu bernomor: 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019.
Ketua Komunitas Pemuda Madani, Furqan Jurdi angkat bicara terkait putusan Bawaslu tersebut. Ia menilai hal itu sebagai kemajuan untuk melihat pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).
"Keputusan Bawaslu itu menjadi pintu pertama untuk melihat terjadinya pelanggaran Pemilu, baik yang dilakukan oleh kontestan dan Penyelenggara," ujar Furqan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5)
Selain itu, menurutnya, keputusan Bawaslu juga mengindikasikan ada skenario yang dimainkan oleh Lembaga Survei, KPU dan Paslon yang berkompetisi.
"Dengan adanya putusan tersebut, kita dapat mengetahui ada dugaan persekongkolan yang terjadi dia ntara kontestan, lembaga survei dan KPU dalam mengatur skor hasil pemilu," sebut pria yang juga aktivis Pemuda Muhammadiyah ini.
"Kita tahu, bahwa dari awal Lembaga Survei diduga sudah terafiliasi dengan calon tertentu, dan buruknya, KPU seakan-akan dianggap ingin menyamakan Hasil Quick Count dengan hasil yang ditayangkan di situng KPU. Maka di sini kita bisa menduga ada persekongkolan yang sempurna," pungkasnya.
Editor: William Ciputra
Sumur
Diubah oleh jonfaisal 17-05-2019 17:25
Reikouki dan 3 lainnya memberi reputasi
2
4.5K
81
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Tampilkan semua post
nataliuspigai.
#68
Quote:
Pemilih jokowi itu pinter pinter setau ane.. .
Kita harus membandingkan dengan jumlah Kematian (mortalitas) petugas KPPS dengan Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) Indonesia tahun 2018 adalah sekitar 7,2 per 1000 penduduk dalam setahun.
Petugas KPPS 2019 itu lebih dari 7 juta orang
Dari 7 jutaan petugas KPPS (dibulatkan kebawah jadi 5 juta saja untuk mempermudah penghitungan), yang meninggal 500 orang. Berarti 0,1 per 1000. Ane tidak tahu kematian petugas KPPS ini mulai dihitung dari bulan berapa, tetapi kalau kita hitung terjadi dalam 1 bulan saja, maka kita angka yang kita dapatkan menjadi sama dengan 12 x 0,1 = 1,2 per 1000 penduduk.
Angka ini masih lebih kecil dari Angka Kematian Kasar Indonesia.
Dengan kata lain, tanpa ada pemilu pun, rentang waktu segitu dari 7 juta orang..., orang normal, jauh lebih banyak yg meninggal.
Jadi stop framing dan giring opini kalau kematian mereka adalah faktor kesengajaan dan diracun untuk menutupi kecurangan pemilu apalagi si Dr ani hasibuan tidak sekalipum mengautopsi korban
Diubah oleh nataliuspigai. 18-05-2019 01:32
WeirdWomen1702 dan satyabot memberi reputasi
2
Tutup