RAKYATKU.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut berkomentar terkait rencana pembentukan Tim Hukum Nasional untuk memantau pencaci Presiden Joko Widodo.

Menurut JK, proses hukum akan berlaku hanya bagi yang melanggar. Untuk itu, kata dia, hal tersebut sah-sah saja.

"Saya kira Pak Wiranto (Menko Polhukam) mengatakan siapa yang melanggar hukum. Ini kan karena teknologi baru. Cara orang mencerca dengan medsos. Itu tidak semuanya tercantum dalam aturan-aturan yang sudah ada," kata JK.

"Karena itu orang-orang yang membuat hoax, mencerca, maka kalau melanggar hukum. Jangan lupa. Tidak semua orang yang mengkritik kena hukum, tidak. Kalau melanggar hukum harus mendapatkan ganjaran hukum," sambungnya.

JK menegaskan hukum tidak hanya berlaku pada tokoh tertentu. Dia mengatakan siapapun yang melanggar akan diproses.

"Namanya hukum kan tidak mengatakan hanya berlaku untuk tokoh kan tidak. Siapa saja," jelasnya dikutip Detikcom, Selasa (7/5/2019).

JK mengatakan pemerintah tetap menjaga kebebasan berpendapat. Namun, dia mengingatkan kebebasan tersebut ada batasannya.

"Kan ada semua aturan tentang media ada semua. Kebebasan pers juga dijaga. Tetapi ada batasannya juga kan," jelasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pascapemilu.

Menurutnya, tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.

Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri atas beberapa pakar. Saat ini ia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut.


http://news.rakyatku.com/amp/150314


welkomm niu orba