Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengingatkan Prabowo Subianto tidak perlu menganggap rekomendasi dari pimpinan FPI Rizieq Syihab sebagai sebuah perintah yang harus dipatuhi. Dalam ijitima ulama III, Rizieq melalui rekaman video menyarankan BPN Prabowo-Sandiaga mendesak KPU menghentikan proses real count Pilpres 2019.

Menurutnya, Prabowo perlu berkonsultasi dengan koalisi partai pendukungnya terlebih dahulu sebelum mengambil langkah politik.

"Pak Prabowo tak perlu menganggap ini "titah" yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi. Demokrat mengingatkan," kata Rachland melalui akun twitter pribadinya, @RachlanNashidik dikutip merdeka.com, Kamis (2/5).

Meski begitu, dia menghargai ide dan saran Rizieq serta forum ijtima ulama sebagai sebuah pendapat dari warga negara. "Ini adalah pendapat. Dan setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan berpendapat," tegasnya.

Pada cuitan berikutnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi ini mengaku tidak sepakat dengan rencana pengerahan massa atau people power jika ada kecurangan pemilu. Pihaknya ingin masalah sengketa pemilu diselesaikan dengan jalan damai dan sesuai prosedur hukum.

"Terminologi yang tepat bukan People's Power tapi Peaceful Assembly. Kita mau memprotes penyelenggaraan Pemilu yang kontraversial karena dipenuhi laporan tentang keterlibatan terlarang aparat negara. Kita tak berniat menjatuhkan pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Penanggung jawab ijtima ulama III Yusuf Muhammad Martak mengatakan Rizieq meminta agar KPU menghentikan proses real count yang kini tengah berproses sehingga tidak membingungkan rakyat. Selain itu, Rizieq juga menyarankan BPN Prabowo melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Tak hanya itu, ijtima ulama III akhirnya mengeluarkan lima rekomendasi untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2019. Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden 2019.

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.

Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan.

Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal maruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.


Demokrat Soal Saran Rizieq Real Count Disetop: Prabowo Tak Perlu Anggap Titah

berani-beraninya demokrat menganjurkan om wowok untuk melawan titah penguasa tertinggi jagad raya. kualat lo semua pada yang mulia ayahanda habibina pisang tegang keras betul.